Pemkab Flotim Lenyapkan Dana Pokir di APBD TA 2019

Ketua TAPD  (Sekertaris Daerah) Kabupaten Flores Timur, Paulus Igo Geroda.

Larantuka/BaliNewsNetwork-Pemerintah Kabupaten Flores Timur akhirnya  melenyapkan dana pokok pikiran anggota DPRD dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran (TA)  2019. Dalam postur APBD TA 2019  yang menganut sistem balance tersebut, Pemkab Flotim hanya mengalokir dana untuk membiayai kegiatan yang terserap melalui mekanisme perencanaan sesuai RPJMD.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Flotim,Paulus Igo Geroda yang dikonfirmasi BaliNewsNetwork.com di ruang kerjannya, Senin, 26 Nopember 2019 terkait tradisi mengamankan dana pokir  dalam pembahasan APBD,dengan tegas mengatakan untuk APBD  TA 2019 tidak ada lagi dana pokir itu. Selain merujuk pada sejumlah regulasi yang tidak mengatur secara spesifik tentang dana pokir itu, Paulus Igo Geroda  yang adalah Sekertaris Daerah Flotim tersebut pun mengaku kalau Pemkab Flotim tidak sama sekali melakukan percakapan secara khusus tentang dana pokir itu.

“Dalam proses pembahasan  yang sedang berjalan ini,tidak ada alokasi dana yang disebut pokir itu! Apapun istilahnya,namun dana yang disebut pokir itu tidak ada lagi dalam pembahasan APBD 2019.Yang ada hanyalah dana  untuk pembiayaan item-item yang sesuai mekanisme perancanaan yang sudah masuk dalam RPJMD. Untuk dana pokir itu, tidak ada di APBD TA 2019!,” tegas Sekda Paulus Igo Geroda dengan terus menerus menegaskan telah melenyapkan dana yang bernama pokir itu dari APBD TA 2019.

Mengejar lebih lanjut perihal  postur APBD TA 2019, Sekda Paulus Igo serta merta menjelaskan postur APBD TA 2019 menganut sistem seimbang dengan target  Pendapatan sebesar Rp.1.134.844.679.800,atau mengalami kenaikan sebesar 1,7 persen dari Pendapatan di TA 2018, terdiri atas PAD dengan target Rp.72.940.035.500 atau naik 22,91 persen dan Dana Perimbangan sebesar Rp.842.206.339.000.

Sementara itu untuk Belanja,pada APBD TA 2019 ditargetkan sebesar Pendapatan (berimbang).Untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 689.389.279.900 atau naik 6 persen. Kenaikan Belanja Tidak Langsung tersebut terjadi akibat kenaikan gaji pegawai 5 persen di Tahun 2019,dan gaji 13,gaji 14, serta pembiayaan bagi pegawai baru (hasil test CPNSD, yang kini sedang berproses sebagaimana kuota untuk Flotim 282 ), dan juga dana yang dicadangkan untuk kenaikan gaji berkala. Sedangkan untuk Belanja Langsung,ditargetkan sebesar Rp 432.755.399.900. (Emnir)

 

Editor: Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment