Dari Total Temuan Rp 8 Miliar, Pemkab Flotim Berhasil Selesaikan Rp 5 Miliar

Camat Solor Barat Adrianus Kopong Herin  pada prosesi Upacara Apel Bendera pada Upacara HUT Kemerdekaan RI ke- 74 Tingkat Kecamatan Solor Barat, Sabtu (17/08). Foto: BNN/Emnir.

Larantuka/BaliNewsNetwork-Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah berhasil menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, BPKP Provinsi NTT, Inspektorat Daerah NTT maupun Inpektorat Daerah Kabupaten Flotim yang terbawa dari Tahun 2004.  Dari 8 kasus bawaan dengan nilai temuan sebesar Rp 8. 125. 171. 465, 80, Pemkab Flotim melalui jalur persidangan Majelis Perbendaharaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR), berhasil menyelesaikan Rp 5. 853. 577. 981 . Nilai penyelesaian ini  telah diterima BPK Perwakilan NTT dengan status Tindak Lanjut dengan Alasan yang Sah!

Bupati Flores Timur Antonius Hubertus Gege Hadjon dalam pemaparannya terhadap berbagai program dan kegiatan yang telah terlaksana dalam dua tahun kepemimpinannya bersama Wabup Agustinus Payong Boli khususnya pada bidang pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagaimana yang dibacakan Camat Solor Barat  Adrianus Kopong Herin pada Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-74 Tingkat Kecamatan Solor Barat, Sabtu, 17 Agustus 2019, lebih lanjut menguraikan, hasil kerja MP-TPTGR tersebut pun berhasil membebankan kepada para Tertuntut dengan nilai Pembebanan sebanyak Rp 2. 271. 593. 484, 80.

Dari besaran Pembebanan tersebut, sudah tersetorkan ke kas daerah sebesar Rp 207. 584. 500 . Bahkan ketika melakukan rekonsiliasi Semester I (Satu) Tahun 2019  dengan pihak BPK Perwakilan NTT  terhadap  Penyelesaian  sebesar Rp 5.825.327.981 itu, BPK Perwakilan NTT pun menyatakan menerima dengan status Tindak Lanjut dengan Alasan yang Sah!

Dalam rangka meningkatkan tata kelolah Pemerintahan dan menciptakan iklim pencehagan KKN, Pemkab Flotim melakukan upaya-upaya antara lain: melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem dan mekanisme peraturan perundang-undangan, membina dan memberikan masukan bagi terselenggaranya pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani melalui hasil pengawasan internal, terwujudnya aparat pengawas internal pemerintahan (AKIP) yang profesional , berkualitas dan akuntabel, meningkatnya kualitas hasil pengawasan sebagai bahan masukan demi peningkatan kinerja aparat pemerintah. Sinergi antar aparat pengawas internal pemerintah dalam mewujudkan terlaksanannya pengawas internal pemerintah  yang optimal.

Selain itu dalam melaksanakan aksi pencegahan pemberantasan korupsi, Pemkab Flotim berkoordinasi dengan Deputi Pencegahan KPK RI untuk memberikan pembinaan dan pendampingan sekaligus mengevaluasi kegiatan. Tidak cuma itu, dalam rangka mewujudkan wilayah bebas korupsi, dan wilayah birokrasi bersih melayani, Bupati Flotim telah menetapkan Organisasi Perangkat Daerah sebagai wilayah Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flotim untuk penyelesaian kasus atas rekomendasi LHP dari BPK RI , BPKP, Inspektorat Daerah Propinsi NTT dan Inspektorat Daerah Kabupaten Flotim yang penyelesaiannya berlarut-larut selama ini. (Emnir/adv)

 

Editor: Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment