Tularkan Pemahaman Akan Tindak Pidana Korupsi, KPK Minta Aparatur Desa Tidak Takut laporkan Perbuatan Korupsi

Kepala Biro Hukum KPK RI, Setiadi. Foto: BNN/Emnir.

Larantuka/BaliNewsNetwork–Hadir menularkan pemahaman tentang apa itu tindak pidana korupsi dan cara pencegahannya kepada aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Flores Timur dalam Sekolah Anti Korupsi (SAKTI) yang diselenggarakan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Yayasan Pengembangan  Sosial Ekonomi Larantuka, Keuskupan Larantuka, Rabu 7 Nopember 2018, Kepala Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setiadi meminta aparatur desa untuk tidak takut melaporkan semua persoalan tindak pidana korupsi yang terjadi baik di desanya maupun dimana dia bersinergi.

Setiadi yang dikonfirmasi Balinewsnetwork.com usai membawakan materinya  itu pun berharap usai  mengikuti kegiatan tersebut, lahirlah agen-agen perubahan yang anti korupsi yang berawal dari tingkat  desa.

“Teman-teman media dan masyarakat Flores Timur harus mengetahui bahwa kehadiran kami disini atas undangan ICW dan Yaspensel untuk mengadvokasi aparatur pemerintahan  desa di Kabupaten Flores Timur ini. Kami memberi pemahaman tentang apa itu tindak pidana korupsi dan bagaimana cara pencegahannya. Setelah mereka memahami dan mengerti tentang  apa itu tindak pidana korupsi dan cara mencegahnya, mereka ini kita harapkan jadi agen perubahan,agen terdepan di pemerintahan yang paling bawa untuk membiasakan menjadi aparat yang betul-betul anti korusi sebagaimana tema yang diusung dalam kegiatan ini, Desa Anti Korupsi, Desa Sejahtera,” urai Setiadi mriwayatkan kehadirannya di ibu kota kabupaten Flores Timur itu.

RD.Benyamin Daud,Pr dan Emerson Yuntho,menyalami pesrta SAKTI

Tak cuma itu,kepada peserta Sekolah Anti Korupsi yang dominan dihadiri oleh para Kepala Desa tersebut, Setiadi memacu keberanian mereka untuk semakin berani dan tidak ragu membuat laporan, pengaduan, atau menginformasikan tentang adanya dugaan tindakan pidana korupsi  yang terjadi dimana saja, baik di desa, di sekitar tempat tinggal mereka, maupun di tempat dia bersinergi dengan  pihak lainnya (PP No 43 Tahun 2018),” tandas Setiadi seraya menegaskan pada prinsipnya KPK membuka diri dan selalu siap memberikan konsultasi atau advokasi atau sosialisasi tentang pencegahan tindak pidana korusi.

Menyinggung soal substansi laporan atau pengaduan yang dilayangkan kepada KPK, Kepala Biro Hukum KPK tersebut, sembari mengisahkan beragamnnya laporan yang dimasukan selama ini, menyebutkan bisa saja terkait masalah pengadaan barang dan jasa,pengerjaan proyek yang tidak sesuai aturan, keterlambatan pengerjaan proyek, pekerjaan yang tidak selesai, terbengkelai, termasuk pengelolaan dana desa  yang tidak tepat sasar, yang semuanya itu  secara kumulatif mengakibatkan kerugian negara dan kerugian bagi masyarakat karena tidak dapat menggunakan fasilitas, atau sarana prasaran yang harusnya dia gunakan, dan juga penyalahgunaan bantuan subsidi. Intinya semua hal yang berindikasi pada tindak pidana korupsi! (Emnir)

 

Editor: Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment