Prihatin Dengan Kondisi Proyek Pasar Larantuka, PMKRI Cabang Larantuka Mendatangi Bupati Flotim

Warga PMKRI Cabang Larantuka, St.Agustinus, berpose bersama Bupati Flores Timur, Antonius Gege Hadjon,usai mempercakapkan persoalan pembangunan pasar inpres Larantuka. Foto: BNN/doc.

Larantuka/BaliNwsNetwork-Dua tahun lebih sudah eks pedagang pasar Inpres Larantuka, (Ekasapta), Kecamatan Larantuka, Flores Timur menjalankan aktivitas berdagang pada lapak-lapak  darurat  di pasar relokasi Kelurahan Pohon Bao, lantaran di lokasi pasar Ekasapta tempat para pedagang sebelumnya berjualan itu, terlaksana pengerjaan pembangunan los pasar baru yang dibiayai oleh dana Tugas Pembantuan (TP) pusat Tahun Anggaran 2016.

Hingga menjelang akhir Tahun 2018,kerinduan para pedagang  dan warga kota Larantuka untuk menikmati hasil pembangunan pasar tersebut pun  tetap menjadi kerinduan yang belum terjawab.Memadukan kejanggalan-kejanggalan yang tersaksikan di lokasi proyek tersebut,serta empati terhadap nasib para pedagang di pasar relokasi yang selalu tersengat terik dan bermandi hujan itu,menggerakan nurani warga Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKR) Cabang Larantuka,St.Agustinus untuk membebaskan para pedagang dari penderitaan tersebut.

Sebagaimana dalam keterangan persnya, Ketua Presidium PMKRI Cabang Larantuka, St.Agustinus, Marselinus Atapuken kepada Balinewsnetwork.com, Kamis, 22 Nopember 2018, meriwayatkan pihaknya telah mendatangi Bupati Flores Timur,Anton gege Hadjon dan mempercakapkan sejumlah kejanggalan hasil investigasi mereka terkait pengerjaan pembangunan pasar tersebut yang berdampak pada semakin menderitanya para pedagang  di lapak-lapak yang serba darurat itu.

“Kami warga PMKRI Cabang Larantuka, St.Agustinus, kemarin, Rabu,21 Nopember 2018  mendatangi Rujab Bupati Flotim,dan beraudiens dengan Bupati Antonius Gege Hadjon terkait aneka kejanggalan pembangunan di daerah ini. Salah satu di antaranya itu adalah pembangunan fisik pasar inpres (Ekasapta) Larantuka,” tulis Marselinus Atapuken  sembari membeberkan data hasil investigasi Presidium GERMAS PMKRI Cabang Larantuka,Mikhael Sani Making tentang belum rampungnya pengerjaan fisik pasar yang dibiayai APBN TA 2016 dan APBD mendahului perubahan TA 2018 kepada Bupati Anton Hadjon.

PMKRI sebagai organisasi perjuangan,demikian Marselinus Atapuken dalam uraiannya perlu melaksanakan fungsi kontrol dan memberikan pandangan kritis terhadap kebijakan dan peraturan pemerintah  demi terwujudnya kesejahteraan umum (bonum commune).Pertemuan bersama Bupati Anton Hadjon tersebut bukan bertujuan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, namun PMKRI sebagai mitra kritis pemerintah perlu mengingatkan Pemkab Flotim terhadap  kejanggalan-kejanggalan dalam pembangunan daerah yang salah satu di antaranya adalah pembangunan infrastruktur fisik pasar inpres Larantuka.

Menfokuskan pada kenyataan yang terpandang mata saat ini, baik pada lokasi pembangunan pasar Ekasapta maupun pasar relokasi Pohon Bao, warga PMKRI Cabang larantuka lalu menyodorkan  beberapa pertanyaan menggugat kepada Bupati Anton Hadjon, “kapan pasar tersebut digunakan oleh masyarakat, serta seperti apa konsep pemerintah mewujudkan Visi : Flores Timur Sejahtera Dalam Bingkai Desa Membangun, Kota Menata itu  dalam kaitannya dengan penataan pasar yang berlokasi di jantung kota Larantuka?”

Tak sekedar bertanya, catatan kritis pun dengan lantang tersuarakan oleh Marselinus Atapuken. Pemkab Flotim harus fokus pada penyelesaian pembangunan pasar tersebut agar para pedagang yang sudah menderita di kawasan asar relokasi Pohon Bao tersebut, segera mungkin berpindah ke bangunan baru itu yang otomatis berdampak pada peningkatan PAD. Selain itu, Pemkab Flotim jangan lagi mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang terkesan membohongi masyarakat terkait waktu penggunaan pasar tersebut. Konsentrasi penuh, harus terarah pada penyelesaian pembangunan pasar itu!

Bupati Flores Timur Anton Hadjon sebagaimana yang tertulis dalam keterangan pers PMKR Cabang larantuka tersebut berdasarkan kondisi lapangan saat ini,memastikan  bangunan pasar  belum bisa digunakan dalam waktu dekat ini, namun Pemkab Flotim tidak menutup mata akan persoalan ini dan berkonsentrasi penuh pada penyelesaian pembangunan tersebut.

Terhadap jawaban Bupati Anton Hadjon tersebut,warga PMKRI Cabang Flotim pun mendesak pihak Pemkab untuk menyelesaikan pekerjaan itu hingga akhir Desember 2018. Bila tidak,maka barisan marslinus Atapuken berjanji  datang kembali dengan cara yang berbeda. (Emnir)

 

Editor: Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment