Sidang Kasus Perbankan, Hakim Abaikan Kerbaratan Kuasa Hukum Terdakwa

Terdakwa (paling kiri) bersama tim kuasa hukumnya (BNN/pro)

Denpasar/BaliNewsNetwork-Sidang kasus dugaan kejahatan perbankan dengan terdakwa Nyoman Supariani (50), Kamis (12/7) kembali dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.

Namun sebelum sidang dimulai, tim kuasa hukum terdakwa yang dimotori Yacop Antolis langsung mengajukan keberatan. Keberatan karena salah satu dari empat orang saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) bukanlah saksi korban/pelapor.

Menurut Yacop, dalam kasus dimana ada pihak yang menjadi korban, seharunya saksi yang paling awal diperiksa adalah saksi korban atau pelapor.

“Dalam Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP sudah jelas menyebut bahwa yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi,”sebut Yacop dimuka sidang.

Karena itu, dia pun menyampaikan keberatannya bila empat saksi yang bukan merupakan saksi korban diperiksa terlebih dahulu. Yacop menyebut, dalam perkara ini pelapornya adalah pihak OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

“Tapi kenapa pihak OJK tidak di BAP,”tanya Yacop Antolis. Tapi sayang, majelis hakim pimpinan I Ketut Tirta tidak menggubris keberatan terdakwa yang disampaikan melalui kuasa hukumnya.

Majelis mengakan tetap melanjutkan sidang dengan alasan asas peradilan cepat, ringan sederhana dan biaya ringan.”Kalau mungkin saksi korban ada, akan kita periksa lebih awal. Tapi karena tidak ada setelah kami musyawarah sidang tetap kita lanjutkan,”kata Ketut Tirta.

Selain itu hakim juga menyerahkan agar tim kuasa hukum terdakwa menyampaikan keberatannya ini saat pembelaan nanti.

“Untuk saat ini keberatan terdakwa kami catat. Dan nanti bisa ditindaklanjuti saat pembelaan, bisa disertakan keberatan tersebut,”tegas hakim.

Jawaban majelis hakim atas keberatan yang disampaikan tim kuasa hukum terdakwa sepetinya belum membuat Yakop Antolos dkk., puas. Tapi apa boleh buat dalam persidangan kewenangan penuh ada pada majelis hakim.

Seperti diberitakan sebelumnya, Nyoman Supariani (50), mantan Direktur Utama Bank Perkreditan Rakyat KS Bali Agung Sedana yang diduga menggelapkan dana nasabah sekitar Rp 24 milliar, diadili di PN Denpasar.

Sebagaimana dalam dakwaanya, terdakwa dijerat dengan beberapa Pasal. Yaitu Pasal 49 Ayat (1) Huruf a, Pasal 49 Ayat (2) Huruf b, Pasal 50A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah dalam UU No. 10/1998 juncto Pasal 64 Ayat (1).

Dalam dakwaa, JPU menyebut terdakwa diduga melakukan perbuatan berlanjut selaku pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen/laporan kegiatan usaha dengan memberikan 54 kredit kepada 53 debitur calon tenaga kerja Indonesia mencapai Rp24,23 miliar.

Dalam dakwaan terungkap, kajadian ini berawal saat terdakwa diundang ke Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) Denpasar terkait dengan pembiayaan calon tenaga kerja Indonesia (TKI) yang dihadiri beberapa Lembaga Pengiriman Tenaga Kerja (LPK) untuk bekerja sama dengan BPR.(pro)

Editor : Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment