Hingga Pertengahan Januari, ASN Flotim Belum Terima Gaji

Sekertaris Daerah Kabupaten Flores Timur, Paulus Igo Geroda. Foto : BNN/dok.

Larantuka/BaliNewsNetwork.com— Hingga hari ini, Jumad (22/1), baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun anggota  DPRD di Kabupaten Flores belum menerima gaji. Di mana letak persoalannya ?

Menurut Sekertaris Daerah Kabupaten Flotim, Paulus Igo Geroda, keterlambatan pembayaran gaji  bulan Januari serta belum terdistribusikannya  Uang Persediaan (UP) bagi setiap OPD tersebut dikarenakan adanya pengoveran aktivitas penatausahaan keuangan daerah (APBD TA 2021 ) dari sistem aplikasi SIPD Kemendagri yang dikendalikan Pusat Data dan Informasi (Pusadatin) ke sistem aplikasi Kementerian Keuangan.

Sekda Igo Geroda dan Sekertaris Badan Keuangan Daerah (BKD), Ferdinandus Frederik Ama Boleng kepada wartawan di ruang kerja Sekda Flotim,Kamis (21/1),menyebutkan,kondisi tersebut menyebabkan terputusnya konektivitas dengan sistem aplikasi SIPD Pusdatin Kemendagri.

“APBD kita (TA 2021), memang telah masuk dalam sistem aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).Nah,sistem aplikasi ini dibawa kendali Pusdatin Kemendagri. Persoalannya adalah ketika masuk tahapan penatausahaan keuangan (APBD), terjadi pengoveran kegiatan tersebut ke sistem yang digunakan oleh pihak Kementerian Keuangan. Kita sudah tidak bisa akses lagi, karena sistem sudah berbeda ! Sudah tidak konek lagi ! Terhenti disitu sudah ! Oleh karena itu, maka seluruh hal yang berhubungan dengan DPA, termasuk pada proses pembayaran gaji,uang UP untuk OPD, tidak bisa dilakukan sampai hari ini. Jadi bukan soal Pemda Flotim sengaja membunga-kan uang di bank, atau bukan karena ketidakmampuan seorang pemimpin OPD sebagaimana yang santer diteriaki orang-orang di medsos ! Anggarannya ada, APBD kita sudah masuk SIPD kog ! Hanya saja di urusan penatausahaannya itu, yang terover ke Kementerian Keuangan. Dan itu berlaku bagi seluruh Pemerintah Daerah, baik itu Propinsi, dan Kabupaten/Kota di Indonesia.” jelas Sekda Paulus Igo.

Pemerintah Kabupaten Flotim pun tidak tinggal diam ! Bupati Flotim, Antonius Hubertus Gege Hadjon lantas bergerak membangun koordinasi konsultatif dengan pihak Kemendagri.  Surat Bupati Flotim tersebut pun mendapat balasan dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.

Dalam surat bernomor 905/255/Keuda, tertanggal 18 Januari 2021,Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Mochammad Ardian N,selain membentangkan sejumlah kendala dalam implementasi SIPD pada tahapan penatausahaan keuangan daerah dalam APBD TA 2021 yang menyebabkan terjadinya distorsi dalam tahapan tersebut lantas mengarahkan Pemerintah Daerah untuk berkoordinasi dengan Ditjen Bina Keungan Daerah guna melanjutkan proses sesuai siklus tahapan penatausahaan secara berkelanjutan (point 3 huruf (a)).

Selain itu, Pemerintah Daerah diarahkan untuk dapat melakukan proses penatausahaan di luar SIPD,yang secara bersamaan tetap direkam dalam SIPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat setiap akhir bulan,dengan tetap berkoordinasi dengan Ditjen Bina Keuangan Daerah (point 3 huruf (b)).

“Nah, merujuk pada arahan tertulis itu sebagaimana Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah itu,yang suratnya kami terima tanggal 19 Januari 2021, maka kami lalu melakukan koordinasi dengan BKD .Tidak semudah membalikan telapak tangan, karena proses manual ini pun harus tetap berpijak pada Permendagri 77 Tahun 2020 yang hingga kini kami pun belum mengetahui seperti apa isinya. Sulit terakses ! Pihak BKD lalu mencari konten apa yang akan terkonek dengan SIPD bila pembayaran gaji secara manual ini masuk sistem SIPD nantinya. Dapatlah Sim Gaji Taspen ! Nah, lagi-lagi pihak BKD harus melakukan penyesuaian admnistrasi  seperti code rekening, golongan,gaji pokok,tunjangan dll.Harus cermat,agar ketika masuk SIPD nantinya,benar-benar terkonek. Kalau tidak, pasti akan dianggap sebagai pembiayaan yang tidak diakui.  Lantas siapa yang akan bertanggungjawab dengan pengeluaran uang untuk gaji ASN yang hampir mendekati 24 M itu?  Jadi itulah persoalannya !” tandas Paul Igo yang diamini Ferdinandus Frederik Ama Boleng.

Dari proses tersebut,maka baik Ferdinandus F.Ama Boleng maupun Sekda Paul Igo memperkirakan pembayaran gaji kepada ASN di Flotim akan terjadi pada akhir Januari ataupun awal bulan Pebruari 2021.*(Emnir).

Editor : Rahman Sabon Nama

 

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment