Pengugat Minta Penyidik dan BPKP jadi Saksi Sidang Praperdilan

Sidang perdana gugatan praperadilan yang dipimpin Hakim, Heriyanti. Foto: BNN/pro.

Denpasar/BaliNewsNetwork-Sidang perdana gugatan praperadilan atas diterbitkanya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) oleh Kejari Denpasar terhadap kasus dugaan korupsi dana hibah di Yayasan Al-Ma’ruf digelar, Senin (19/8/2019).

Dalam sidang yang dipimpin hakim tunggal, Heriyanti masih mengagendakan pembacaan gugatan dari pihak pemohon, Hj. Suryani selaku pembina Yayasan yang diwakili oleh 11 pengacara dibawah pimpinan Jhon Korassa Sonbai, SH., MH.

Sementara dari pihak Kejari Denpasar salaku termohon yang menghadiri sidang adalah, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) I Negah Astawa, Ni Lu Oka Ariani Adikarini Kadek Wahyudi Ardika dan Ida Bagus Putu Swadharma Diputra.

Semetara itu, dalam surat gugatanya, pihak penggugat memohon agar hakim tunggal praperadilan menyatakan SKP2 dengan bernomor : B-149/P.1.10/Ft.1.10/01/2019 yang diterbitkan tanggal 8 Januari 2019 tidak sah dan melanggar Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP dan Pasal 4 UU Tipikor.

Alasanya, pihak pemohon tidak mendapatkan alasan yang kuat atas diterbitkanya SKP2 oleh pihak termohon. Dimana salah satu alasan diterbitkaya SKP2 karena sudah tidak ditemukan adanya unsur kerugian negara.

Kerugian negara tidak lagi ditemukan oleh jaksa karena tiga orang yang sebelumnya dijadikan tersangka dalam kasus ini telah mengembalikan kerugian saat perkara sudah masuk pada tahap penyidikan di Polresta Denpasar.

Alasan tidak lagi ditemukan kerugian negara karena para tersangka telah mengembalikan kerugian negara dianggap oleh pemohon terlalu megada-ada, mengingat Pasal 4 UU Tipikor dengan tegas dan jelas menyatakan pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana.

“Atas hal itu, kami selaku pemohon memohon agar hakim tunggal praperadilan memerintahkan termohon untuk melimpahkan berkas perkara para tersangka ke Pengadilan Negeri untuk disangkan,” tegas Jhon Korassa.

Sebelum sidang ditutup, pihak pemohon juga memohon kepada hakim untuk memanggil penyidik Polresta yang menangani perkara ini serta pihak BPKP yang pernah melakukan audit kerugian negara guna dijadikan saksi pada sidang gugatan ini.

Sidang kembali dilanjutkan hari ini, Selasa (20/8/2019) dengan agenda jawaban termohon atas gugatan pemohon. “Karena waktu persidangan hanya seminggu, saya mohon kedua pihak menyepakati jadwal yang sudah ditetapkan,” tegas Hakim Heriyanti menutup sidang. (pro)

Editor : Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment