Bersama-sama Tilep Dana APBDes, Ariyaningsih Dituntut 16 Bulan

Terdakwa Ni Luh Putu Ariyaningsih saat menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar.Foto:BNN/dok

Denpasar | balinewsnetwork.com – Mantan bendahara desa Dauh Puri Klod, Ni Luh Putu Ariyaningsih yang menjadi terdakwa dalam kasus penyelewengan dana APBDes, dalam sidang yang berlangsung secara online, Selasa (28/4/2020) dituntut hukum 16 bulan penjara.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) I Nengah Astawa dkk., dalam amar tuntutannya yang dibacakan dihadapan majelis hakim Tipikor pimpinan I Gede Rumega menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana tertuang dalam dakwaan primer.

Yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, mereka yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan dapat merugikan kerugian negara atau keuangan negara yang dilakukan secara berlanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

“Memohon kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menghukum terdakwa Ni Luh putu aryaningsih dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan,” demikian bunyi tuntutan jaksa yang dibacakan di ruang sidang.

Selain itu, jaksa juga menuntut agar terdakwa membayar denda Rp 50 juta subsider 4 bulan penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 778.176.500. “Apabila uang pengganti tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 8 bulan,” tegas JPU.

Mengenai uang pengganti yang masih dimasukkan dalam tuntutan karena pengembalian kerugian negara yang pernah dilakukan oleh terdakwa hingga saat ini belum di serahkan ke kas desa dan masih di rekening Kejaksaan.

“Uang kerugian negara yang sudah dikembalikan oleh terdakwa akan dimasukkan ke kas desa setelah ada putusan dari majelis hakim. Karena putusan hakim itu lah yang nanti dijadikan dasar untuk mengembalikan uang ini ke kas desa,” ujar jaksa.

Dalam surat tuntutan, jaksa juga mengisyaratkat bahwa, dalam melancarkan aksinya, terdakwa tidak sendiri. Terdakwa diduga dibantu oleh saksi lain seperti Luh Made Cihna Kembar Dewi.

Dimana saat perkara ini terjadi, saksi Luh Made Cihna Kembar Dewi yang menjabat sebagai sekretaris Desa di desa Dauh Puri Klod tidak pernah melakukan verifikasi terhadap pengajuan pencairan dana yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh I Gusti Made Wira Namiartha selaku kepala desa/Perbekel.

Atas dasar inilah, jaksa pun akhirnya menjerat terdakwa dengan Pasal 55. Namun sayang, hingga saat ini siapa yang akan menyusul terdakwa ke penjara belum juga ada kejelasan. Bahkan pihak kejaksaan belum juga menentukan siapa calon tersangka lain dalam kasus ini agar Pasal 55 tidak menjadi mubasir.

Sementara terdakwa, usia mendengarkan tuntutan dari jaksa, melalui kuasa hukumnya langsung menyatakan akan mengajukan pembelaan secara tertulis pada sidang selanjutnya. “Kami mohon waktu untuk mengajukan pembelaan yang mulia,” tegas tim kuasa hukum terdakwa.

Sebagaimana dalam dakwaan jaksa sebelumnya menyatakan, terdakwa sebagai bendahara Desa, bersama dua saksi lainnya yakni   I Gusti Made  Wira Narmiata ( Mantan Peberkel Desa Duah Puri Kelod), dan Ni Luh Made Kembar China Dewi (Sekdes Dauh Puri Kelod) dan Putu  Wirawan selaku Kaur  Keuangan Desa, diduga mengelola keuangan desa secara tidak benar.

Selain tidak benar, dalam pengelolaan anggaran juga tidak berpedoman pada Peraturan  Mendagri Nom 113  Tahun 2014, tentang pengelolaan keuangan  desa dan  Peratura  Wali Kota Denpasar  nomo 17  Tahun 2017 tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa  hingga memunculkan kerugian uang negara sebesar Rp 988  lebih..

Seperti diketahui awalnya  terdakwa Ariyaningsih kepada penyidik Kejari Denpasar,  mengakui jika pembukuan keuangan di desa Dauh Puri Kelod amburadul. Namun dia mengakui sudah mengembalikan sejumlah uang yang digunakannya untuk kepentingan pribadi. Sebesar 146 juta.

Terakhir, sebelum menjalani persidangan, suamui terdakwa atas nama  I Made Agus Wiragama, mendatangi Kejari Denpasar dan mengembalikan kerugian negara sebesar Rp. 778.176.500.(pro)

Editor : Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment