Pekerjaan Proyek Pembangunan Balai Penyuluh KB Solor Barat Mandek, Apa Sebab?

Proyek Pekerjaan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Solor Barat TA 2019 yang sedang mandek akibat ketiadaan material. Foto: BNN/Emnir.

Larantuka/BaliNewsnetwork-Luapan kekesalan dalam pelaksanaan pekerjaan proyek Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2019 di Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur-NTT, kembali dikumandangkan barisan para pekerja. Setelah para pekerja pada paket pekerjaan Pembuatan Tempat Parkir di Obyek Wisata Pantai Riangsunge, Kelurahan Ritaebang, Solor Barat, luapan kekecewaan pun kembali terlantangkan barisan pekerja pada paket Pembangunan Balai Penyuluh KB Kecamatan Solor Barat.

Disaat progres pekerjaan mencapai hitungan 70 persen, pekerjaan paket yang bernilai kontrak Rp 305.806.141 tersebut mandek ! Para pekerja pun nganggur  sembari meminta pihak rekanan untuk merealisasikan upah yang baru terpanjarkan Rp 500.000 per orang di 31 Agusutus 2019 silam.

Junaedi alias Nus Keraf,Kepala Tukang pada paket pekerjaan milik Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur  ketika dikonfirmasi BaliNewsNetwork.com di lokasi proyek tersebut belum lama ini, mengaku sangat kecewa dengan ulah kontraktor pelaksana tersebut. Dirinya bahkan tidak mengerti dengan rasa tanggungjawab dari “kontraktor” yang diakuinya adalah  oknum ASN pada Dinas PUPR Flores Timur itu.

“Kami barisan Tukang atau pekerja sangat siap dan berkomitmen untuk menyelesaikan pekerjaan ini sesuai masa kontrak. Namun terkendala pada material. Saya sendiri sampai bosan menghubungi dan menyampaikan tentang stock material yang sudah menipis dan habis serta  material yang belum dibayar. Dan kami hanya dijanjikan akan segera diurus. Nyatanya, hingga kini, sudah seminggu  lebih ini pun material belum juga didatangkan. Sebagai Kepala Tukang saya jadi beban dengan para pekerja. Kami star dari pekerjaan nol persen hingga  capaian fisik 60-an lebih masuk hitungan 70 persen ini pun baru dipanjar Rp 500.000 per orang. Belum lagi material milik warga yang belum terbayarkan. Saya jadi beban ! “ungkap Junaedi alias Nus Keraf seraya menginformasikan kalau oknum ASN pada Dinas PUPR tersebut pun menangani proyek yang sama di Lewokluok, Demong Pagong dan Proyek Pekerjaan Tempat Parkir pada Obyek Wisata Pantai Riangsunge, Kelurahan Ritaebang.

Penyesalan yang sama pun dikeluhkan  Allan, pembantu Tukang asal  Wewit, Adonara Tengah. Selain mengeluhkan ketidaksiapan material,A llan yang mengaku baru mendapat panjaran Rp 500.000 di 31 Agustus 2019 silam bahkan terpaksa pontang panting masuk belukar di kampung Ritaebang  itu hanya untuk menggali ubi hutan demi  kelangsungan hidup bersama istri dan  kedua anaknya.

“Ketika saya berkoordinasi dengan kepala Tukang untuk urusan upah kami, Kepala Tukang pun tidak bisa buat banyak karena belum mendapat kucuran dari kontraktor pelaksana itu. Sudah satu minggu ini kami nganggur, tidak kerja karena material sudah habis. Saya sendiri bingung dengan cara perhatian kontraktor pelaksana pada paket pekerjaan ini. Kami sudah sampaikan kalau materialnya sudah habis, namun selalu mendapat jawaban akan segera diurus, Nyatanya, hingga kini pun pun material belum di drop. Masih banyak pekerjaan yang belum terselesaikan, sedangkan masa kontraknya pun sudah selesai.” ungkap Allan penuh kecewa.

Senada Junaedi dan Allan, Yeremias Leba , seorang pekerja lainnya pun mengeluhkan kondisi yang sama. Ketiadaan material yang berdampak pada tidak ada aktivitas mereka itu pun diikuti dengan pengeluhan akan menjauhnya perhatian kontraktor pelaksana akan upah mereka itu.

“Saya punya anak sedang kuliah dan sudah berkali-kali telpon minta uang. Dan ketika kami desak Kepala Tukang (Pembrong),dia pun tidak bisa buat banyak. Maka kami desak Kepala Tukang untuk langsung ke Larantuka dan bertemu dengan kontraktor tersebut untuk segera panjar upah kami dan yang lebih penting adalah segera menghadirkan material agar kami dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut. Sudah masuk dua minggu ini, kami tidak bekerja karena ketiadaan material,” tutur Yeremias Leba dalam perbincangannya dengan BaliNewsNetwork.com, Jumad 1 Nopember 2019.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  pada Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur TA 2019, Fortunaltus Gunu Kelen,SKM yang dikonfirmasi secara terpisah di ruang kerjanya,Selasa 29 Oktober 2019  pun mendapat laporan sebagaimana yang dikeluhkan pekerja tersebut.

“Saya pun menenangkan mereka dan mengarahkan mereka untuk tetap bekerja, terutama pada item pekerjaan yang tidak membutuhkan material, semisal galian wc  dan lain-lain, sehinggga bilamana materialnya telah tiba dilokasi pekerjaan, tinggal kerja. Rekanan telah mengajukan permintaan pembayaran (Termn II) dan kami telah menyetujui itu. Tinggal direalisasikan oleh pihak Badan Keuangan Daerah (BKD). Untuk paket pekerjaan tersebut, memang telah berakhir masa kontraknya di 18 Oktober 2019, namun sebelum habis masa kontrak, pihak rekanan mengajukan adendum dan atas alasan permintaan adendum itu, saya berdasarkan regulasi yang ada lalu menyetujui penambahan waktu  itu terhitung dari 19 Oktober hingga 17 Nopember 2019 (30 hari kerja ).”urai Fortulatis G.Kelen. (Emnir)

Editor: Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment