Kepsek SMA PGRI Larantuka Digerogoti Forum Guru dan Pegawai, YPLP Dasmen PGRI Flotim Bertindak

Dari kiri, Ketua YPLP Dasmen PGRI Kabupaten Flores Timur, Agustinus D.Kumanireng, Wakil Kepala Sekolah SMA PGRI Larantuka, Vinsensius Da Silva, dan Ketua Komite, Yohanes M.N.Saat memberikan keterangan kepada wartawan,Rabu (11/12) .Foto :BNN/Emnir

Larantuka/BaliNewsNetwork.com-Merasa tidak nyaman dengan sikap dan pernyataan, serta kebijakan Kepala Sekolah SMA PGRI Larantuka, Maria Agata Bunga Belang yang terkesan sewenang-wenang , sebanyak 23 tenaga pendidik dan pegawai pada lembaga pendidikan tersebut lantas mendesak  Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI Dasmen Kabupaten Flores Timur untuk menggantikan Kepala Sekolah tersebut. YPLP Dasmen PGRI Flotim pun bersikap, tetap mempertahankan Kepala Sekolah itu.

Sebagaimana yang tertuang dalam surat bernomor 01/FGP-SMA PGRI Larantuka/X/ 2019 , berperihalkan pernyataan sikap,ke-23 guru dan pegawai yang menamakan diri mereka Forum Guru Pegawai SMA PGRI Larantuka menilai, sikap dan pernyataan serta kebijakan sewenang-wenang yang dibuat Kepala Sekolah Maria A.B.Belang itu sangat merugikan semua sistem dan elemen (guru,pegawai,dan siswa) yang terlibat dalam keberlangsungan kegiatan pembelajaran di SMA PGRI Larantuka secara menyeluruh.

Melampirkan 17 point  ‘ketidakberesan’ yang terpraktekan selama ini oleh sang Kepsek, Forum Guru Pegawai SMA PGRI Larantuka lantas memohon kepada YPLP Dasmen Flotim untuk menggantikan Maria A.B.Belang  selambat-lambatnya pada tanggal 11 Desember 2019 dengan figur baru yang mampu memimpin dalam segala hal baik dari segi managemen keuangan , kewibawaan, mampu mengayomi, merangkul, memiliki sikap tegas namun bijaksana dan lain sebagainya .

“Semuanya ini demi terciptanya rasa nyaman,aman dan kondusif dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab kita bersama dan demi menjaga keberadaan serta kewibawaan SMA PGRI Larantuka tercinta dibawah payung Lembaga YPLP Dasmen PGRI Larantuka Kabupaten Flores Timur. Jika sampai batas waktu yang telah ditentukan itu tidak ditinfaklanjuti maka kami akan melakukan aksi mogok !” tegas Forum Guru Pegawai SMA PGRI Larantuka.

Agus D.Kumanireng,Ketua YPLP Dasmen PGRI Flotim

Ketua YPLP Dasmen PGRI Flores Timur, Agustinus Doweng Kumanireng yang dikonfirmasi BaliNewsNetwork.com usai menggelar rapat bersama Kepala Sekolah dan Guru Pegawai serta Ketua Komite pada Lembaga Pendidikan tersebut, Rabu (11/12) menjelaskan pihaknya atas mandat yang diberikan YPLP Dasmen PGRI Propinsi NTT  telah menyelesaikan ketidakharmonisan yang sedang terjadi pada SMA PGRI Larantuka itu.

“Keluhan itu telah tersampaikan mereka secara lisan pada 22 Oktober 2019 dan diikuti lagi dengan pernyataan  tertulis  pada 1 Nopember 2019 yang  berisikan 17 point yang oleh mereka sebagai praktek ketidakberesan. Maaf saya tidak hafal semua point itu,namun kondisinya adalah mereka merasa tidak nyaman dengan kepemimpinan Kepala Sekolah dan menghedaki agar yang bersangkutan segera diganti.Karena tuntutan mereka adalah menggantikan pimpinan sekolah itu,maka kami pun melakukan koordinasi dengan YPLP Dasmen Propinsi NTT karena kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Sekolah dalam paguyuban PGRI adalah YPLP PGRI Dasmen Propinsi sebagaimana AD/ART Yayasan PGRI. Dan di tanggal 9 Desember 2019 kemarin,kami mendapat penugasan dari YPLP Dasmen PGRI Propinsi NTT untuk menyelesaikan persoalan di SMA PGRI ini.” kisah Agustinus D.Kumanireng.

Menindaklanjuti penugasan dari YPLP Dasmen PGRI Propinsi tersebut,Agus B.Kumanireng lantas menggelar rapat internal YPLP Dasmen PGRI Flotim pada ,Selasa 10 Desember 2019 dengan keputusan Kepala Sekolah Maria A.B Belang tetap dipertahankan lantaran point-point yang tersampaikan sebagai bentuk ketidakpuasan mereka itu tidak berat atau memberatkan kepemimpinan  Kepala Sekolah ini sebagaimana yang syarat pergantian seorang kepala sekolah yang diamanatkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018.

“Kami baru selesai rapat bersama semua komponen di Lembaga Pendidikan ini.Kami mendengarkan kembali sikap teman-teman yang menghendaki pergantian Kepsek ini dan menjelaskan regulasi yang mengatur tentang kewenangan mengangkat dan memberhentikan seorang kepala sekolah serta alasan-alasan seorang kepala sekolah itu diberhentikan sebagaimana Permendikbud nomor 6 Tahun 2018 itu.Bagi kami setelah mencermati ke-17 point yang tertuang dalam pernyataan sikap mereka itu tidak masuk dalam ruang alasan untuk memberhentikan pimpinan sekolah tersebut.Dan semua mereka akhirnya menerima itu dan diikuti dengan berdamai,saling berjabat tangan.Bahwa ada hal-hal yang memang menjadi kekurangan dari terapan gaya kepemimpinan Kepsek ini,diharapkan dapat diperbaiki.”tutur Agus B.Kumanireng.

Kepala Sekolah SMA PGRI Larantuka,Maria A.B.Belang yang dimintai tanggapannya terkait dengan aksi sebagian besar guru dan pegawai  tersebut berjanji akan memperbaiki hal-hal yang menjadi kekurangan manusiawinya.Kenyataan itu dijadikannya sebagai moment berefleksi dan  berbenah diri untuk bangkit dengan kekuatan baru merajut kebersamaan membangun Lembaga Pendidikan yang sedang dipimpinnya itu.

Dirinya pun membantah semua tudingan Forum Guru Pegawai SMA PGRItersebut  terkait ketidaktransparanan pengelolaan keuangan,tidak komunikatif ,overlaping dan otoriter.

Maria A.B.Belang,Kepala Sekolah SMA PGRI Larantuka

“Hahahhaa,semuanya itu tidak benar.Itu tidak benar. Saya ketika diangkat sebagai Kepala Sekolah,telah mengajar di sekolah ini 15 tahun 6 bulan lamanya. Kondisi sekolah ini, tentang baik buruknya saya tau. Dalam banyak hal,soal kebijakan, saya mendasarkan pada pengalaman yang saya sudah lihat selama 15 tahun 6 bulan itu. Sehingga mungkin kebijakan yang saya ambil tersebut menurut teman-teman  tidak pas. Dalam banyak hal pula ada langka yang  saya ambil dengan  melihat situasi yang ada di sekolah ini. Saya tau persis tentang situasi yang ada di sini. Soal overlaping? Hahahahha, apa ya, saya rasa, tidak juga terlalu berlebihan.” jawab Maria .A.B Belang yang mengakui apa yang dilaksanakan tersebut adalah hasil keputusan bersama dalam rapat mereka.

Sembari menghadirkan sebuah contohnya ketika dirinya membentukTim Bos dengan mengintensifkan kerja Bendahara Barang walau sebelumnya di sekolah tersebut memiliki Kaur Sarana Prasarana.Kaur Sarana Prasarana pun dihilangkannya ! Apa pasal ? Menurutnya karena situasi dan kondisi yang ada pada sekolahnya itu ! Hal itu baginya mungkin menimbulkan ketersinggungan pada guru yang merasa lebih senior.

“Semuanya itu saya lakukan karena kondisi nyata yang sedang ada pada sekolah ini. Jumlah siswa kami yang mulai berkurang, Dapodik juga tidak lagi mengakomodir  dua tugas tambahan yang lain jadi Kaur Sarana dan Prasara itu saya hilangkan, ,dan angkat Tim Bos yang didalamnya ada Bendahra Barang. Dia saya tugaskan untuk mengatur semua yang berurusan dengan sarana prasarana disekolah ini. Karena saya maksimalkan peran dia itu mungkin saja ada yang senior mereka  merasa bahwa mereka tidak dilibatkan. Setiap kali saya lakukan kebijakan, saya selalu panggil rapat, dan tidak pernah saya buat atas dasar kemauan saya pribadi. Dan dalam rapat, forum menyetujui. Dan kita laksanakan sesuai keputusan dalam rapat itu. Tidak pernah diam-diam saya ambil langkah sendiri. Selalu saya omong dalam rapat . “ tegasnya sembari  menjadikan tudingan tersebut sebagai kesempatan untuk berefleksi dan memperbaiki kekurangan yang ada.

Sedangkan terkait tudingan dirinya bergaya otoriter, Maria A.B Belang lagi-lagi dengan pecahan tertawa kecilnya menjelaskan, dirinya sejak memimpin Lembaga Pendidikan tersebut memberlakukan jadwal tutup pagar sekolah pada pukul 07.20  wita. Baik guru, pegawai dan siswa yang ketika tiba disaat pagar telah tertutup diarahkan untuk pulang dan dianggap tidak hadir atau alpa. Tidak ada ruang bagi mereka untuk memberikan penjelasan tentang keterlambatan itu. Hal itu demi menciptakan kedisiplinan diri bagi semua komponen pada Lembaga Pendidikan tersebut.

Sedangkan terkait tudingan memotong upah honorer dari sumber dana Bos, lagi-lagi dirinya menyambar bahw itu tidak benar. Bendahra tetap membayar Rp 10.500.000 bagi 7 honorer di sekolah itu. Dirinya mengakui ada kebijakan untuk mengurangi item yang lain, akibat menurunnya jumlah siswa yang berdampak pada perolehan kuota dana Bos. Namun pengurangan itu tidak bagi upah guru .*(Emnir).

Editor :Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment