Terbukti Menipu, Napi Mafia Tanah Divonis 8 Bulan Penjara

Gunawan Priambodo usai menjalani sidang di PN Denpasar. Foto:BNN/pro

Denpasar/BaliNewsNetwork-Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Denpasar pimpinan Dewa Budi Watsara, Rabu (23/10/2019) menjatuhkan vonis 8 bulan penjara terhadap terpidana 2,5 tahun, Gunawan Priambodo.

Diketahui, Gunawan Priambodo yang disebut sebut “anak buah” mantan Wagub Bali I Ketut Sudikerta ini sebelumnya penjara 2,5 tahun atas kasus penipuan bersama seorang notaris bernama Ketut Neli Asih.

Majelis hakim dalam amar putusannya yang dibacakan di hadapan terdakwa yang didampingi pengacara Simon Trombine menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP.” Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama delapan bulan,” tegas Hakim Budi Watsara dalam amar putusannya.

Putusan ini lebih ringan 4 bulan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Putu Oka Surya Atmaja. “Kami menerima putusan ini yang mulia,” kata pengacara terdakwa. Sedangkan jaksa masih menyatakan pikir-pikir.

Diberitakan sebelumnya, kasus yang kembali mengantarkan terdakwa ke persidangan ini berawal saat saksi Mahendra Anton Inggriyono, marketing di PT. Angutah Sejahtera Properindo (ASP) menjalin kerja sama dengan terdakwa.

Terdakwa saat itu adalah Direktur PT. Bangsing Permai Properti (BPP) langsung menujuk saksi Anton sebagai exclusive agen yang bertugas memasarkan pengembangan tanah kavling siap bangun milik PT.BPP yang berlokasi di Kuta Selatan.

Kemudian saksi Anton menawarkan kepada saksi korban Kurnia Soetantyo yang kebetulan sedang mencari lokasi properti di Bali. Saksi korban akhirnya bertemu dengan terdakwa bahkan sempat bersama-sama mengecek lokasi pada bulan Maret 2012.

Saat itu terdakwa mengatakan kepada korban bahwa tanah seluas 16,64 meter persegi itu adalah milik PT.BPP dan terdakwa adalah Presiden Direktur sekaligus owner dari perusahaan tersebut.

“Saksi korban sempat menanyakan harga per are tanah kavling tersebut yang dijawab oleh terdakwa 400 juta per arenya, ” sebut jaksa dalam surat dakwaanya. Terdakwa juga menerangkan kepada korban bahwa, tanah kavling tersebut luasnya adalah 1462 meter persegi.

Selain itu terdakwa juga menjelaskan, jika korban berencana membeli, pembayaranya bisa diangsur beberapa kali. Atas cerita itu korban pun akhirnya menghubungi saksi Anto dan mengatakan teratik untuk membeli tanah kavling pada blok 7 seluas 1462 meter persegi.

Korban pun akhirnya mentransfer uang ke rekening PT. ASP atau kepada saksi Anton sebesar 100 juta sebagai tanda jadi. Atas pembarayan tanda jadi itu, saksi Anton memberitahukan kepada terdakwa.

Terdakwa meminta kepada saksi I Ketut Arimbawa untuk membawakan sertifikat SHM Nomor : 2451 seluas 16.640 meter persegi atas nama Arifin Susilo Adiasa dan blok tanah ke kantor Notaris Ketur Neli Asih.

Singkat cerita terjadilah pertemuan antara korban dan beberapa saksi di kantor Notaris Neli Asih. Dalam pertemuan itu, saksi korban sempat menanyakan soal pemilik tanah tersebut yang dijawab oleh terdakwa bawah tanah itu sudah dibeli oleh terdakwa dan sedang dalam proses balik nama pemecahan setifikat.

Korban juga menanyakan status kepemilikan tanah tersebut kapada Notaris Neli Asih. Notaris Neli Asih yang mengetahui bahwa tanah itu masih atas nama Arifin Susilo Adiasa dan terdakwa tidak memiliki akta kuasa menjual, surat kuasa menjual ataupun alas hal lain.

Tetap Notaris Neli Asih malah menjelaskan bahwa tanah yang dijual tersebut sertifikatnya sudah beres dan sedang dalam proses balik nama oleh PT. BPP dan bisa diperjualbelikan.

Setelah mendengarkan penjelasan dari Notaris, korban makin yakin untuk membeli tanah kavling tersebut. Tidak sampai di situ, terdakwa pun kembali menawarkan kepada korban tanah yang masih satu blok seluas 130 meter persegi dengan harga 250 juta per are.

Karena harga yang ditawarkan murah, korban terguir membeli dengan maksud digabungkan dengan yang sebelumnya, sehingga luas tanah yang akan dibeli korban menjadi 1592 meter persegi. Sebagai tanda jadi, terdakwa meminta saksi korban intuk membubuhkan tanda tangan pada peta kavling /blok plan.

Saksi korban akhirnya sepakat membeli tanah itu dengan cara mencicil sebanyak 8 kali hingga mencapai angka Rp. 2.476.500.000. Selanjutkan Notaris Neli melakukan pengecekan ke BPN Bandung.

Dari pihak BPN Notari Neli mendapat penjelasan bahwa, ada aturan baru yang menyatakan bahwa fungsi tanah atau lahan Bangsing Pecatu tersebut sudah berubah menjadi kawasan perlindungan setempat atau sudah ditetapkan sebagai fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan.

Atas hal itu, Notaris Neli melaporkan kepada terdakwa. Masalah aspek tanah akan diurus oleh I Ketut Sudikerta yang saat itu menjabat sebagai wakil Bupati Badung.

Celakanya, pada tanggal 18 Oktober 2012, Arifin Susilo Adiasa selaku pemilik tanah seluas 16.640 meter persegi SHM Nomor : 2451 /Desa Pecatu mendatangi Notaris Neli dengan maksud mengambil kembali sertifikat yang masih atas namanya itu.

Tanpa memberikan penjelasan apapun, Notaris Neli memberikan SHM Nomor : 2451 /Desa Pecatu kepada Arifin Susilo Adiasa. Pada bulan Januari 2013 korban datang dari Jakarta dan langsung mengecek ke lokasi tanah yang sudah dibelinya itu.

Sampai di sana, korban terkejut karena sejumlah alat berat yang digunakan untuk membangun sudah tidak ada lagi. Korban sempat menankan kepada terdakwa yang dijawab oleh terdakwa pengerjaan proyek akan dilanjutkan kembali.

Tapi karena pengerjaan proyek tidak berjalan seperti janji terdakwa, korban kembali menghubungi terdakwa dan kembali mendapat jawaban proyek akan segara dikerjakan sambil menyakinkan bahwa apabila tidak dikerjakan, uang korban akan dikembalikan.

Tak puas dengan jawaban terdakwa, korban mendatangi Notaris Neli Asih dengan maksud mempertanyakan kelanjutan transaksi yang telah dibuat dengan terdakwa. Notaris Neli Asih menjawab bahwa SHM Nomor : 2451 /Desa Pecatu telah diambil oleh Arifin Susilo Adiasa.

Atas jawaban itu, korban pun marasa tertipu dan malaporkan kasus ini ke polisi. Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.476.500.000.

Sementara terdakwa, atas perbuatanya dijerat dengan tiga Pasal berlapis. Yaitu Pasal 372 KUHP, Pasal 378 KUHP dan Pasal 154 UU No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. (pro)

Editor : Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment