“Bagi-bagi” Uang Yayasan, Dua Mantan Petinggi Yayasan Dwijendra Diadili

Dua terdakwa usai diadili di PN Denpasar. Foto: BNN/pro.

Denpasar/BaliNewsNetwork– Dua mantan petinggi Yayasan Dwijendra, dr. I Ketut Karlota (70) dan Dr. I Nyoman Satia Negara, SH., MH., (58) yang diduga melakukan tindak pidana pengalihan atau pembagian kekayaan yayasan yang menyebabkan kerugian Rp. 895.000.000, Selasa (30/7/2019) diseret ke PN Denpasar untuk diadili. 

Sidang pimpinan Hakim I Dewa Budi Watsara itu masih mengagendakan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) I Dewa Gede Anom Rai. Kedua terdakwa dijerat dengan Pasal 70 Jo Pasal 5  Undang-undang No. 28 tahun 2004 tetang Yayasan jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. 

Dalam dakwaan dipaparkan, kasus yang menjerat dr. I Ketut Karlota (terdakwa I) dan Dr. I Nyoman Satia Negara, S.H., M.H. (terdakwa II) terjadi sejak tanggal 20 April 2013 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017 di Kantor Yayasan Dwijendra Denpasar Jalan Kamboja Nomor 17 Denpasar. 

Kasus ini berawal saat kedua terdakwa bersama saksi Sunu Waluyo (sedang dalam penyelidikan) melakukan pengalihan atau pembagian kekayaan yayasan baik berupa uang, barang maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang kepada Pembina Yayasan.

Dalam dakwaan diuraikan, Yayasan Dwijendra yang berdiri tahun 1953 bergerak dibidang Sosial dan Keagamaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Akta Pendirian No. 18 tahun 2008. Untuk mencapai tujuan tersebut, Yayasan Dwijendra menjalankan kegiatan mendirikan sekolah mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. 

Sumber kekayaan Yayasan Dwijendra terdiri dari uang pendirian yayasan Rp. 90 juta, serta kekayaan yang diperoleh dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah, wasiat, atau perolehan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang yang berlaku. 

Sedangkan sumber pendapatan yayasan, selain dari uang tunai para pendiri, juga dihimpun dari uang SPP, uang pembangunan, uang ujian, dll. Selain itu, Yayasan Dwijendra juga memiliki kekayaan berupa tanah, bangunan serta kendaraan bermotor. 

Sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (5) Akta Pendirian Yayasan No. 18 tahun 2008 menyetakan, anggota pembina tidak diberi gaji atau tunjangan oleh yayasan. Pernyataan tersebut adalah penegasan dari Pasal 5 UU tentang Yayasan. 

Dimana dalam Pasal 55 UU tentang Yayasan disebutkan bahwa, kekayaan yayasan baik berupa uang, barang maupun kekeyaan lainya yang diperoleh yayasan dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau dalam bentuk gaji. 

Dalam Pasal 5 ayat (3)  Akta Pendirian Yayasan No. 18 tahun 2008 juga dengan tegas menyatakan bahwa semua kekayaan  yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan pendirian yayasan. 

“Namun dalam pelaksanaan pengelolaan kekayaan Yayasan Dwijendra Denpasar tidak semuanya digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan, melainkan juga telah dialihkan atau dibagi oleh para terdakwa dalam bentuk tunjangan dan pinjaman,” tegas JPU dalam dakwaanya. 

Pengambilan kakayaan (uang) milik yayasan yang dalam bentuk tunjungan diterima dari bendahara setiap bulan. Sedangkan yang dalam bentuk pinjaman, para terdakwa ini langsung datang dan meminta uang kepada pemegang Kas (Sunu Waluyo). 

Uang itu kepada pemegang Kas langsung diberikan tanpa ada persetujuan tertulis dari Bendahara maupun Ketua Pengurus Yayasan. Untuk uang yang diambil terdakwa I sebesar Rp. 637.000.000 dan tidak ada pengembalian. 

Sedangkan uang yang diambil oleh terdakwa II sebesar Rp. 343.900.000 dan sudah dikembalikan dengan cara mencicil Rp. 5 juta perbulan dari uang tunjangan yang diterima tiap bulanya, sehingga sisah uang yayasan yang ada pada terdakwa II adalah Rp. 258.000.000. 

Dengan demikian, total kekayaan milik Yayasan Dwijendra Denpasar yang dialihkan oleh para terdakwa adalah Rp. 985.000.000. Bahwa dengan adanya pengalihan kekayaan milik yayasan dalam bentuk pinjaman, telah mengakibatkan terganggunya operasional Yayasan Dwijendra Denpasar. (pro)

 

Editor : Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment