Pemberlakuan Pergub 63 Tahun 2019 di Flotim Tidak Menurunkan  Target Pendapatan

Kepala UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Flores Timur, Rosalina Kalumata, SE. Foto: BNN/Emnir.

Larantuka/BaliNewsNetwork-Pelaksanaan Peraturan  Gubernur  NTT  Nomor  63 Tahun 2019 tentang Pembebasan Saksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Penyerahan Kedua, tidak berdampak pada menurunnya target pendapatan Tahun 2019 yang telah ditargetkan UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Flores Timur. Justru sebaliknya, kebijakan pengampunan pada ketiga item PKB tersebut akan memicu peningkatan pendapatan yang disumbangkan dari pos PKB itu.

Kepala UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Flores Timur, Rosalina Kalumata, SE ketika dikonfirmasi balinewsnetwork.com di ruang kerjannya, Kamis, 22 Agustus 2019 terkait dampak pemberlakuan kebijakan Penghapusan denda keterlambatan membayar Pajak Kendaraan Bermotor, dan Pembebasan Bea Balik Nama untuk Kendaraan Mutasi yang masuk dari wilayah luar NTT serta Penghapusan Bea Balik Nama untuk Perubahan Kendaraan Angkutan Umum terhadap target pendapatan Tahun 2019  yang telah terpatok pihaknya, mengaku sangat senang dengan lahirnya kebijakan tersebut.

“Kebijakan itu tentunya lahir melalui kajian yang matang. Dan bagi kami itu sangat menguntungkan, baik bagi wajib pajak maupun bagi daerah ini. Dengan adanya kebijakan pengampunan tersebut menggairahkan masyarakat untuk masuk ke dalam jalur Samsat. Tanda-tanda menggembirakan itu kami temukan dalam pelayanan lapangan sewaktu giat pelayanan rutin  jemput bola (door to door) yang dibarengi dengan sosialisasi pemberlakuan Pergub 63 Tahun 2019 itu. Masyarakat berbondong-bondong datang ke tempat layanan kami dan menunaikan kewajibannya karena senang dengan adanya kebijakan pengampunan ke-3 item sanksi administrasi tersebut. Bahkan semakin ramai pula wapa mendatangi kantor Samsat untuk melakukan pembayaran PKB. Mereka  merasa terbantukan dengan pemberlakukan kebijakan itu,” ungkap Roslina riang menikmati dampak positip  Pergub 63  Tahun 2019 itu.

Tancap gas, demikianlah barisan Rosalina Kalumata melajuh ke tengah masyarakat untuk mensosialisasikan pemberlakuan Pergub 36 Tahun 2019  sembari melakukan pelayanan rutin menyapa dengan hati para wajib pajak kendaraan bermotor door to door. Selain menyebarkan stiker dan pengumuman ke semua desa/kelurahan sekabupaten Flores Timur, barisan UPTD Pendapatan Daaerah Wilayah Kabupaten Flores Timur telah meluaskan kesempatan emas masa pemberlakuan pengampunan akan sanksi administrasi dari keterlambatan membayar PKB tersebut kepada warga Sarotari Timur, Weri (Kecamatan Larantuka), Desa Boru (Wulanggitang) dan akan dilanjutkan ke  Wotan Ulumado pada hari ini,  Jumat, 23 Agustus 2019.

“Kami ajak para wapa yang menunggak selama ini untuk dengan riang menggunakan kesempatan emas selama tiga bulan ini untuk membayar PKB. Jangan pikir soal denda itu, karena sudah terhapus secara otomatis  sejak pemberlakuan Pergub 36 Tahun 2019. Karena hanya 3 bulan masa berlakunya, maka gunakan ruang ini sebaik mungkin. Dan setelah habis masa berlakunya, hindari peluang-peluang yang mengakibatkan menunggak agar tidak membuat beban diri sendiri,” pinta Rosalina dengan terus menekankan kebijakan penghapusan sanksi administrasi atas denda keterlambatan PKB tersebut tidak berdampak pada menuruannya target pendapatan yang terpatok  Rp 14.556.010 686 di Tahun 2019 itu. (Emnir)

 

Editor: Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment