Duka Rekanan Proyek RS Adonara: PHO  Batal, MC  Kandas, Inilah Sebabnya!

Pemkab Flores Timur berikan penjelasan terkait belum terbayarnya hak rekanan pada paket pekerjaan Pembangunan RSUD Kepualauan Adonara di Forum Rapat kerja DPRD Flotim, Jumat (31/1) . Foto: BNN/Emnir.

Larantuka/BaliNewsNetwork-Pemerintah Kabupaten Flores Timur melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur sebenarnya tidak sedang mempersulit pihak PT.Marabunta Cipta Laksana terkait hak yang seharusnya terbayarkan pasca pihak PPK Paket Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Adonara mengajukan permintaan PHO pada 23 Desember 2019 silam. Lantas apa kendalanya?

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, dokter Agustinus Ogie Silimalar pada forum Rapat Kerja DPRD Flotim, Jumad (31/1) mengakui kalau di tanggal 23 Desember 2019, PPK telah mengajukan dokumen PHO. Menindaklanjutinya, Kadis Ogie lantas menugaskan timnya untuk melakukan pengecekan lapangan. Ternyata progres lapangan (kemajuan fisik ) belum 100 persen, baru  sekitar 96-97 persen. Itulah akar masalah pertamanya!

Lanjut Ogie Silimalar, pada tanggal 27 Desember 2019, pihaknya mendapat kunjungan Tim Kementerian Kesehatan, berjumlah 4 orang .Kedatangan mereka tersebut, termasuk melakukan pemeriksaan atau uji petik lapangan terhadap pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Adonara itu. Pada saat itu juga (27 Desember 2019), pihak Inspektorat pun melakukan  review atau pemeriksaan pada obyek yang sama, dan menyimpulkan untuk tidak bisa PHO  lantaran  realitas lapangan tidak menunjukan capaian 100 persen.

“Kami tidak hanya sampai di situ. Dibawa koordinasi Pak Sekda, kami lalu melakukan pertemuan di ruang kerja Pak Sekda. Dalam pertemuan itu tersepkati untuk melakukan MC  95 persen  (Mutual Chek Nol) sesuai progres pekerjaan fisik di lapangan. Oleh karena itu dokumen PHO  yang telah diajukan PPK tersebut harus dirubah ke MC. Bekerja sama dengan PPK, kita lalu lakukan perubahan dokumen tersebut sesuai progres fisik. Memang benar kami melakukan proses  itu sampai detik-detik terakhir Tahun 2019 ! Pada Tanggal 30 Desember 2019, kami berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah untuk pengajuan MC. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata terhitung sejak Tangal  28 Desember 2019  (dinihari ) sampai berlanjut di  7 Januari 2020 SIMDA kita mengalami gangguan. Kami mencoba lalu mencari jalan lain ,apakah mungkin bisa dengan proses manual ? Ternyata memang juga tidak bisa!,” ungkap dr.Ogie Silimalar dalam kisah usaha mencairkan hak pihak rekanan tersebut.

Riwayat tersebut pun dibenarkan PPK, Tarsisius Kopong. Namun dirinya pun meluruskan tentang kisah pengajuan PHO 100 persen itu. PHO yang diajukan pihaknya per 23 Desember 2019 tersebut adalah PHO 100 persen Dengan Catatan. Bahkan pihaknya pun menunjukan ketegasannya terkait  retensi 5 persen . Dirinya bersikukuh tidak menerima jaminan admnistratif dari rekanan , namun menahan 5 persen dari pencairan dana tersebut sebagai jaminan bagi rekanan agar dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana catatan yang dilampirkan dalam dokumen PHO tersebut.

“Tetapi karena pertimbangan pihak Dinkes tidak bisa sebagaimana  yang telah dijelaskan Pak kadis tadi, maka PHO tidak bisa terlaksanakan ! Sehingga pada saat rapat di ruangan Pak Sekda, kalau tidak salah di 30 Desember 2019, memutuskan untuk dilakukan MC 95 persen. Karena itu, dokumen PHO 100 persen Dengan Catatan tadi, kita rubah menjadi MC 95 persen. Dan kita lakukan itu semua bahkan sempat  ajukan ke dinas. Setelah pihak dinas melakukan verifikasi, terjadilah trouble (masalah)  pada SIMDA kita .Terus terang saya disaat itu tidak memanfaatkan masa liburan, namun hanya berjuang untuk memuluskan pencairan MC 95 ini. Waktu saya di Tanggal 30 dan 31 Desember 2019   saya habiskan di Dinas Kesehatan dan Badan Keuangan Daerah . Namun karena kondisi seperti yang dijelaskan Pak Kadis tadi maka pencairan MC 95 persen tersebut kandas. Pada forum ini saya mohon agar anggaran tersebut segera dipangkukan dalam ruang Penggunaan Anggaran Mendahului Perubahan APBD TA 2020 agar persoalan ini selesai !” ungkap Tarsisius Kopong.

Searah dengan komitmen pihak Pemerintah, DPRD Flotim pun menyetujui untuk menggunakan momen Penggunaan Anggaran Mendahului Perubahan APBD TA 2020 untuk memangkukan kembali 10,6 milyar yang tidak termanfaatkan di TA 2019 tersebut. (Emnir)

 

Editor :Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment