Tentang Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Flores Timur, Partai Demokrat dan PAN Terancam Didiskualifikasi?

 – Catatan Pikiran Konyol Rofin Kopong –

Pagi ini kopi hitam di cangkir putih bertuliskan BAWASLU tinggal beberapa tegukan. Di jalan kelurahan persis di depan rumah mulai terlihat orang-orang  lalu lalang dengan berbagai tujuan. Karena posisi duduk saya di beranda depan rumah tidak mudah terlihat oleh orang-orang dari jalan, maka hampir tak mendapat sapaan pagi dari setiap mereka yang lewat. Pandangan mereka dari jalan terpeleh oleh kisi-kisi pagar dan rumpunan bambu hias yang sedang tumbuh rimbun persis di depan beranda rumah. Dalam suasana nyaman itu, mendadak terlintas di kepalaku postingan status dan komentar beberapa sahabat Facebook tentang terancamnya Partai Demokrat dan PAN  Kabupaten Flores Timur sebagai peserta Pemilu Legislatif Tahun 2019 yang akan datang.

Larantuka/BaliNewsNetwork-Kedua Partai Politik di Kabupaten Flores Timur ini terancam dibatalkan sebagai peserta Pemilu karena terlambat memasukan Laporan Awal Dana Kampanye di KPU Kabupaten Flores Timur. Partai Demokrat tiba di KPU Kabupaten Flores Timur Pukul 18.02 Wita  dan PAN  pada Pkl 18.20 Wita. Artinya dengan patokan batas waktu terakhir  Pkl.18.00  Wita maka Partai Demokrat dinyatakan terlambat 2 menit dan PAN 20 menit.

Terlambat? – Kenapa bisa? Ah…. Penasaran sampai lupa menghabisi kopi hitamku yang semakin dingin.

Mungkinkah keterlambatan itu disengajakan oleh kedua Parpol ini ataukah  karena kelalaian sebagai efek  masa bodoh, anggap enteng, acuh tak acuh bahkan cuek dengan urusan yang beresiko ini? Ataukah ada kendala internal partai yang menjadi sebab-musabab dari keterlambatan ini? Atau boleh jadi karena kedua Parpol ini memiliki pemahaman hukum yang lain menyangkut apa yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018?

Mengapa para pengurus dari kedua partai politik ini tidak menyadari secara sungguh bahwa partai politik adalah wadah sekaligus sarana tempat berhimpunnya orang-orang yang sudah dikaderkan untuk boleh berkesempatan meng-gelekat (mengabdi) Lewotana (daerah) sebagai wakil rakyat kalau-kalau terpilih dalam proses Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur?

Tidakkah pengurus kedua partai politik ini merasa terbebani secara moril   jika tidak menjadi peserta Pemilu, sementara selama lima tahun belakangan ini mendapatkan alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Flores Timur yang tidak sedikit jumlahnya dari nomenklatur bantuan keuangan kepada Parpol yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Flores Timur?

Bantuan keuangan dimaksud adalah untuk kepentingan memfasilitasi aktivitas partai dalam kerangka pembinaan dan penyiapan para kader. Jika dicermati secara baik, konsep dominan dalam menyiapkan kader bagi partai politik di tingkat kabupaten adalah untuk menjadi anggota DPRD dan menjadi bupati dan wakil bupati.

Belum terlihat dimana partai politik berinovasi untuk menyiapkan kadernya menjadi kepala desa dan atau ketua/anggota BPD. Mungkin dalam pikiran pengurus, level kepala desa dan BPD sangat rendah dan hampir tidak mendatangkan keuntungan material dari posisi ini meskipun sebenarnya di sanalah keuntungan moril bermuara karena kader yang disiapkan itu akan mengabdi kepada konstituen secara langsung siang dan malam.   Ah…. Sudahlah, Mari kita kembali ke laptop…!

Ampas kopi hitam di cangkir bertuliskan BAWASLU mulai mengendap padat di dasar cangkir. Saya lalu meneguknya dalam-dalam. Aghhhhh…. Nikmat sekali. Dan kopiku tinggal ampas.

Saya kemudian mencoba untuk mengintip apa yang selalu disebut oleh orang-orang hebat sebagai regulasi. Mungkin maksudnya Peraturan Perundang-undangan.

Di sana ada UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu, Peraturan KPU Nomor  34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu, dan di sana pula ada Peraturan Bawaslu yang mengatur tentang hal pengawasan.

Dengan keterbatasan berpikir karena kebodohan saya, saya lalu mencari pasal-pasal yang secara limitatif mengatur tentang hal ikhwal Laporan Awal Dana Kampanye, tentang tata cara pengajuannya, tentang batasan kewenangan KPU Kabupaten dalam pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan dan pula Kewajiban Bawaslu Kabupaten dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pengawasan.

Masih terus pada kebodohan saya, saya lalu memulai membaca secara berulang  dengan agak teliti naskah Berita Acara KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 201/BA/IX/2018  tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019. Naskah Berita Acara inilah yang memandu saya  untuk menemukan dan membaca lalu mencoba untuk memahami dengan kebodohan saya beberapa pasal yang disebutkan dalam naskah itu, terlebih pada point 3 yang berbunyi ;

Partai Politik yang terlambat menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada angka 2, dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu  Jo Pasal 338 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 2018.

Berangkat dari formulasi point 3 naskah Berita Acara KPU Kabupaten Flores Timur di atas, Saya mulai mencoba untuk menalar secara serampangan. Dalam penalaran saya yang belepotan ini, saya menemukan ada yang janggal. Maaf, (Janggal karena kebodohan saya). Bodohnya saya menemukan beberapa hal yang saya anggap janggal;

Pertama:

Dalam Peraturan KPU  Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum pasal 67 ayat (1) pada intinya  menyatakan bahwa  Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD  yang tidak menyampaikan LADK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan akan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.

Sementara pada pasal 71 ayat (1) pada intinya mengatur tentang mekanisme pemberian sanksi pembatalan yang harus dilakukan oleh KPU Kabupaten dengan cara melakukan klarifikasi dan hasil klarifikasinya diputuskan dalam rapat pleno  dan pada ayat (2) kewenangan pembatalan (Penerapan Sanksi) oleh KPU. (KPU RI).

JIKA sesuai ketentuan hukum yang disebutkan di atas bahwa kewenangan pemberian sanksi pembatalan partai politik sebagai peserta Pemilu ada pada KPU RI, lalu apa yang dimaksudkan dengan Hasil Klarifikasi diputuskan dalam rapat Pleno Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Per KPU nomor 24 Tahun 2018? Keputusan seperti apa yang dilahirkan oleh KPU Kabupaten dalam Rapat Pleno dimaksud? Sementara pada ayat (2) menegaskan kewenangan penerapan sanksi pembatalan oleh KPU RI, lalu mengapa pada point 3 naskah Berita Acara itu memuat pernyataan normatif yang memiliki pesan dan kesan Memvonis  dan menghukum Partai Demokrat dan PAN? Dalam kekonyolan saya, saya kemudian khawatir jangan sampai kedua partai politik ini menilai tindakan KPU Kabupaten Flores Timur yang tergambar dalam dokumen Berita Acara ini telah melampaui batasan kewenangan yang seharusnya.

Saya mohon maaf kepada adik Ernesta Katana, abang Asis Tupen Peka, teman Edy Diaz, teman Nelis Abon dan ade ganteng Eris. Saya hanya sekedar menulis pikiran konyol saya tanpa ada maksud menggugat Berita Acara yang ada.

Kedua:

Pada point 3 naskah Berita Acara sebagaimana dimaksud, formula hukumnya bersandar pada pasal 67 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018  Jo pasal 338 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017.

Jo yang merupakan singkatan dari Juncto ini dalam buku kamus hukum yang ditulis oleh JCT Simorangkir, Rudy T. Erwin dan JT Praasetio, berarti   yang berhubungan dengan dan/atau bertalian dengan.

Maka pasal 67 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 yang menjadi sandaran KPU Kabupaten Flores Timur dalam merumuskan point 3 Berita Acara sebagaimana dimaksud yang berisi pernyataan normatif adalah berhubungan dengan dan/bertalian dengan Pasal 335 UU Nomor 7 Tahun 2017.

Dengan demikian, maka saya boleh mengartikan secara bodoh bahwa penggunaan pasal 67 ayat (1) Peraturan KPU ini merupakan pelaksanaan atas Pasal 338 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi sebagai berikut;

Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (2), Partai Politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.

Nah, terbaca secara jelas bahwa ketentuan pada pasal 338 ayat (1) secara limitatif menegaskan pengaturannya dengan rujukan pada pasal 335 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut;

Laporan Dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib dsampaikan kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 hari sesudah hari Pemungutan Suara.

Formula ketentuan pasal 335 ayat (2) ini secara tersurat terdapat dua elemen yang patut dikonsentrasikan yakni 1) Kantor Akuntan Publik., dan 2) 15 Hari sesudah Pemungutan suara. Artinya tidak selaras atau tidak relevan  dengan maksud penggunaan ketentuan hukum pada point 3 Berita Acara KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 201/BA/IX/2018  tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019. Yang saya pahami secara bodoh adalah bahwa Laporan Dana awal kampanye sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 justru bertentangan dengan pasal 335 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017.

Terdapat perbedaan pengaturan yang digunakan secara berhubungan/bertalian yakni antara UU Nomor 7 Tahun 2017 dengan Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 yang boleh jadi menimbulkan multi tafsir;

Kesatu; Peraturan KPU mengatur Laporan disampaikan kepada KPU sedangkan UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur Laporan disampaikan ke Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU.

Kedua; Peraturan KPU mengatur batasan waktu ditutup satu hari sebelum masa kampanye, sedangkan UU mengatur batasan waktu 15 hari sesudah Pemungutan Suara.

Dengan kebodohan, saya lantas berpikir; JIKA Berita Acara KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 201/BA/IX/2018  tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019. bersandar secara normatif pada ketentuan pasal 338 dan 335 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2018, mengapa Partai Demokrat dan PAN dinyatakan terlambat memasukan Laporan Awal Dana Kampanye dan terkesan divonis dengan hukuman pembatalan sebagai peserta Pemilu, pada hal pada pasal 335 ayat (2)  mengatur batas waktu sampai pada 15 hari sesudah Pemungutan Suara?

Terlambatnya kedua Partai Politik ini dihitung dari mana? Bukannya dinyatakan terlambat apa bila NANTI   sampai melampaui 15 hari setelah Hari-H kedua partai politik ini belum atau tidak memasukan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)?

Eitssss… ini kebodohan saya. Om-om dan tante-tante DILARANG marah ya…. Hehehehehe…, namanya juga orang bodoh yang bicara…!!!

Ketiga;

Dengan bodohnya saya pula, saya paham bahwa yang bernama PERATURAN itu levelnya, eh maaf,  maksud saya kedudukannya lebih rendah dari yang bernama UNDANG-UNDANG.  Saya pikir bahwa lahirnya sesuatu yang bernama PERATURAN ini untuk melaksanakan UNDANG-UNDANG. Hal mana ia (Peraturan) dimaksud dilahirkan atau ditetapkan pengaturannya oleh sebuah lembaga yang berwenang atas dasar “PERINTAH” undang-undang itu sendiri.

Nah, mari kita coba membaca pengaturan pada UU Nomor 7 Tahun 2018 khusus pada paragraf 4 mengenai Laporan Dana Kampanye mulai dari pasal 334 sampai pasal 339. Pasal dan ayat berapakah yang memerintahkan kepada KPU RI untuk menetapkan Peraturan KPU tentang Dana Kampanye?

JIKA memang tidak ada pasal-ayat yang memerintahkan, apakah boleh dinyatakan bahwa Peraturan KPU RI tentang hal ini tidak memiliki ruh yuridis karena lahir tanpa perintah dan pendelegasian wewenang oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 kepada KPU RI?

Adakah sahabat yang membaca tulisan ngawur saya ini boleh membantu saya agar bisa keluar dari kebodohan saya ini? Ah…, sial… saya gagal paham.!!!

Ataukah yang benar  bahwa  secara kelembagaan, KPU RI  boleh secara bebas membuat dan menetapkan Peraturan KPU tanpa ada perintah atau pendelegasian kewenangan secara limitatif  oleh undang-undang?

Keempat;

Anak saya bernama Alfa Rofino Putra yang sekarang duduk di bangku SMP kls 3  dan Medyo Rofino Putra (SD kls 2) juga tahu bahwa dalam hal penyelenggaraan Pemilu, ada dua lembaga penyelenggara yakni KPU dan Bawaslu. Di Flores Timur ada KPU Kabupaten Flores Timur dan Bawaslu Kabupaten Flores Timur. Kedua lembaga ini sama-sama lahir atas dasar undang-undang yakni sebelumnya dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang kemudian UU ini dinyatakan tidak berlaku lagi dengan ditetapkannya UU Nomor 7 Tahun 2017.

Dalam kapasitas kelembagaan kedua penyelenggara Pemilu ini, masing- masing memiliki tugas, kewajiban, wewenang serta HAK  dalam melaksanakan tugas kelembagaan. KPU dengan pekerjaan-pekerjaan teknisnya dan Bawaslu dengan pekerjaan-pekerjaan pengawasannya.  KPU kerja – BAWASLU mengawasi. = sama sama bekerja tapi tidak boleh bekerja sama dalam hal-hal yang dilarang Undang-undang.

Kembali pada topik tulisan ngawur ini, saya sedang meraba-raba, apakah pada hari terakhir pelaksanaan agenda penyampaian LADK oleh partai politik ke KPU Kabupaten Flores Timur sesuai versi Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 DIAWASI oleh Bawaslu Kabupaten Flores Timur atau tidak? Jika jawabannya DIAWASI, pertanyaan lanjutannya Siapa yang melakukan Pengawasan itu? Ketua dan/atau Anggota Bawaslu Kabupaten Flores Timur atau STAF sekretariat? Saya pikir, JIKA pengawasan atas agenda ini dilakukan oleh Ketua/Anggota Bawaslu Kabupaten maka kondisinya tidak mungkin seperti ini.

MENGAPA?

KARENA Ketua/Anggota Bawaslu Kabupaten Flores Timur adalah orang-orang Hebat dan orang –orang PILIHAN yang tentunya tidak hanya Paham tentang HAK (Berapa Gaji yang harus diterima setiap bulan dan berapa uang yang harus diterima saat melaksanakan Perjalanan Dinas) tapi lebih dari itu adalah Harus Paham tentang KEWAJIBAN. Dalam hal melaksanakan fungsi-fungsi kelembagaan, konteks pengawasan memiliki instrunmen PENCEGAHAN yang harus diaktifkan demi menghindari adanya pelanggaran yang berdampak pada kerawan-kerawanan yang mungkin saja terjadi.

Dalam konteks ini, apakah Bawaslu Kabupaten Flores Timur melakukan pengawasan secara melekat dan mengaktifkan instrumen pencegahan (mengingatkan peserta Pemilu tentang berbagai hal seperti halnya keterlambatan penyampaian LADK yang beresiko berat menurut Peraturan KPU nomor 24 Tahun 2018?

Masih dalam konteks ini, apakah ketua/anggota yang turun lapangan untuk melakukan pengawasan secara langsung atau menugaskan staf sekretariat yang bisanya hanya mencari pengakuan secara lucu, menggelikan karena bervisi urusan perut tapi tidak paham apa-apa seperti saya?????

JIKA dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Flores Timur TIDAK melakukan pengawasan secara melekat dan TIDAK melakukan PENCEGAHAN maka bodohnya saya mengatakan bahwa BAWASLU Kabupaten Flores Timur telah nyata-nyata ber-andil, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membuat keterlambatan Partai DEMOKRAT dan PAN terlambat menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) versi Peraturan KPU 24/2018.

Sekali lagi ini pikiran bodoh saya. Mohon maapppp bapak dan ibu ketua/anggota Bawaslu Kabupaten Flores Timur…. Bapak/ibu pasti lebih tahu dan akan menertawai kebodohan saya ini. Hehehehehehehehe…..

Dan….

Belakangan saya mendengar bahwa Ketua/Anggota Bawaslu Kabupaten Flores Timur mengarahkan Partai Demokrat dan PAN untuk mengadukan KPU Kabupaten Flores Timur  ke kantornya agar ditangani sebagai Sengketa Pemilu.-

Dengan arahan dengan jago pengawal demokrasi ini, ada 2  JIKA yang dalam benak bodoh saya….

KESATU:  JIKA Bawaslu Kabupaten melakukan pengawasan secara melekat dengan mengaktifkan instrumen PENCEGAHAN secara dini maka bisa dipastikan bahwa semua Parpol Peserta pemilu akan tunduk secara loyal pada Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018. Dan ketika ada Parpol yang terlambat seperti ini dan mendatangi Bawaslu untuk berkonsultasi, seharusnya Bawaslu memberikan penjelasan dari aspek Yuridis secara tepat untuk membangunkan pemahaman dan penerimaan partai politik atas kelalaiannya itu. BUKAN lalu mengarahkan Parpol untuk mengajukan pengaduan sebagai sengketa. Kurang kerjaankah kok mau tarik masalah masuk dalam rumah sendiri ?

KEDUA: JIKA arahan Bawaslu Kabupaten Flores Timur  ini mau dilaksanakan oleh Partai Demokrat dan PAN  maka akan terjadi upaya mediasi dan mungkin saja akan terjadi sidang Ajudikasi di sana. Dan kita-kita tinggal menunggu apa Keputusan Bawaslu Kabupaten Flores Timur dalam penanganan Sengketa yang mereka arahkan sendiri ini.***

(Penulis adalah mantan Ketua Bawaslu Kabupaten Flores Timur, tinggal di Larantuka)

 

Editor: Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment