Divonis 2 Tahun Penjara, Mantan Ketua Kadin Bali Pikir-pikir

Mantan Ketua Kadin Bali, Anak Agung Alit Ngurah Wiraputra saat mendengarkan vonis hakim. Foto: BNN/pro.

Denpasar/BaliNewsNetwork-Mantan Ketua Kadin Bali, Anak Agung Alit Ngurah Wiraputra yang dijadikan terdakwa dalam kasus penipuan pengurusan izin pelebaran kawasan pelabuhan Benoa, Kamis (15/8/2019) divonis 2 tahun penjara.

Majelis hakim PN Denpasar pimpinan I.A. Adnya Dewi dalam amar putusannya menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP.

“Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun potong masa tahanan, menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan, ” tegas Hakim Adnya Dewi di muka sidang.

Vonis ini lebih ringan 1 tahun 6 bulan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU)  I Gede Raka Arimbawa yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun Dan 6 bulan.

Atas putusan itu, terdakwa melalui kuasa hukumnya, Wayan Santoso dan Ali Sadikin menyatakan pikir-pikir.

Jaksa Raka Arimbawa juga menyatakan pikir-pikir. “Kami pikir-pikir yang mulia,” ujar jaksa dari Kejati Bali itu merespon putusan hakim. Usai sidang, terdakwa Alit Wiraputra mengatakan putasan hakim ini terlalu berlebihan.

Bahkan dalam pertimbangan hukumnya, majelis, kata Alit Wiraputra banyak mengesampingkan atau mengabaikan sejumlah fakta yang terungkap selama peridangan. Majelis malah lebih fokus pada hasil pemeriksaan yang tertuang dalam BAP polisi.

“Masih banyak saksi yang harusnya didengarkan kesaksianya, tapi malah tidak dihadirkan di persidangan,” ujar Alit Wiraputra dengan nada kecewa. Selain itu, Alit Wiraputra juga mengaku kecewa atas putusan hakim ini karena menurut dia dalam kasus ini dia hanya dijadikan kambing hitam.

“Dalam sidang sangat jelas siapa-siapa saja yang terima uang,  tapi orang-orang itu tidak tersentuh dan seolah-olah uang Rp 16 milir dari korban hanya saya yang menikmatinya,” ungkap Alit Wiraputra.

Seperti diberitakan sebelumnya,  kasus yang menyeret Alit Wiraputra ini berawal saat korban Sutrisno Lukito Disastro dengan terdakwa sepakat bekerja sama untuk membentuk sebuah perseroan terbatas (PT) dengan nama PT Bangun Segitiga Mas, Kamis (26/01/2012) silam.

Perusahaan tersebut nantinya akan digunakan untuk pengembangan dan pembangunan kawasan pelabuhan Benoa, Denpasar. Guna mengurus proses perizinan dan sebagainya, korban bersedia menyediakan dana sebesar Rp 16 miliar yang dicairkan secara bertahap.

Terdakwa yang diketahui dekat dengan pejabat pemerintahan, anggota dewan, LSM, serta tokoh-tokoh masyarakat ini berjanji akan menyelesaikan segala perizinan hingga tuntas.

Terdakwa kemudian menghubungi tiga orang saksi Candra Wijata, Made Jayantara dan Putu Pasek Sandoz Prawirotaltam untuk mengurus perizinan seperti izin prinsip, Amdal, membuat gambar lokasi yang akan dibangun, hingga mengurus surat rekomendasi dari Gubernur Bali.

Kepada ketiga saksi, terdakwa juga menyerahkan uang yakni masing-masing kepada saksi Candra Wijaya sebesar Rp 4,6 miliar, kepada saksi Sandoz diserahkan uang Rp 7,5 ditambah 80.000 USD atau sekitar Rp 800 juta, dan kepada Made Jayantara sebesar Rp 1,1 miliar. Sisanya yang Rp 2,5 miliar dipegang oleh terdakwa.

Karena segala perizinan tidak keluar sedangkan uang sudah banyak dikeluarkan, korban kemudian minta kepada tersangka untuk mengembalikan uangnya. Namun terdakwa seperti enggan bertanggungjawab dan selalu menghindar. Puncaknya, awal Januari 2018, korban melapor ke Polda Bali. (pro)

Editor : Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment