KPU Flotim ‘Alihkan’ Nasib Demokrat dan PAN ke KPU RI, Bawaslu Flotim Siap Bersikap

Ketua Bawaslu Kabupaten Flores Timur, Karolus Rian Tukan. Foto: BNN/Emnir.

Larantuka/BaliNewsNetwork-Klarifikasi DPC Partai Demokrat dan DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Flores Timur tentang keterlambatan mereka memasukan Dokumen Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pemilu 2019, Senin, 24 September 2018 kepada pihak KPU Kabupaten Flotim, ternyata tidak membawa berkat bagi kedua partai tersebut dan barisan calegnya. Bawaslu Kabupaten Flores Timur pun siap bersikap!

Komisioner KPU Flotim dalam plenonya secara tegas sebagaimana yang tertuang dalam amar Memutuskan pada Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur bernomor 51/Kpts/KPU-Kab-018.433980/IX/2018, tanggal 24 September 2018, secara tegas menyatakan menolak hasil klarifikasi kedua Parpol itu serta menyatakan tidak menerima LADK DPC Partai Demokrat dan DPD PAN Kabupaten Flotim tersebut. Sedangkan terkait pemberian sanksi, KPU Flotim tidak langsung mengeksekusinya namun meminta KPU RI untuk memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (poin ketiga).

Dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa, 25 September 2018, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Flores Timur, Karolus Rian Tukan mengaku telah menerima Keputusan KPU Flotim tentang Penyikapan Terhadap Hasil Klarifikasi DPC Partai Demokrat dan DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Flotim tersebut.

Dimintai tanggapannya terhadap kenyataan Keputusan KPU Flotim yang  mengancam ketidaksertaan Demokrat dan PAN Kabupaten Flotim di pemilihan legislatif pada Pemilu serentak 17 April 2019 mendatang, Karolus Rian Tukan yang didampinngi Komisioner Bawaslu Arifin Atanggae  menegaskan pihaknya menghormati keputusan KPU Flotim tersebut.Walau demikian, Karolus menambahkan apabila  baik DPC Demokrat dan PAN, merasa keputusan tersebut merugikan pihaknya dan mengadukan persoalan tersebut kepada pihak Bawaslu Kabupaten Flotim, pihaknya pasti akan menyikapinya.

“Pada prinsipnya, baik KPU dan Bawaslu serta Parpol harus mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku, termasuk wajib menyampaikan LADK sebagaimana waktu yang telah ditetapkan. Nah terkait persoalan ini, apabila PAN dan Demokrat merasa bahwa keputusan KPU Flotim merugikan mereka dan mengadukannya ke kami, kami pasti akan menyikapinya dengan terlebih dahulu tau apa obyek sengketanya, dan siapa yang melapor, bila semuanya jelas maka kami akan mencatatnya dalam register memprosesnya sesuai tahapan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017,” jelas Karolus Rian Tukan yang diamini Arifin Atanggae. (Emnir)

 

Editor: Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment