BCW Desak Kejari Denpasar Tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi Yayasan Ma’ruf

Ketua BCW Putu Wirata Dwikora. Foto:BNN/ist

Denpasar/BaliNewsNetwork-Setelah ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhattab mendesak Kejari Denpasar untuk segara memperjelas status dugaan kurpsi di Yayasan Ma’ruf, Selasa (14/5/2019) giliran Ketua Bali Corruption Watch (BCW) Putu Wirata Dwikora yang bicara serupa.

Kepada media ini, Wirata Dwikora menyarankan agar Kejari Denpasar segara mungkin mengumumkan ke publik terkait perkembangan kasus yang merugikam keuangan negara sebesar Rp. 200 juta ini.

“Yang saya tahu kasus imi kan sudah cukup lama dilimpahkan oleh penyidik Polresta ke Kejaksaan tapi kenapa koq belum juga dilimpahkan ke Pengadilan, ada apa ini,”kata Wirata Dwikora bertanya-tanya.

Dikatakannya, dalam setiap penanganan perkara, terutama perkara korupsi,  seharusmya kejaksaam lebih terbuka dan transparan agar tidak menimbulkan prasangka buruk dari masyarakat, apalagi perkara yang ditangani adalah perkara korupsi.

Kejari Denpasar, sebut Wirata Dwikora tidak perlu ragu umtuk mengungkap ke publik apabila perkara ini dihentikan.

“Kalau perkara ini dihentikan, menurut saya tidak malah sepanjang ada alasan yang kuat dan masuk akal. Tapi kalau memang harus lanjut, ya harus dilanjutkan, jangan didiamkan,”tegas Wirata Dwikora.

Intinta, kata Wirata Dwikora kejaksaan harus berani mengungkap ke publik melalui media agar masyarakat luas mengetahui perkembangan kasus ini.

“Kami berharap Kejari Denpasar segera memperjelas kasus ini, apalagi untuk perkara korupsi ini masyarakat kan punya hak untuk mengetahui.”pungkasnya.

Sementara Kasi Intel Kejari Denpasar, Agus Sastrawan secara terpisah mengatakan bahwa dalam waktu dekat pihak Kejaksaan akan mengumumkan ke publik terkait perkembangan kasus ini.

“Kami sudah melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi. Nanti Asisten Intel yang akan memberikan penjelasan terkait perkembangan kasusnya,”tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, dugaan kasus korupsi ini berawal 30 Desember 2016 ketika tersangka, H Miftah Aulawi Noor selaku ketua yayasan Al-Ma’ruf Denpasar mengajukan permohonan dana bantuan hibah untuk kegiatan perjalanan Ziarah Wali Songo dan pengadaan pakaian seragam pada APBD Perubahan tahun 2016.

Pengajuan bantuan dana hibah ini dibantu oleh tersangka H Mohamad Saifudin sebagai Pembina yayasan Al-Ma’ruf  dan tersangka Supeni Mayangsari. Pemerintah Kota Denpasar kemudian mengucurkan dana hibah sebesar Rp200 juta.

Setelah bantuan dana hibah ini cair, sebagai ketua yayasan dan pemohon dana bantuan hibah, H Miftah Aulawi Noor, tidak dapat mempertanggungjawabkan dana bantuan hibah untuk kegiatan perjalanan Ziarah Wali Songo dan pengadaan pakaian seragam tersebut.

Ternyata, kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dan dalam laporan pertanggungjawaban tersangka mempergunakan nota dan kwitansi fiktif.(pro)

Editor : Rahman Sabon Nama

 

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment