Nasib Caleg Demokrat dan PAN Flotim Bak Telur di Ujung Tanduk, Demokrat-PAN Minta Diakomodir

Yohanes ND Paru, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Flores Timur. Foto: BNN/Emnir.

Larantuka/BaliNewsNetwork-Ketegasan Peraturan KPU dalam kaitannya dengan Laporan Awal Dana Kampanye sedang mengancam Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional Kabupaten Flores Timur. Pasca KPU Kabupaten Flores Timur mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) calon legislatif periode 2019-2024, kedua partai tersebut harus menghadapi situasi ‘tercekik’ oleh KPU Flotim akibat terlambat memasukan dokumen LADK di hari terakhir dari batas waktu penyampaian  LADK  itu, Minggu, 23 September 2018,pukul 18.00 Wita. Bak telur diujung tanduk, barisan caleg kedua partai itu pun kini menanti kata putus akhir KPU Flotim dalam rapat  pleno barisan Ernesta Katana usai kedua partai itu menyampaikan klarifikasi mereka, Senin, 24 September 2018.

Soal keterlambatan tersebut, Ketua DPC Partai Demokrat Flotim, Anis Paru yang dikonfirmasi Balinewsnetwork.com usai menyampaikan klarifikasi mereka di kantor KPU Flotim, Senin, 24 September 2018 secara tegas menyatakan bukan atas faktor lalai atau hal yang disengajakan. Demokrat terlambat memasukan dokumen LADK itu pada hitungan  selisi 2 menit dari batasan waktu, pukul 18.00. Kondisi tersebut justru disebabkan oleh situasi sistem aplikasi yang sedang onar dan menyebabkan operator mereka harus melakukan perbaikan data atas hasil komunikasi dan konsultasi dengan pihak IT KPU Flotim, Dikson.

“Seluruh data, termasuk rekening sudah kami urus sebelum batas akhir. Aneka admnistrasi LADK pun sudah kami siapkan, namun kami mengalami gangguan sistem aplikasi pada pukul 15.00 Wita yang menyebabkan data seluruh caleg nol plus tanpa tanggal. Karena kondisi tersebut, operator kami mendatangi KPU dan berkonsultasi dan langsung melakukan perbaikan (v 17 ke v 18) sekembalinya dari konsultasi tersebut. Pada pukul 15.45, persoalan kami itu beres dan sebagai ketua partai saya langsung memerintahkan petugas saya untuk bergegas ke KPU dan menyerahkan itu.Pada pukul 17.50 Wita, saya mendapat telpon dari Ketua KPU Flotim untuk segera memasukan LADK  kami. Saya dalam komunikasi dengan Ketua KPU tersebut menyampaikan bahwa petugas saya sedang dalam perjalan menuju kantor KPU Flotim. Itu pukul 17.50 Wita. Sialnya ketika petugas kami tiba di kantor KPU, banyak kendaran yang terparkir dalam kondisi semrawut,(maklum batas akhir) sehingga petugas kami harus mencari tempat aman untuk memarkirkan kendaraannya. Waktu masih cukup untuk kami,” urai Anis Paru meriwayatkan kronologis klarifikatif mereka.

Dan ketika hendak berurusan dengan petugas KPU sebagaimana tahapanya, petugas utusan Partai Demokrat tersebut harus bergerak ke mobil karena flash masih tertinggal di sana. Ketika mengambil flash dan hendak menyerahkan dokumen LADK tersebut, batas akhir waktu penyerahan LADK, pukul 18.00, telah bergeser  2 menit.

“Kami akui keterlambatan dua menit itu, namun bukan karena faktor sengaja atau sengaja lalai. Kami komit untuk ikutserta dalam Pemilihan Legislatif pada Pemilu 17 April 2018 mendatang. Oleh karena itu kami mengharapkan pihak KPU Flotim bisa mengakomodir kami sebagai peserta pemilihan umum legislatif mendatang,” pinta Anis Paru mewakili pengurus dan para caleg partai Demokrat .

Juru bicara KPU Kabupaten Flores Timur, Kornelis Abon usai pertemuan klarifikasi  Partai Demokrat dan PAN belum membocorkan ke arah mana sikap KPU Flotim terhadap keterlambatan kedua Partai itu. Walau menegaskan bahwa sikap KPU Flotim yang dihasilkan dalam pleno di penutupan tahapan penyampaian LAKD,Minggu 23 September 2018  dengan sikap menolak menerima dokumen LADK Partai Demokrat yang terlambat 2 menit  dan PAN yang terlambat 20 menit itu adalah keputusan yang sangat tepat, namun mereka harus melakukan rapat pleno  usai mendengarkan klarifikasi  partai pimpinan Anis Paru dan Rofin Kabelen itu.

Sedangkan Ketua DPD PAN Kabupaten Flotim, Rofin Kabelen tidak banyak berkisah tentang kondisi yang dialami mereka itu.Dirinya lebih fokus memberikan klarifikasi itu dalam ruang klarifikasi bersama Komisioner KPU Flotim yang disaksikan anggota Bawaslu Kabupaten Flotim, dengan harapan PAN pun luput dari sanksi UU nomor 7 Tahun 2017 serta PKPU Nomor  24 dan Peraturan KPU Perubahan Nomor 29  pasal 38 ayat 8 dan pasal 67 ayat 1 itu. (Emnir)

 

Editor: Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment