Hanya Membawa KTP dan KK, Beberapa Warga Luar Kota Maksa Ingin Nyoblos

Beberapa warga dari luar kota yang hanya membawa KTP dan KK memaksa untuk mencoblos. Foto: BNN/pro.

Denpasar/BaliNewsNetwork-Keributan kecil sempat  mewarnai pencoblosan di TPS 3 dan 5 di Jalan Sudirman Kota Denpasar.

Keributan tersebut dipicu adanya warga dari luar kota Denpasar tak bisa menyalurkan hak pilihnya di TPS tersebut.

Berdasarkan informasi yang diterima dari salah satu warga yang tidak bisa memilih menjelaskan, dirinya datang ke TPS dengan membawa KTP dan KK.

Warga asal Madura ini ditolak oleh petugas KPPS karena berdasarkan aturan memang tidak bisa mencoblos dan juga tak memiliki Form A-5.

Akan tetapi, dirinya mengetahui bahwa ada salah satu warga pendatang yang lolos dan bisa menyalurkan hak pilihnya hanya menggunakan KTP tanpa Form A-5. Bahkan, dirinya sempat berisitegang dan beradu mulut dengan petugas KPPS.

“Jumlahnya sekitar 50 orang tadi yang kesini gak bisa nyoblos,” ujar pemuda asal Madura yang enggan disebutkan namanya ini, Rabu (17/04) siang.

Bahkan dari warga yang tidak diperbolehkan mencoblos itu ada yang kesal sembari mengancam akan melaporkan persoalan ini kepada pihak yang berwenang.

Salah satu warga luar kota (pakai topi bulat) yang tidak diperbolehkan mencoblos karena hanya membawa KTP. Foto:BNN/pro.

“Saya hanya ingin penjelasan saja kenapa saya tidak diperbolehkan mencoblos, padahal saya dengar di daerah lain boleh kok,” ujarnya warga yang enggan menyebutkan namanya itu.

Karena terus mendesak ingin mencoblos, akhirnya salah atau petugas KPPS setempat memberikan penjelasan.

Bahkan untuk menyakinkan wanita itu, petugas KPPS menujukan buku yang berisikan persyaratan/peraturan bagi warga yang akan mencoblos.

Sementara Ketua Bawaslu Kota Denpasar Putu Arnata yang juga hadir memantau di TPS tersebut mengatakan, pihaknya akan segera mengambil langkah dengan cara melakukan klarifikasi dari semua pihak.

“Ini dibutuhkan klarifikasi. Dipanggil semua pihak, kenapa itu bisa terjadi. Pihak yang mencoblos, KPPS-nya,” katanya.

Untuk saat ini, Bawaslu Bali akan mengamati terkait tindaklanjut yang akan dilakukan. Tentunya, mengenai arah dugaan pelanggaran tersebut.

“Sekarang lihat dulu, apakah pidana atau PSU (Pemungutan Suara Ulang),” tandas dia. Hanya saja, jika memang terbukti satu lolos, kemungkinan untuk PSU tidak ada .(pro)

 

Editor: Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment