Wabup Flotim Minta Polisi Hentikan Sita Arak Jualan Warga

Wakil Bupati Flores Timur, Agustinus Payong Boli. Foto: BNN / Doc./Emnir.

Larantuka/BaliNewsNetwork-Wakil Bupati Flores Timur,Agustinus Payong Boli mengintensifkan  kebersatuan pemahaman terhadap Perda Nomor 8 Tahun 2011 di Perayaan HUT Bhayangkara ke-74 lingkup Polres Flores Timur, Rabu (1/7). Kepada Kapolres Flotim dan jajarannya, Wabup Agus Boli meminta untuk tidak lagi menyita Arak yang dijual warga!

Pemerintah Kabupaten Flores Timur menurut Wabup Agus Boli, sesungguhnya memiliki Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan pengendalian Minuman Beralkhol di Flores Timur,yang mana Perda tersebut secara tegas mengatur mulai dari produksi, penjualan dan konsumsi minuman beralkohol (Arak).

“Pemerintah Kabupaten Flores Timur tidak melarang penjualan Arak danTuak Putih, tetapi mengawasi dan mengendalikannya supaya terhindarkan dari dampak buruk ikutan dari minuman beralkohhol lokal masyarakat tersebut. Masyarakat yang memproduksi dan menjualnya diberi ijin berupa SITU /SIUP ! Bila belum memiliki SITU/SIUP ,boleh menggunakan Surat Keterangan Penjualan dari Lurah atau Kepala Desa setempat,” terang Wabup Agus Boli.

Lanjutnya, penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Perda ini pun diberi kewenangan kepada Penyidik PNS di lingkup Pemerintah Daerah Flotim. Kepolisian dalam menjalankan tugasnya cukup berkoordinasi dengan Satuan Pol PP. Bila ada temuan terkait pelanggaran atas Perda tersebut, Wabup Agus Payong Boli meminta pihak Polres Flotim untuk menyerahkan kepada PPNS untuk kepentingan penyelidikan, mediasi dan lain sebagainya, sebagaimana roh Perda Nomor 8 Tahun 2011 itu.

“Kasian mayarakat kita yang jual Arak satu botol untuk beli beras satu, dua kilo, dan jual Arak untuk ongkos anak sekolah serta untuk memenuhi  kebutuhan hidup lainnya.Kalau disita, maka mereka pasti  pulang dengan tangan kosong ! Saya sangat senang, karena Pak Kapolres sepemahaman akan hal ini, dan siap berkoordinasi kedepannya. Dan ini adalah kabar gembira di perayaan HUT Polri yang ke-74 lingkup Polres Flores Timur ini, yakni soal kesepemahaman ini, karena Polri lahir dari masyarkat, dan untuk masyarakat.Oleh karena itu, jadilah Polri masyarakat di tengah masyarakat!,” ujar Wabup Agus Payong Boli.

Tegasnya pula, bahwa sesuai UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menegaskan bahwa Peraturan Daerah adalah payung hukum tertinggi di daerah,olleh karena itu semua elemen di daerah wajib patuh, tunduk , dan terikat dengan Perda termasuk Perda Nomor 8 Tahun 2011. (Emnir)

 

Editor: Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment