Terjerat Pungli, Oknum Klian Banjar Diadili di Pengadilan Tipikor

Denpasar/BaliNewsNetwork-I Nyoman Wirawan alias Komang Bilawa yang pernah menjabat sebagai Klian Banjar Dinas Buahan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar yang terjerat kasus pungutan liar (Pungli), Selasa (09/10) diadili di Pengadilan Tipikor, Denpasar.

Terdakwa diadili karena diduga meminta sejumlah uang kepada Ni Made Wirani alias Nuasih yang hendak mensertifikatkan tanahnya di Banjar Buahan, Desa Buahan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar dengan luas 8350 meter persegi.

Dalam sidang pimpinan Hakim Ageliky Handajani Day itu masih mengagendakan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Putu Iskadi Kekeran. Sementara terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi pengacara Ketut Dody Artha Kariawan.

Dalam dakwaan yang dibacakan dimuka sidang terungkap, kasus ini berawal saat korban bersama adiknya berniat untuk mengurus sertifikat dua bidang tanah milik orang tuanya.

Atas niat itu, saksi korban pun mendatangi terdakwa dirumahnya di Br. Buahan, Desa Buahan, Kecamatan Payangan, Gianyar dengan membawa berkas/pesyaratan dalam pengajuan sertifikat.

“Berkas tersebut oleh saksi korban diserahkan kepada terdakwa. Saat itu terdakwa mengatakan akan mempelajari dulu berkas ini,” ujar jaksa dalam surat dakwaanya.

Setelah itu, pada tanggal 8 Mei 2018 terdakwa menghubungi saksi korban melalui pesan singkat (SMS) yang isinya “Gimana kabarnya mbok, ada waktu kerumah sekarang, untuk bicara sebentar, tapi jangan bilang sama pak kades”.

Atas SMS itu, korban, dua hari kemudian mendatangi terdakwa. Sampai dirumah terdakwa, terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa permohonan tanda tangan untuk pengurusan sertifikat dikenakan biaya Rp25 juta.

Karena biaya dianggap terlalu besar, saksi korban sempat mempertanyakanya. Namun dijawan oleh terdakwa besaran biaya itu adalah lumrah untuk pengajuan tanda tangan ke Klian Dinas. Saksi korban akhirnya meminta pengurangan biaya.

Oleh terdakwa diturunkan menjadi Rp 20 juta. Saat itu saksi korban mengatakan tidak miliki uang sebesar itu. Karena tidak punya uang, terdakwa juga tetap tidak mau menandatangi berkas korban.

Selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2018 terdakwa kembali mengirim SMS kepada korban yang isinya meminta korban untuk segara datang dengan alasan berkas sudah ditandatangani. “Namun oleh korban dijawab belum punya uang,”ungkap jaksa.

Puncaknya pada tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 13;30 Wita saat korban datang kerumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa. Saat itu terdakwa menyerahkan berkas pengajuan milik korban.

Namun setelah berkas dicek, ada beberapa berkas yang belum ditandatangani oleh terdakwa. Korban kembali menanyakan berapa besarnya biaya tanda tangan dan dijawab oleh terdakwa Rp 25 juta.

Namun saat itu korban hanya membawa uang Rp10 juta dan korban berjanji akan membayar sisahnya setelah tanah terjual. “Saksi korban lalu menyerahkan uang Rp 10 juta yang dibungkus dengan amplop warna putih kepada terdakwa,” jelas jaksa dalam surat dakwaanya.

Setelah menyerahkan uang dan mengambil berkas, saksi korban langsumg pulang. Tapi dalam perjalan korban didekati oleh tim Saber Pungli Polres Gianyar dan langsung menanyakan tujuan saksi korban ke rumah terdakwa.

Saksi korban mengatakan meyerahkan uang Rp 10 juta kepada terdakwa untuk penandatanganan berkas pengajuan sertifikat tanah. Atas keterangan itu, tim bersama saksi korban bergerak ke rumah terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan.

Atas perbuatan itu terdakwa dijerat dengan Pasal 12 huruf a UU RI Nomer 31 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tentang Tindak Pidana Kurupsi pada dakwaan kesatu.

Atau Pasal 11 UU RI Nomer 31 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tentang Tindak Pidana Kurupsi pada dakwaan kedua. (pro)

 

Editor: Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment