RSUD Larantuka Turun Kelas, Pemkab Flotim Nyatakan Keberatan

Sekertaris Daerah Flores Timur, Paulus Igo Geroda, S.Sos, M.AP. Foto: BNN/Emnir.

Larantuka/BaliNewsNetwork-Pemerintah Kabupaten Flores Timur  menyatakan  keberatan terhadap  rekomendasi turun kelas  RSUD Hendrikus Fernandez -Larantuka   dari tipe C  ke  tipe D sebagaimana yang tertuang dalam surat  Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI nomor HK. 04. 01 /1 /2963 /2019 tanggal 15 Juli 2019. Bersama pihak Manajemen RSUD Larantuka, Pemkab Flotim kini sedang merampungkan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan keberatan itu.

Sekertaris Daerah kabupaten Flores Timur, Paulus Igo Geroda, S.Sos, M.AP kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa  23 Juli 2019  secara tegas  menyatakan  keberatan atau  menolak  terhadap rekomendasi  penuruan kelas RSUD Larantuka. Dasarnya adalah pihak Kemenkes dalam melakukan penilaian tersebut masih menggunakan acuan yang sama sebagaimana acuan yang digunakan pada saat mereka menetapkan peningkatan tipe RSUD Larantuka dari tipe D ke tipe C.

“Dasar pijakan sama, koq turun kelas? Kemarin setelah memimpin apel di RSUD, saya langsung menggelar pertemuan dengan Manajemen RSUD Hendrikus Fernandez. Dalam pertemuan itu saya digambarkan bahwa evaluasi yang dilakukan terhadap seluruh Rumah Sakit, baik Rumah Sakit Pemerintah maupun swasta tersebut tidak melalui visitasi namun by dokumen. Dan khusus untuk RSUD kita, dokumen yang ada pada pihak Kemnkes adalah dokumen yang diberikan pada Tahun 2017 untuk kepentingan penilaian  peningkatan status RSUD Larantuka  pada waktu itu yang pada akhirnya  ditetapkan naik kelas dari  tipe D ke tipe C. Nah, dokumen yang sama itulah yang kembali di evaluasi. Masa dokumen yang sama itu kog kini turun kelas? Persoalannya adalah pihak Manajemen RSUD Hendrikus Fernandez tidak melakukan update data, sehingga data yang di Kemenkes adalah data lama, data Tahun 2017,” papar Sekda Paulus Igo.

Sekda Igo bahkan telah mengultimatumkan pihak Manajemen RSUD Hendrikus Fernandez untuk segera melakukan update data dan menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan  sikap keberatan atau penolakan terhadap rekomendasi turun kelas itu, memanfaatkan ruang waktu (28 hari ) yang diberikan pihak Kemenkes apakah  menerima atau menolak rekomandasi  tersebut.

“Saya beri waktu 3 hari, terhitung kemarin, Senin (22/07) kepada pihak Manajemen RSUD kita membereskan semuannya itu dan saya tegaskan kepada mereka bahwa  sebelum seluruh dokumen itu diantar ke Kemenkes , pihak Manajemen terlebih dahulu mempresentasikannya kepada Bupati Flotim. Saya juga telah ingatkan, seluruh dokumen tersebut harus diantar langsung, tidak boleh dikirim  dan langsung berkomunikasi (presentasi) dengan Kemenkes. Pada prinsipnya Pemkab Flotim menyatakan keberatan terhadap rekomendasi turun kelas itu,” tandas Sekda Igo Geroda. (Emnir)

 

Editor : Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment