Dari Ruang Adjudikasi Bawaslu Flores Timur, PAN dan Demokrat Minta Hukum KPU Flotim, KPU Nilai Permohonan Itu Prematur

Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Partai Demokrat vs KPU Kabupaten Flores Timur, Jumat, 12 Oktober 2018. Foto: BNN/Emnir.

Larantuka/BaliNewsNetwork-Tahapan Adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu antara Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat  Kabupaten Flores Timur (Pemohon) melawan KPU Kabupaten Flores Timur (Termohon) dalam persoalan penolakan LADK, pun digelar Bawaslu Kabupaten Flores Timur di aula Hotel Gelekat Nara, Larantuka, Jumat, 12 Oktober 2018.

Dalam tuntutannya, kedua Pemohon sebagaimana yang dibacakan masing-masing kuasa hukum pemohon, meminta Bawaslu Flores Timur menghukum Termohon untuk tunduk dan taat pada isi putusan Bawaslu  dan melaksanakannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang didahului dengan permintaan kepada Bawaslu Flotim untuk memanggil  dan memeriksa para pihak dalam sengketa proses Pemilu ini dan memutuskan untuk menerima dan mengabulkan semua permohonan Pemohon secara keseluruhannya.

Pasca menguraikan secara rinci baik tentang Obyek Sengketa, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Sengketa Proses Pemilu,maupun alasan-alasan pengajuan permohonan Sengketa Proses Pemilu yang dipadukan dengan sejumlah regulasi yang berkaitan dengan Obyek Sengketa, kedua Pemohon tersebut lalu menyimpulkan bahwa perbuatan Termohon mengeluarkan Berita Acara bernomor 201/BA/IX/2018 tertanggal 29 September 2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu 2019 (Obyek Sengketa) selain merupakan sebuah kesalahan dalam prosedural admnistrasi tetapi juga merupakan tindakan Abuse of Power (Penyalahgunaan Wewenang ) yang dilakukan Termohon dan sekaligus merupakan perbuatan melawan hukum (On Recht Matigedaad) yang sangat merugikan Pemohon.

Oleh karena itu kepada Bawaslu Flotim yang melaksanakan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu itu , Kuasa Hukum kedua Pemohon tersebut dalam tuntutannya meminta Bawaslu untuk menyatakan bahwa penolakan LADK dari Pemohon oleh Termohon pada tanggal 23 September 2018, pukul 18.00 waktu setempat adalah tidak sah karena hanya berdasarkan pada jam dinding milik Termohon. Demikianpun halnya dengan obyek sengketa yang baru diterbitkan pada tanggal 29 September 2018  adalah juga tidak sah!

Selain itu, perbuatan Termohon yang menerbitkan Obyek Sengketa yang berisikan pembatalan Pemohon sebagai peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten Flores Timur adalah merupakan perbuatan Abuse of Power, sekaligus On Recht Matigedaad. Atas dasar itu, Kuasa Hukum kedua Pemohonan tersebut secara lantang mendesak Bawaslu Flotim untuk membatalkan atau setidaknya menyatakan tidak sah Berita Acara Nomor 201/BA/IX/2018, Tanggal 29 September 2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 yang merupakan Obyek Sengketa dan menghukum Termohon untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini dan melaksanakannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,atau Ex Aequo Et Bono: Mohon putusan yang seadil-adilnya.

KPU Flotim (Termohon)

Terhadap semua tuntutan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya atas pokok permohonan sebagaimana dalam eksepsi Pemohon, Termohon menilai permohonan Pemohon prematur sehingga belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya. Dalil Pemohon yang menyatakan tindakan Pemohon Abuse of Power dan  On Recht Matigedaad pun dibantah Termohon, tidak benar! Sehingga meminta Bawaslu dalam kapasitasnya sebagai Majelis Sidang Adjudikasi untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan apabila Bawaslu Kabupaten Flores Timur selaku Majelis Sidang ini berpendapat lain, Termohon memohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya!

Sidang akan dilanjutkan pada Senin, 15 Oktober 2018 dengan agenda pembuktian dan mendengarkan keterangan saksi. (Emnir)

 

Editor: Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment