Diduga Memeras Kontraktor, Mantan Bos Judi Dingdong Diadili

Terdakwa Hartono (kiri) bersama I Gusti Arya Dirawan yang diadili karena diduga melakukan tindak pidana pemerasan. Foto: BNN/pro.

Denpasar/BaliNewsNetwork-Dua terdakwa kasus dugaan pemerasan, I Gusti Arya Dirawan (terdakwa I) dan Hartono (terdakwa II) yang pernah jadi bos judi dingdong, Kamis (6/12) diseret ke Pengadilan Negeri (PN) Denpasar untuk diadili.

Sidang masih dengan agenda pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nyoman Bela Putra Atmaja. Terdakwa menghadapi perkara ini didampingi oleh pengacara Charlie Yustus Usfunan dkk.

Dalam dakwaan jaksa yang dibacakan di hadapan majelis hakim pimpinan Bambang Eka Putra menerangkan, kasus dugaan pemerasan ini dilakukan kedua terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2018 silam sekira pukul 18:30 wita di Warung Mina, Renon, Denpasar.

Berawal saat saksi korban I Gusti Made Arya yang merupakan pemborong perumahan membangun proyek pemukiman tahap pertama yang diberi nama Catalia Residance/Sambandha Residance di Jln. Bay Pass Ngurah Rai Gg. Mina Utama, Denpasar.

Pada saat pembangunan tahap I ini, mengingat proses pembangunan melalui jalan milik warga di Gang Mina Utama, pihak pemborong sudah mendapat izin dari warga yang saat itu diketuai oleh I Gusti Arya Damaryanta (almarhum).

Izin ini dituangkan dalam surat pernyataan persetujuan pemakaian jalan yang dibuat pada tanggal 28 September 2008. Isi surat pernyatan itu intinya menerangkan bahwa I Gusti Arya Damaryanta (almarhum) mewakili warga memberikan izin kepada pemborong menggunakan jalan Mina Utama bersama-sama dengan warga selama-lamanya.

Dalam surat itu juga tertuang, surat pernyataan yang telah dibuat ini tidak dapat dicabut, baik oleh pemilik tanah atau siapa saja yang mendapatkan hak atas tanah-tanah sebagaimana tertuang dalam SHM.

Dalam surat pernyataan itu, SHM yang dimaksud adalah SHM Nomor : 3943/Sesetan a/n I Made Renggi, SHM Nomor 51.71.010.030.0023 a/n I Ketut Puja CD, SHM Nomor : 51.71.010.030.0022/21 a/n I Wayan Lenggeh dan yang terakhir I Gusti Made Aryawan.

Setelah pernyataan ditandatangani, saksi korban memberikan kompensasi atas penggunaan jalan sebesar Rp 260 juta. Uang tersebut diserahkan kepada I Nyoman Diram Rp 30 juta dan I Gusti Arya Damaryanta (alamrhum) Rp 230 juta.

“Penyerahan uang tersebut juga sudah dibuatkan kwitansi,”ujar jaksa yang akrab disapa Bella ini sebagaimana dalam dakwaannya.

Permasalahan muncul saat saksi korban merencanakan pembagnunan perumahan tahap II sebanyak 40 unit rumah yang lokasinya bersebelahan dengan perumahan yang dibangun tahap I itu, dan menggunakan jalan yang sama yaitu Jalan Gang Mina Utama.

Proses pembangunan berjalan lambat karena diduga dihalangi-halangi oleh kedua terdakwa dengan alasan bahwa saksi korban harus membayar uang kompensasi atas penggunaan Jalan Gang Mina Utama.

“Kedua terdakwa meminta saksi korban untuk membayar kompensasi sebesar Rp 35 miliar,” ungkap jaksa Kejari Denpasar itu. Kedua terdakwa berdalih bahwa, permintaan kompensasi ini merupakan hasil rapat dengan warga Gang Mina Utama tanggal 13 Januari 2018 yang diketuai oleh terdakwa I dan terdakwa II sebagai humas.

Dalam dakwaan juga dijelaskan, selain meminta uang kompensasi, kedua terdakwa sejak bulan Februari 2018 memasang spanduk di Jalan Mina Utama, depan perumahan Istana Family dan di atas portal. Isi dari spanduk intinya meminta pemberhentian aktifitas, mobilitas pekerjaan proyek di luar lingkungan Banjar Suwung Batan Kendal dan Jalan Utama.

Selain itu, terdakwa I  juga memerintahkan security perumahan melarang sopir yang membawa material bangunan masuk ke dalam proyek.

Terdakwa I mengancam para sopir dengan berkata, “bilang dengan bosmu, selesaikan dulu urusan dengan warga, dan untuk pak, hari ini silahkan balik tidak usah mengirim material, kalau sampai terus dijalankan saya dengan kawan-kawan di lapangan gampang sekali menghancurkan ini.” Atas ancama itu para sopir merasa takut dan tidak berani masuk membawa bahan material bangunan.

Terhadap permintaan kompensasi pembangunan tahan II ini, saksi korban keberatan. Alasannya, kedua terdakwa tidak miliki dasar atas permintaan uang kompensasi serta pelarangan penggunaan Jalan Gang Mina Utama. Saksi korban lalu mengutus pengacaranya bertemu dan membicarakan lebih lanjut.

Singkat cerita, permitaan pemberitan kompensasi senilai Rp 35 juta tidak disepakati. Tapi, kedua terdakwa meminta kepada saksi korban membayar kompensasi Rp 10 miliar.

Penyerahan uang kompensasi Rp10 miliar ini, rencananya akan diberikan secara bertahap. Yaitu tahap I diberikan pada tanggal 5 Agustus 2018 dan Januari 2019.

Atas permitaan para terdakwa, peyerahan uang kompensasi tahap I dibayar tanggal 5 Agustus 2018 di Warung Mina, Renon sekitar pukul 20:00 Wita dan saksi korban diwakili pengacaranya, Made Dwi Yoga Saputra melakukan penyerahan uang sebesar Rp 100 juta.

Tak hanya itu, melalui pengacaranya, saat itu saksi korban juga menyerahkan 1 lembar Bilyet Giro (BG) dengan nominal Rp 2.500.000.000 atas nama Kt Gde Sukarta Tanaya dan 1 lembar BG dengan nominal Rp 2.400.000.000 atas nama yang sama.

Uang tunai Rp 100 juta dan dua buah BG senilai Rp 2.900.000.000 itu diterima langsung oleh kedua terdakwa dengan disertakan kwitansi. Tapi apes, setelah menerima uang dan dua buah BG, keduanya ditangkap oleh polisi.

Terungkap dalam dakwaan, bahwa maksud kedua terdakwa meminta uang kompensasi adalah digunakan untuk kepentingan sendiri.

Akibat perbuatan kedua terdakwa, pembangunan perumahan Catalia Residence tahap II yang awalnya dikerjakan mulai pertengahan tahun 2017 dan selesai Agustus 2018 tidak bisa terlaksana, sehingga korban tidak bisa memasarkan perumahan tersebut.

Kedua terdakwa dijerat dengan Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman masimal 9 tahun penjara. (pro)

Editor: Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment