Dana BOS di SDK Kokang : Dari Silpa 2016 Hingga BOS 2019 Yang Masih Mengendap

SDK Kokang, Desa Ojan Detun, Kecamatan Wulanggitang, Flores Timur-NTT. Foto: BNN/Emnir.

Larantuka/BaliNewsNetwork-Di Tahun 2017, SDK Kokang, di desa Ojan Detun, kecamatan Wulanggitang,Flores Timur-NTT mendapatkan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 68.000.000..Dari besaran dana tersebut,lembaga pendidikan itu hanya sanggup mencairkan dana tahap I (Triwulan pertama) untuk periode,Januari-Pebruari-Maret 2017. Karena tersandung pada pelaporan penggunaan tahap pertama yang tidak sesuai juknis pengelolaan dana jenis tersebut, pencairan tahap selanjutnya  hingga  jatah dana BOS Tahun 2018 sebesar Rp 69.000.000 dan 2019 pun ‘terkunci’ rapih pada Bank NTT  Capem Larantuka.

Pelaporan yang mengangkangi juknis BOS tersebut berdampak pada hilangnya jatah upah bagi Monika Idelfonsa  Lewar, Rofina Mahek Tukan, Yohanes Wato Ipir, Stefanus Nong, dan Antonius Adolion Lubur. Pos kesejahteraan dari rahmat dana BOS bagi ke-5 honorer itu pun hilang terhitung April 2017 hingga di pertengahan Juni 2019 ini. Untungnya mereka masih mendapat berkat dari uang komite, walau tidak seberapa. Lantas dimana letak kesalahan pelaporan itu ?

Dari himpunan informasi   yang diperoleh  dalam perjalanan  investigasi terhadap  pengelolaan dana  BOS  pada SDK Kokang  baru-baru ini, tersebutkan  bahwa semenjak  memimpin lembaga pendidikan tersebut,Kepsek Bartolomeus Rema Liwu melakukan pembelanjaan sendiri.Bendahara hanya sebagai simbol. Tawaran guru lainnya untuk membantu pembelanjaan kebutuhan sekolah pun,Kepsek Barto selalu menolaknya. ”Katanya nanti merepotkan atau membuat guru-guru kewalahan menghadapi situasi di tempat belanja,” demikianlah argumentasi yang selalu diberikan pimpinan sekolah itu sebagaimana yang terutarakan beberapa honorer kepada BaliNewsNetwork.com  sambil minta namanya tidak dipublikasikan.

Keheranan honorer dan guru PNS lainnya pun semakin menjadi-jadi tatkala upah honorer di Bulan April 2017 semakin kabur, bahkan hingga Juni 2019 ini pun belum terbayarkan. Demikia pula, banyak kebutuhan sekolah yang terpaksa harus butuh waktu baru terbelikan. Tak tahan dengan kondisi tersebut, baik bendahara dana Bos dan operator sekolah serta seorang guru honor lantas melakukan pencekingan kepada pihak managemen dan BOS Kabupaten Flotim. Dari ruangan Bidang PDE Dinas PKO Flotim, terbetiklah  misteri kandasnya pembayaran upah mereka itu.Ternyata  pelaporan realisasi Dana BOS Triwulan Pertama Tahun 2017 itu belum beres !

Keheranan terhadap pengelolaan dana BOS di SDK Kokang, tidak saja menjadi litani dukacita para honorer di lembaga pendidikan itu. Tim Pengelolah Dana BOS Tingkat Kabupaten Flotim pun merasa janggal dengan perubahan sikap Kepsek yang sebelumnya adalah bendahara BOS pada sekolah itu .Tidak bermasalah dalam urusan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS.

“Sudah banyak kali yang bersangkutan diingatkan oleh Tim Managemen BOS Kabupaten untuk segera memasukan laporan Triwulan Pertama BOS Tahun 2017,agar bisa melakukan pencairan Triwulan atau tahap berikutnya. Bayangkan saja sebagian besar dana BOS 2017 belum digunakan. Memang ada niatan dari Manager BOS Kabupaten untuk menghadapkan Kepsek itu, namun karena terbentur dengan tugas yang sedangkan dijalankannya diluar daerah, maka rencana pemanggilan tersebut masih ditangguhkan.”ujar beberapa sumber di Dinas PKO Flotim,Jumad,21 Juni 2019.

Bila dikalkulasikan dengan Silpa dana BOS untuk SDK Kokang di Tahun 2016 sebesar Rp 37.000.000 dan total Bos untuk Tahun 2017 / 2018  sebesar Rp 137.000.000 maka di rekening Bank NTT Capem Larantuka, masih mengendap dana BOS untuk SDK Kokang sebesar Rp 174.000.000.Total tersebut belum dihitung dengan alokasi BOS Tahun 2019. Sayangnya nilai tersebut masih tersandung pada pelaporan realisasi BOS Triwulan I Tahun 2017. (Emnir)

 

Editor : Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment