Walau Telah ‘Dihajar’ BPK RI di 2015, Staf Bagian Kesra Setda Flotim  Masih Caplok Dana Perjalanan Dinas 2016

Sembilan Tertuntut dari Bagian Kesra Setda Flotim sedang diadili MP TP-TGR atas pencaplokan Dana Perjalanan Dinas Tahun 2016 berdasarkan LHP Irda Flotim, Rabu (27/02). Foto: BNN/Emnir.

Larantuka/BaliNewsnetwork-Walau telah berurusan dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan  (BPK) RI Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur  untuk mengembalikan nilai kerugian negara-daerah sebesar  Rp450.955.000 atas penggelapan dana perjalanan dinas  di Tahun 2015 sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan NTT Nomor 23.C/LHP/XIX.KUP/06/2016,tanggal 21 Juni 2016, namun warga Bagian Kesra Setda Flores Timur masih juga memainkan  modus manipulasi perjalanan dinas di Tahun 2016 sehingga merugikan negara-daerah sebesar Rp340.610.299 sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Inpektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor Itda.2/36/LHP/PKPT-pemsus/2017,tertanggal 23 Desember 2017.

Terhadap temuan Irda Flotim tersebut,lagi-lagi 9 orang penghuni ruangan Bagian Kesra Setda Flotim digiring ke kursi pesakitan dalam sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP TP-TGR), Rabu, 27 Februari 2019.Menariknya, dari 9 Tertuntut hasil ‘tangkapan’ Irda Flotim itu, terlihat 7 person yang sama sebagaimana  hasil ‘tangkapan’ BPK RI Perwakilan NTT di Tahun 2015.

Pantauan balinewsnetwork.com dalam sidang MP TP-TGR, Rabu, 27 Februari 2019 yang dilangsungkan di aula Setda Flores Timur, Penuntut sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan  Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti rugi Pemerintah Kabupaten Flores Timur  atas fakta yang terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Flotim,menyebutkan bahwa terdapat pertanggunjawaban Belanja Perjalanan Dinas fiktif sebesar Rp395.515.899 yang terdiri dari Belanja Rutin fiktif sebesar Rp251.507.000 dan kelebihan bayar Rp39.007.399  serta  Belanja BNK fiktif Rp98.790.000 dan kelebihan bayar sebesar Rp6.211.500.

Sedangkan  terkait dengan tindaklanjut terhadap temuan tersebut,penuntut membeberkan,yang sudah ditindaklanjuti dalam bentuk Surat Tanda Setor (STS) sebesar Rp37.505.600.Dan tindak lanjut dalam bentuk  Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) sebesar Rp29.500.000.Sisa yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp328.510.299.60.Terhadap sisa yang belum ditindaklanjuti itu,Penuntut mengungkapkan ke-9 Tertuntut itu telah mengakui perbuatan  mereka itu mengakibatkan kerugian keuangan negara-daerah dan menyatakan kesiapan mereka untuk menggantikan kerugian  tersebut dalam Surat Pernyataan Tanggungjawab

Siapa sajakah penghuni ruangan Bagian Kesra Setda Flotim yang selanjutnya disebut Tertuntut itu? Secara terperinci  Penuntut menguraikan :

SSA,Mantan Kepala bagian Kesra (pensiun)-Tertuntut I,atas perbuatannya mengakibatkan  kerugian negara-daerah sebilai Rp 78.431.999.30.Nilai yang telah disetor Rp.10.000.000,tanpa ada bukti pertanggungjawaban dokumen . Nilai yang tidak dapat di pertanggungjawabkan Rp.68.431.999.30

FID,mantan Kasubag Bina Kesra (pensiun dini)-Tetuntut II,telah melakukan perbuatan hingga merugikan Daerah  sebesar  Rp133.267.500.Nilai yang telah disetor Rp.3.000.000,tanpa ada pertanggungjawab dokumen! Nilai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp130.267.500.

MBH, Kasub Agama dan Kebudayaan,Tertuntut III,Nilai kerugian daerah Rp80.873.200.50. Nilai yang telah disetor Rp2.000.000.Pertanggungjawaban dokumen? Tiidak ada! Nilai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Rp78.873.200.50.

MS,Kasubag Pendidikan Pemuda dan Olahraga,Tertuntut IV,Nilai Kerugian Daerah Rp12.915.999.80.Nilai yang telah disetor Rp3.000.000. Pertanggungjawaban dokumen tidak ada! Nilai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Rp9.915.999.

KMI,fungsional pada Bagian Kesra,tertuntut V,Nilai Kerugian Daerah Rp18.073.000. Nilai yang telah disetor tidak ada! Pertanggungjawaban dokumen: Tidak Ada! Nilai yang tidak dapat dipertanggungjawakan Rp18.037.000.

MRC, honorer, tertuntut VI. Nilai Kerugian daerah Rp4.700.000. Nilai yang telah disetor: Tidak ada! Tidak ada pula pertanggungjawaban dokumen. Nilai yang tidak dapat dipertanggungjawakan Rp4.700.000.

YLD-Tertuntut VII,Nilai Kerugian Daerah, Rp4.700.000. Baik Nilai yang telah disetor maupun pertanggungjawaban dokumennya tidak ada! Nilai yang tidak dapat dipertanggungjawakan Rp4.700.000.

DPK, Honorer BNK-Tertuntut VIII, Nilai Kerugian Daerah Rp19.797.000, Nilai yang telah disetor Rp1.000.000. Pertanggungjawaban Dokumennya  tidak ada! Nilai yang tidak dapat dipertanggungjawakan Rp18.797.000. Sedangkan IIR, honorer-Tertuntut IX, Nilai Kerugian Daerah Rp6.887.600. Tidak pernah menyetor serta tidak dapat mempertanggungjawabkan dokumen. Nilai yang tidak dapat dipertanggungjwakan Rp6.887.600. (Emnir)

 

Editor: Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment