Komit Tinggalkan WDP, Pemkab Flotim Gandeng BPKP NTT

Sekertaris Daerah Kabupaten Flores Timur, Paulus Igo Geroda. Foto: BNN/Emnir.

Larantuka/BaliNewsNetwork-Sudah 11 tahun lebih, Pemerintah Kabupaten Flores Timur terbelenggu oleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI  Perwakilan NTT  terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tak mau tersandera dengan penilaian tersebut, Pemkab Flotim pun berusaha semaksimal mungkin mengurangi bahkan meniadakan semua  catatan temuan dan pengecualian klasik yang terbawa dari Tahun 2004 itu serta catatan temuan di masa pemeriksaan Tahun 2019. Tidak saja melalui persidangan MP-TPTGR, Bupati Anton Hadjon bahkan membangun kerja sama dengan pihak BPKP Provinsi NTT untuk membantu mengurai benang kusut  penyebab langganan WDP tersebut.

Sekertaris Daerah Kabupaten Flores Timur, Paulus Igo Geroda yang dikonfirmasi di ruang kerjannya, Senin 12 Agustus 2019, membenarkan kerjasama Pemkab Flotim dengan pihak BPKP Provinsi NTT itu. Bahkan sudah seminggu lamanya, Tim BPKP NTT melaksanakan misi pendampingan kepada OPD maupun pihak Puskesmas dan pihak Sekolah se-Flores Timur.

“Sudah seminggu tim BPKP berada di sini. Pemerintah Kabupaten Flotim melalui Bupati Flotim telah berkoordinasi dengan pihak BPKP Provinsi NTT untuk membantu mengurai benang kusut pada akun Aset, baik Aset Tetap maupun Barang Persediaan serta akun Dana BOS yang menjadi pengecualian sebagaimana rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2019 terhadap pengelolaan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. Tim sedang ada di sini dan sedang melakukan pendampingan itu. Pemkab Flotim sendiri telah menindaklanjuti rekomendasi itu pada pemeriksaan pertama di bulan Maret 2019. Namun dari tenggang waktu sebulan yang diberikan, Pemkab belum secara maksimal menyelesaikan peliknya persoalan Aset  tersebut. Demikian pun halnya dengan permasalahan pengelolaan dana BOS. Tinggal 100 lebih sekolah  yang belum berhasil diselesaikan Pemkab Flotim,” jelas Sekda Paulus Igo Geroda.

Seperti apa usaha Pemkab Flotim membereskan penyebab WDP akut itu?

Komit untuk melenyapkan status WDP dan menggantikannya dengan WTP, duo pemimpin Breun Senaren di pertengahan Mei 2017 langsung mengarahkan pihak Inspektorat Daerah Timur bersama Bagian Hukum Setda Flotim untuk menyiapkan pangkuan hukum pembentukan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR).

Pasca Bupati Flores Timur, Anton Hadjon mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Flores Timur   tentang pembentukan Majelis Pertimbangan (MP)- TPTGR  di akhir Desember 2017 serta pasca pihak Irda Flotim merampungkan produk hukum Acara Persidangan MP-TPTGR di awal Tahun 2018, persidangan MP-TPTGR lalu digelar pada bulan Nopember 2018. Beberapa catatan temuan dan beberapa akun pengecualiannya bawaan  seperti Pembelanjaan yang tidak diakui DPRD Flotim semasa pemerintahan Felix Fernandex dan temuan terhadap penyimpangan pengelolaan keuangan negara (daerah) yang belum pernah ditindaklanjuti itu, akhirnya berhasil diselesaikan dalam persidangan  MP-TPTGR tersebut.

Keputusan Bupati Flores Timur tentang Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) sebagaimana Keputusan persidangan MP-TPTGR tersebut berhasil mengurangi akun pengecualian yang selalu menjadi temuan BPK RI  di setiap masa pemeriksaannya, termasuk pengelolaan dana BOS di Tahun 2017 dan lain-lain Aset. Sementara itu tentang Aset (Aset Tetap dan Barang Persediaan) masih menjadi akun pengecualian yang harus ditindaklanjuti.

Sialnya, persoalan pengelolaan dana BOS di Tahun 2018, kembali hadir sebagai temuan BPK RI di masa pemeriksaan Tahun 2019. Bersama temuan langganan ( Aset), dan akun Dana BOS, BPK RI Perwakilan NTT  lantas mencantumkan pengecualian dalam temuannya dan lagi-lagi  menghadiahi WDP bagi Pemkab Flotim.

Menyikapi persoalan itu, Pemkab Flotim lalu membentuk Tim Aset Terpadu guna melakukan penataan Aset, baik Aset Tetap yang bersarang pada Dinas Kesehatan dan Dinas PKO Flotim, serta Barang Persediaan yang tersebar pada semua OPD hingga Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Memanfaatkan waktu sebulan sebagaimana rekomendasi yang diberikan BPK RI tersebut , barisan Sekda Igo Geroda berusaha sekuat tenaga untuk membereskan persoalan Aset yang sangat kompleks tersebut. Demikian pun halnya terhadap permasalah pengelolaan dana BOS! Kolaborasi penanganan terpadu Tim Pemkab Flotim  tersebut  berhasil menyisahkan 100 sekolah (yang belum tertangani) dalam kurun waktu sebulan terhitung dari penyerahan LHP  BPK RI Tahun 2019.

Tak menyerah dengan kondisi tersebut, Bupati Flotim Anton Gege Hadjon lalu membangun koordinasi dengan pihak BPKP Propvinsi NTT untuk membantu melakukan pendampingan terhadap OPD dan pihak Puskesmas-Pustu serta pihak Sekolah dalam kaitannya penataan Aset serta pemberesan permasalahan pengelolaan dana BOS tersebut. Tim BPKP pun sudah seminggu melaksanakan misi perbantuan tersebut.

“Hasil dari pendampingan Tim BPKP Provinsi NTT itu akan diserahkan kepada Pemkab untuk ditindaklanjuti. Dalam kurun waktu seminggu atau dua minggu pasca penyerahan hasil kerja pendampingan tersebut, mereka akan datang lagi, melakukan monitor dan evaluasi, apakah kita telah melaksanakannya atau belum melakukan! Komitmen kita hanya satu, WTP di Tahun 2020!,” tandas Sekda Igo Geroda. (Emnir)

 

Editor : Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment