SK Digugat di PTUN, Wali Kota Denpasar Kalah Mutlak

I Made lila Arsana bersama kuasa hukumnya I Ketut Bakuh. Foto: BNN/ist.

Denpasar/BaliNewsNetworkPerjuangan I Made lila Arsana untuk mendapatkan kembali status CPNS di Pemkot Denpasar dengan melakukan gugatan terhadap Walikota Denpasar, IB Rai Mantra Dharmawijaya akhirnya membuahkan hasil.

Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar pimpinan Imawan Krisbiantoro dalam sidang, Selasa (19/3/2019) dalam amar putusannya menyatakan mengabulkan seluruhnya gugatan yang diajukan pengguna.

Majelis hakim mengatakan, Surat Keputusan (SK) Wali Kota Denpasar Nomor 188.45/642/HK/2018 tertanggal 2 April 2018, tentang Pemberhentian Sebagai CPNS di Pemkot Denpasar atas nama I Made Lila Arsana tidak sah alias cacat hukum.

Dinyatakan tidak sah atau cacat hukuman karena SK tersebut tidak ditandatangani langsung Wali Kota. Mainkan SK tersebut ditandatangani oleh pelaksana tugas (Plt) Wali Kota saat itu, yakni Wakil Wali Kota IGN Jaya Negara.

Kuasa hukum penggugat, I Ketut Bakuh kepada wartawan mengatakan, dengan dikabulkannya gugatan seluruhnya ini berarti Wali Kota Denpasar harus mencabut SK pemberhentian CPNS terhadap Penggugat.

“Selain itu juga merehabilitasi kedudukan klien kami sebagai CPNS di dinas terkait sebagaimana keadaan semula, serta mengembalikan hak haknya sebagai CPNS termasuk gaji yang selama tidak dibayarkan,” tandas I Ketut Bakuh.

Hakim menyatakan SK pemberhentian sebagai CPNS cacat yuridis sehingga‎ dinyatakan tidak sah karena mengenai kewenangan pejabat pelaksana tugas dalam menerbitkan SK.

Sementara itu, Lila terlihat berkaca-kaca usia mendengar putusan hakim. “Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu saya mencari keadilan,” ujarnya.

Dikatakan Lila, setelah hampir sembilan tahun bekerja sebagai CPNS di Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Pemkot Denpasar, bukannya surat pengangkatan yang didapat justru surat penghentian.

Ditempat terpisah, Kasi Intel Kejari Denpasar yang dihubungi via telpon membenarkan bila gugatan tergugat dikabulkan. Namun demikian apakah pihak, selaku pengacara negara ini belum menentukan sikap apakah mengajukan banding atau tidak. (pro)

 

Editor: Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment