Dua Anggota DPRD Flotim Belum Ajukan LHKPN

Sekertaris Dewan-DPRD Flores Timur, Petrus Pemang Liku. Foto: BNN/Emnir.

Larantuka/BaliNewsNetwork-Tingkat kepatuhan anggota DPRD Flores Timur terkait kewajiban melaporkan harta kekayaan mereka kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia terbilang bagus. Untuk LHKPN Tahun 2018, sebanyak 28 anggota dari  ke-30 anggota DPRD Flotim, telah menyampaikan LHKPN. Tinggal dua anggota DPRD yang belum melaksanakan kewajibannya itu .

Sekertaris Dewan (Sekwan)  Flotim , Petrus Pemang Liku yang dikonfirmasi BaliNewsNetwork.com di ruang kerjanya, Senin 5 Agustus 2019 terkait progres aksi tindak lanjut terhadap  Implementasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi sebagaimana komitmen yang tertuang dalam MoU antara KPK RI dan Pemerintah Daerah Flotim, mengakui tinggal dua anggota DPRD yang belum menyampaikan LHKPN Tahun 2018.

“Dari sosialisasi yang kami sampaikan kepada anggota DPRD Flotim tentang kewajiban menyampaikan LHKPN ini kepada pihak KPK RI sebagai salah satu aksi tindak lanjut dari Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi untuk tahun 2018, telah ada 28 anggota dewan yang  menyampaikan LHKPN. Tinggal dua anggota yang belum. Satu di antara kedua oknum anggota DPRD yang belum itu telah almarhum dan satunya sedang aktif. Kami terus menyampaikan akan kewajiban itu, namun hingga posisi hari ini, oknum anggota DPRD tersebut belum melaporkannya. Tugas kami hanya memfasilitasi, sedangkan soal kewajiban tersebut menjadi kewajiban pribadi setiap anggota DPRD Flotim,” jelas Piet Pemang Liku.

Sedangkan progres di aspek lainnya seperti, tersistemnnya e-pokir, e-planning dan e-budgeting serta keharusan memasang CCTV di sejumlah tempat strategis pada gedung DPRD Flotim, mantan Kadis Pekerjaan Umum Flotim di era Bupati Yosni Herin tersebut mengungkapkan sedang dalam proses pembenahan dan pengadaan.

“Memang benar, KPK RI sebagaimana dalam aksi tindak lanjut Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, merekomendasikan sejumlah hal yang berurusan dengan aspek transparansi baik pada ruang kerja eksekutif maupun legislatif, termasuk LHKPN untuk anggota DPRD tersebut. Nah untuk ruang kerja legislatif, baik tentang hasil rapat maupun kunjungan kerja dan dana pokir yang disarankan KPK RI harus tersistem (terlaporkan dalam sistem aplikasi ) sedang kami benahi. Soal CCTV, kami telah menganggarkannya dalam APBD TA 2019, dan kini sedang dalam proses pengadaannya .”terang Piet Pemang Liku. (Emnir)

 

Editor: Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment