Sidang Praperadilan, Ahli Sebut Mengembalikan Kerugian Negara tidak Menghapus Pidana

Ahli dari BPKP Perwakilan Bali saat hadir di sidang praperadilan. Foto: BNN/pro.

Denpasar/BaliNewsNetwork-Sidang gugatan praperadilan terkait dikeluarkanya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) oleh Kejari Denpasar atas kasus dugaan korupsi di Yayasan Al-Ma’ruf, Jumat (23/8/2019) sudah masuk pada agenda pembuktian.

Ada dua saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak pemohon. Saksi pertama Ngatno, adalah Kepala Bidang (Kabid) Investigasi di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Bali.

Begitu sidang dibuka, Jhon Korassa Sonbai, kuasa hukum pemohon langsung menanyakan kepada ahli, apakah pernah melakukan audit kerugian negara atas kasus korupsi di Yayasan Al-Ma’ruf.

Di hadapan hakim tunggal Heriyanti, Ngatno menjawab pernah melakukan penghitungan kerugian negara terhadap kasus korupsi di Yayasan Al-Ma’ruf.

“Waktu itu yang memohonkan penghitungan dari pihak Polresta,” terang saksi.

Tim kuasa hukum pemohon praperadilan.Foto:BNN/pro

Dijelaskan pula, hasil dari penghitungan yang dilakukan oleh tim BPKP ditemukan kerugian negara senilai Rp. 200 juta.

“Hasil penghitungan kami serahkan ke penyidik Polresta pada saat kasus masuk pada proses penyidikan,” terangnya.

“Pada saat penyerahan hasil audit itu, sepengetahuan ahli, apakah sudah ada tersangka?,” tanya Hakim Heriyanti yang dijawab ahli balum ada tersangka.” Setahu saya baru ada calon tersangka, kalau tersangka belum ada,” jawab ahli.

Sementara satu saksi ahli lagi yaitu ahli pidana dari Universitas Udayana (Unud) Dr. I Gusti Ketut Ariawan menjelaskan soal legal standing atau kedudukan hukum pemohon praperadilan untuk kasus tindak pidana korupsi.

Menurutnya, untuk tindak pidana korupsi, masyakat, LMS, maupun ormas atau pihak ketiga yang berkepentingan memiliki legal standing atau bisa mengajukan upaya hukum praperadilan terhadap perkara tipikor yang dihentikan.

Ariawan juga menjelaskan, mengembalikan kerugian negara dalam perkara korupsi tidak menghapus pidana.

“Besar kecilnya nilai kerugian juga bukan ukuran untuk menghentikan perkara korupsi,” pungkasnya. (pro)

 

Editor : Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment