Bawaslu Flotim Patahkan Langkah KPU Flotim, Stef Matutina: Bukan Kemenangan PAN dan Demokrat

Sidang Adjudikasi Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2019 antara DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Flores Timur dan DPC  Partai Demokrat Flores Timur (Pemohon)  melawan KPU Kabupaten Flores Timur (Termohon). Foto: BNN/Emnir.

Larantuka/BaliNewsNetwork-Ancaman  sanksi tidak disertakan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi  DPD PAN Kabupaten Flores Timur dan DPC Partai Demokrat Flores Timur yang berawal dari terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 51 /Kpts/KPU-Kab-018.433980/IX/2018, tanggal 24 September 2018, akibat keterlambatan kedua partai tersebut memasukan Laporan Awal Dana Kampanyenya, akhirnya terpatahkan di meja sidang Adjudikasi.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Flores Timur  yang menyelenggarakan sidang Adjudikasi atas sengketa yang diajukan DPD PAN Flotim dan DPC Demokrat Flotim tersebut pasca mendengarkan eksepsi baik Pemohon dan Termohon,keterangan para saksi baik saksi (Pemohon dan Termohon), termasuk keterangan saksi ahli,dan mengawinkan dengan sejumlah regulasi tentang Pemilihan Umum,sebagaimana yang terungkap dalam sidang dengan agenda putusan Majelis Hakim Adjudikasi, Senin, 22 Oktober 2018, membebaskan PAN dan Demokrat Kabupaten Flores Timur dari bayangan sebagai penonton pada Pemilu Tahun 2019 mendatang.

Majelis Hakim Adjudikasi  yang beranggotakan Karolus Riang Tukan, SH, Arifin Atanggae, S.Pd, dan Dahlia Reda Ola, S.Pd sebagaimana dalam Pleno Akhir Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dalam perkara penolakan LADK kedua Pemohon oleh Termohon, secara bulat memutuskan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon  untuk seluruhnya.

Selain itu,ketiga anggota Bawaslu Flotim tersebut secara tegas menyatakan tidak sah dan membatalkan Berita Acara Nomor 201/BA/IX/2018 tanggal 29 September 2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, dan memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan Berita Acara  Baru  tentang Penerimaan Laporan Dana  Kampanye Peserta Pemilihan Umum  dengan mengakomodir Pemohon sepanjang LADK Pemohon memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan serta memerintahkan kepada KPU Kabupaten Flores Timur untuk melaksanakan putusan ini paling lama  3 (tiga) hari kerja sejak  dibacakan putusan ini.

Stefanus Matutina, SH, Kuasa Hukum Termohon yang dikonfirmasi Balinewsnetwork.com usai mengikuti sidang putusan Adjudikasi tersebut,mengungkapkan kelegaannya terhadap realitas kemenangan demokrasi sebagaiamana yang diputuskan Bawaslu Flores Timur. Bagi Stef, bukan persoalan kemenangan PAN dan Demokrat Flores Timur, namun Putusan Bawaslu Flotim atas obyek perkara sebagaimana yang disengketakan dalam tahapan Adjudikasi ini lebih merupakan kemenangan demokrasi di Kabupaten Flores Timur. (Emnir)

Editor: Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment