Flotim Dapat Bantuan 300 Unit Rumah dari Kementerian PUPR, 19 Unit dari Pemprov NTT

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur, Eduard J. Fernandez, S.Sos,M.Si . Foto: BNN/Emnir.

Larantuka/BaliNewsNetwork-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI melalui Satuan  Kerja  Non Vertikal  Tertentu (SNVT) Bidang Perumahan  Direktorat Jenderal Penyedia Perumahan, meluluskan bantuan 300 unit rumah  layak  huni  bagi Flores Timur dari  6.000 unit yang diusulkan  Pemkab  Flotim melalui  Dinas  Perumahan, Kawasan  Pemukiman dan Pertanahan di tahun 2019  ini.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Eduard J.Fernandez, S.Sos, M.Si  kepada balinewsnetwork.com di ruang kerjannya, Selasa 13  Agusutus 2019, mengakui terjadi peningkatan atau penambahan jumlah  bantuan di Tahun 2019 jika dibandingkan dengan gelontoran di Tahun 2018 (250 unit). Bantuan tersebut diperuntukkan warga desa Bahinga dan Waibao di Kecamatan Tanjung Bunga, Desa Kawalelo di Kecamatan Demong Pagong dan Desa Kobasoma, Lewolaga, dan Tenawahang di Kecamatan Tite Hena.

“Di Tahun ini, kami mengusulkan 6000 unit, dan terjawabi 300 unit  oleh  SNVT  Dirjen Penyedia Perumahan Kementerian  PUPR. Ada 6 desa penerima yang tersebar di 3 kecamatan, yaitu Desa Bahinga dan Waibao di Kecamatan Tanjung Bunga, Desa Kawalelo di Kecamatan Demong Pagong, serta Desa Kobasoma, Lewolaga, dan Tenawahang di Kecamatan Tite Hena. Masing-masing desa tersebut mendapat alokasi 50 unit,” terang Edu Fernandez seraya menambahkan, keseluruhan proses baik penetapan warga penerima bantuan hingga penetapan suplayer dan kelompok kerja, dilaksanakan di desa oleh pemerintah desa bersama pendamping yang direkrut dalam desa tersebut.

Selain 300 unit  yang disalurkan SNVT tersebut, Pemkab Flotim pun mendapat bantuan Pemerintah Propinsi NTT  sebanyak 19 unit rumah layak huni yang disasarkan bagi warga di wilayah Ile Boleng.

“Perhatian Pemkab Flotim untuk urusan ini pun cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan besaran anggaran dalam APBD II di dua tahun berturut-turut ini. Pada Tahun 2018, Dinas kami mendapat anggaran 2,5 miliar. Walau agak berkurang di tahun  2019  dengan nilai  1,2  milyar, toh sebagian besar termanfaatkan  untuk  pembangunan rumah layak  huni bagi warga di tiga pulau ini. Berkat alokasi anggaran itu pula, pihaknya dapat membangun koordinasi dengan pihak Kementerian (PUPR) dan Provinsi (NTT) untuk mendapatkan tambahan bantuan rumah layak huni itu,” kisah Eduardus Fernandez. (Emnir)

Editor : Rahman sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment