Kasus Pembobolan Brankas Dinkes dan Pencurian Dua Laptop BKD Flotim, KPK Siap Terima Laporan

Kepala Biro Hukum KPK RI, Setiadi. Foto: BNN/Emnir.

Larantuka/BaliNewsNetwork-Walau enggan mengurai dari aspek hukum tentang kasus pembobolan dua unit brankas milik Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur dan kasus pencurian dua unit laptop milik Badan Keuangan Daerah (BKD) Flores Timur, Kepala Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia,Setiadi mengarahkan warga Flotim yang mengetahui, melihat dan mendengar peristiwa tersebut untuk bisa melaporkan kejadian itu kepada KPK dengan disertai bukti-bukti.KPK sangat terbuka, dan siap menerima laporan yang dilayangkan ke KPK.

“Saya disini tidak dalam kapasitas  kasus per kasus. Saya disini hanya memenuhi undangan ICW dan Yaspensel untuk  mengadvokasi pencegahan tindak pidana korupsi dan mengajarkan tata cara membuat laporan kepada KPK tentang tindak pidana korupsi. Oleh karenanya, bagi masyarakat Flotim yang mengetahui, mendengar dan melihat adanya peristiwa tindak pidana sebagaimana yang disebutkan tadi, bisa melaporkannya kepada KPK melalui Koordinator dan Supervisi (Korsup) KPK. Intinya jangan ragu melaporkan segala hal yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi kepada kami. Bila bukti yang diajukan valid, pasti akan menjadi prioritas penindakan sebagaimana yang telah terjadi pada Bupati Ngada (non aktif), Marianus Sae dan Bupati Sabu, Marthin Dira Tome,” ujar Setiadi kepada Balinewsnetwork.com usai membawakan materinya kepada peserta Sekolah Anti Korupsi (SAKTI),Rabu,7 Nopember 2018 di Rumah Khalwat, St.Maria-Susteran PRR, Weri, Kecamatan Larantuka.

KPK, demikian Kepala Biro Hukum itu dalam penjelasan lanjutannya, tidak akan membiarkan atau menolak setiap informasi yang masuk. Biasanya langsung diikuti dengan melakukan verifikasi terhadap  informasi-informasi itu oleh tim verifikasi untuk ditetapkan skala prioritasnya. Apabila bukti-bukti yang disodorkan itu valid, otomatis langsung masuk dalam prioritas utama penindakan.

RD.Agustinus Siswani Iri

Berbeda dengan Kepala Biro Hukum KPK RI tersebut, Ketua Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan Keuskupan Larantuka, RD Agustinus Siswani Iri terkait misteri dibalik pembobolan dua unit brankas milik Dinkes Flotim dan dua unit laptop milik BKD Flotim itu malah ‘mengharuskan’ KPK untuk bisa menyentuhnya. Ketegasan Pastor yang juga aktivis tersebut berlandaskan pada prinsip  perisitiwa tersebut mengakibatkan hilangnya uang atau anggaran daerah, negara yang adalah uang masyarakat.

Bagi Romo Gusti Iri, anggaran  daerah, negara tersebut seharusnya tidak boleh bocor dalam modus apa pun. Oleh karena itu, kepada aparat penegak hukum, termasuk KPK,  harus bisa menyentuh berbagai persoalan di Flotim  yang sampai sekarang  masih belum terungkap.

“Komponen aparat penegak hukum seharusnya membangun koordinasi untuk  secara bersama-sama membuat terang kasus-kasus itu, semisal pembobolan brankas dan pencurian dua laptop pada BKD Flotim. Siapa pelakuya, apa motifnya, siapa dalang di belakangnya, harus bisa diungkapkan mereka.KPK harus juga melakukan pengawalan kasus-kasus dugaan korupsi yang terjadi di Flotim. KPK  harus bisa membuka jaringannya di sini, dan membuka pos pengaduan masyarakat itu di sini, di Flotim ini,” tegas Romo Gusti Iri. (Emnir)

 

Editor: Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment