Kurang Pihak, Hakim Tolak Praperadilan  Atas Terbitnya SKPP Kasus Korupsi di Yayasan Al-Ma’ruf

Hakim tinggal praperadilan I Made Pasek menolak gugatan praperadilan yang diajukan MAKI atas terbitnya SPPP kasus dugaa korupsi di yayasan Al-Ma’ruf.Foto:BNN/pro

Denpasar – BaliNewsNeteork.com | Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Denpasar menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh masyarakat anti korupsi (MAKI) atas terbitnya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (AKPP) terkait kasus dugaan korupsi di yayasan Al-Ma’ruf yang sebelumnya sudah menetapkan tiga orang tersangka itu.

Penolakan permohonan praperadilan atas kasus yang awalnya merugikan negara sekitar 200 juta ini bukan kali pertama. Sebelumnya, Hj. Suryani selaku ketua pembina yayasan Al-Ma’ruf juga pernah mengajukan permohonan praperadilan namun ditolak dengan alasan pemomohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal  setanding untuk mengajukan praperadilan.

Saat itu hakim tunggal Hariyanti dalam amar puntusannya menyatakan, dalam Undang-undang Yayasan, pembina yayasan tidak memiliki legalitas untuk mewakili yayasan di pengadilan.

Namun kali ini beda,  permohonan praperadilan yang diajukan oleh MAKI terhadap kasus yang sama ditolak dengan alasan kekurangan pihak. Artinya, terbitnya SKPP terhadap kasus ini sudah disampaikan ke pihak Kejaksan Agung. Dengan demikian, seharunya pemohon juga memaksukkan Kejaksan Agung sebagai pihak yang  juga dipraperadilankan.

Selain itu, dalam  putusan hakim menyebut kasus dugaan korupsi ini, sebelumnya ada tersangka. Yaitu H. Miftah Aulawi Noor , H. Mohamad Saifudin dan Supeni Mayangsari alias Ibu Jro. Namun pihak pemohon hanya memuaskan satu bukti SKPP atas nama Hj. Miftah Aulawi Noor.

Hakim berpedapat  seharusnya  bukti SKPP untuk para tersangka lain juga disertakan dalam surat permohonan praperadilan. “Oleh karena itu menolak permohonan  praperadilan yang diiajukan oleh pemohon,” tegas hakim Made Pasek dalam amar putusannya.

Seperti diberitakan, pemohon mengajukan gugatan praperadilan atas terbikanya SKPP dengan bernomor : B-149/P.1.10/Ft.1.10/01/2019 yang diterbitkan tanggal 8 Januari 2019.

Menurut termohon, SKPP itu tidak sah dan melanggar Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP dan Pasal 4 UU Tipikor. Alasanya, pihak pemohon tidak mendapatkan alasan yang kuat atas diterbitkanya SKPP oleh pihak termohon.

Dimana salah satu alasan diterbitkaya SKPP karena sudah tidak ditemukan adanya unsur kerugian negara. Disebutkan, kerugian negara tidak lagi ditemukan karena tiga orang yang sebelumnya dijadikan tersangka telah mengembalikan kerugian.

Alasan itu dianggap terlalu megada-ada,  karena Pasal 4 UU Tipikor dengan tegas dan jelas menyatakan pengembalikan kerugian negara tidak menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana.(pro)

Editor : Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment