152 ASN Flotim Belum Masukan LHKPN ke KPK RI

Plt. Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur, Tulit Beni. Foto: BNN: Emnir.

Larantuka/BaliNewsNetwork-Dari total 222 aparat penyelenggara negara lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang wajib melaporkan harta kekayaannya kepada KPK RI, tercatat baru 70 orang yang telah menyampaikan LHKPN Tahun 2018. Masih ada 152 ASN Wajib Lapor LHKPN yang belum melaporkannya. Rendahnya tingkat kepatuhan ASN wajib LHKPN itu, membuat Sekertaris Daaerah Flotim Paulus Igo Geroda terpaksa harus terus melontarkan penegasan mengingatkan mereka

Sebagaimana dalam rapat evaluasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 tingkat Pemerintah Kabupaten Flotim, Kamis 25 Juli 2019, Sekda Paulus Igo Geroda kembali mengingatkan para pimpinan OPD untuk senantiasa menggairahkan seluruh komponen ASN wajib LHKPN pada dinasnya untuk segera melaksanakan kewajiban itu.

Berdasarkan rekapan data Inspektorat Daerah Flotim per 25 Juli 2019 yang tersampaikan dalam rapat tersebut, Bagian Sekertariat Daerah Flotim, terdata 6 orang termasuk Bupati Anton Hadjon dan Wakil Bupati Agus Boli yang sudah menyampaikan LHKPN Tahun 2018. Dinas Pendidikan Kepemudaan, dan Olahraga (PKO) tercatat 9 orang. Dari Inspektorat Daerah terdata ada 16 orang (termasuk jabatan fungsional). Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan terlaporkan ada 3 orang. BP4D 5 orang, BKPP 6 orang. Dinas Komunikasi dan Informatika, 7 orang. Badan Kesbangpol 3 orang .PTSP 5 orang. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2 orang.

Sementara pada  Badan Keuangan Daerah (BKD), Dinas Tenaga Kerja,DPMD, Sat Pol PP, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Dukcapil, Dinas PU dan Penataan Ruang, serta Sekertariat Dewan, masing-masing baru  1 orang.

Tentang kewajiban tersebut, Plt. Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur, Tulit Beni  yang dikonfirmasi BaliNewsnetwork.com di ruang kerjanya, Jumat 26 Juli 2019 menjelaskan LHKPN merupakan kewajiban setiap aparat penyelenggara pemerintah yang masuk dalam kategori wajib  lapor LHKPN itu. Karena itu adalah hal wajib maka mutlak harus dilaksanakan.

“Untuk kita di sini, berdasarkan SK Bupati Flores Timur, ada 222 aparat penyelenggara negara  wajib LHKPN. Komponen tersebut adalah semua eselon II, eselon III dan mereka yang memegang jabatan strategis seperti PPK, Bendahara dan jabatan fungsional tertentu. Setiap tahun, wajib melaporkan kepada KPK RI. Kemarin dalam rapat evaluasi pelaksanaan APBD TA 2018 di aula Setda, kami pun melaporkan progres penyampaian LHKPN Tahun 2018 tersebut. Dari 222 orang tersebut, yang sudah melaporkan harta kekayaannnya ada 70 orang,” ungkap Tulit Beni seraya menambahkan yang mengetahui besaran harta kekayaan setiap aparat penyelenggara negara hanyalah pihak KPK RI dan pribadi yang bersangkutan. (Emnir)

Editor : Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment