Sebelum Diperiksa, Sudikerta Serahkan Surat dari Kepala BPN Badung

Sudikerta saat diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar.Foto:BNN/pro

Denpasar/BaliNewsNetwork-Sidang kasus dugaan penipuan penggelapan, pemalsuan, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan terdakwa mantan wakil gubernur Bali I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dan Anak Agung Ngurah Agung memasuki babak baru.

Pasalnya, dalam sidang, Kamis (05/12/2019) yang mengagendakan mendengarkan keterangan saksi ahli dan pemeriksaan terdakwa Sudikerta, sebelum sidang dimulai tim kuasa hukum Sudikerta tiba-tiba menyerahkan sebuah bukti surat.

Setelah dicek oleh majelis hakim pimpinan Esthar Okatavi, surat tersebut adalah surat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Badung. Ada beberapa poin penting dalam surat yang ditandatangani kepala BPN Badung, I Made Daging.

Yang pertama, surat tersebut menerangkan bahwa, Hak Guna Bangunan (HGB) nomor 5074/Kelurahan Jimbaran, surat ukur nomor 1432/Jimbaran/2014 tanggal 7 April 2014, luas 38. 600 M2 sampai dengan saat ini tercatat atas nama PT Marindo Gemilang yang berkedudukan di kota Surabaya.

Yang kedua, surat tersebut juga menerangkan bahwa, penerbitan HGB nomor 5074/Kelurahan Jimbaran yang tercatat atas nama PT Marindo Gemilang sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Yaitu atas dasar adanya pelepasan terhadap tanah hak milik nomor 5048/Kelurahan Jimbaran, surat ukur nomor 10522/Jimbaran/2011 tanggal 9 Mei 2011 luas 38. 650 M2 tercatat atas nama Pura Luhur/Jurit Uluwatu, berdasarkan akta pelepasan hak atas tanah nomor 50, tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat dihadapan notaris Ketut Neli Asih.

Surat tersebut juga menerangkan, dengan ketentuan SHM nomor 5048/Kelurahan Jimbaran, surat ukur nomor 10522/Jimbaran/2011, tanggal 9 Mei 2011 luas 38. 600 M2 atas nama Pura Luhur/Jurit Uluwatu dimatikan karena dihapus haknya berdasarkan surat keputusan kepala Kantor BPN Provinsi Bali tanggal 2 April 2014 Nomor SK 0001/ HGB/BPN. 51. 2014.

Namun, munculnya surat itu ditanggapi enteng oleh majelis hakim. Bahkan majelis hakim meminta agar tim kuasa hukum Sudikerta yang dikomandani Nyoman Darmada untuk menghadirkan ketua BPN Badung sebagai saksi di persidangan.

Atas hal itu, Nyoman Darmada mengatakan pihaknya akan berusaha menghadirkan ketua BPN sebagai saksi. ”Kami akan coba bersurat ke BPN apakah bersedia menjadi saksi atau tidak,” ujar Darmada di muka sidang.

Sementara Sudikerta, saat diperiksa mengaku menyesal karena kasus ini telah terjadi. Andai saja dia tahu dari awal, tentu saja kasus ini tidak akan terjadi. Majelis hakim sempat bertanya kepada Sudikerta, kenapa saksi korban Alim Markus tidak bisa membangun hotel di lokasi yang telah dibelinya.

Sudikerta menjawab, sepengetahuan dia, Alim Markus tidak bisa membangun karena plang yang dipasang di atas lahan tersebut dicabut oleh Wayan Wakil.

Belakangan diketahui pencabutan pelangi yang dilakukan Wayan Wakil karena , Wayan Wakil merasa belum clear (tuntas) soal pembelian saham 40 persen.

Menurut Sudikerta,Wayan wakil belum berhak menerima uang, yang berhak adalah Puri. Namun faktanya, Puri sampai sekarang belum menerima uang atau pembayaran karena uang tersebut diambil oleh Wayan Wakil.

“Yang saya dengar malah Puri yang belum terima uang karena uang dibawa sama Wayan Wakil,” kata Sudikerta.(pro)

Editor: Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment