Hasil Audit Selesai, Kejari Belum Lanjutkan Kasus Senderan Tukad Mati

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Denpasar  Sila Pulungan Halolongan (dua dari kanan) saat menggelar jumpa pers (BNN/pro)

Denpasar/BaliNewsNetwork-Kasus dugaan korupsi pembangunan senderan Tukad Mati memasuki babak baru. Setelah sebelumnya Hakim PN Denpasar menggugurkan status tersangka terhadap dua tersangka, kini Kejari Denpasar memiliki peluang untuk kembali melanjutkan kasus ini.

Pasalnya, hasil audit kerugian negara dari BPKP sudah dikantongi pihak Kejari Denpasar. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Denpasar, Sila Pulungan Halolongan, Jumat (29/6).

Sila mengatakan, setelah kurang lebih satu tahun, pihaknya baru menerima hasil audit tersebut Mei 2018 lalu.”Hasil audit dari BPKP nilai kerugian dari kasus ini adalah Rp. 834.835.043,-. Kami menerima hasil audit ini bulan Mei lalu,”sebut pejabat asal Sumatera Utara ini.

Meski sudah mengantongi hasil audit , tapi Sila belum berani bicara banyak soal kelanjutan kasus ini. Saat ditanya apakah akan ada spirnt penyidikan kembali, Sila menjawab nanti akan dilihat perkembanhanya.

“Kita lihat dulu nanti seperti apa. Yang jelas saat ini kami sudah menerima hasil audit dari BPKP, itu yang perlu kamu informasikan,’tandasnya.

Sepeti diketahui, dalam kasus dugaan kurupsi pembangunan senderan Tukad Mati di Legian, Badung ini penyidik Kejari Denpasar sebelumnya sudah menetapkan tiga orang tersangka.

Mereka adalah dua pejabat di Dinas PUPR Badung, Wayan Seraman dan AA. Gede Dalem, serta dari pihak rekanan yaitu Dirut PT. Undagi Jaya Mandiri, I Wayan Sutaya. Tak hanya itu, bahwa sebelumnya Kejari Denpasar sudah menahan I Wayan Seraman alias IWS dan AA. Gede Dalem.

Namun penahanan maupun status tersangka terhadap dua pejabat PUPR Badung itu akhirnya kandas di palu hakim tinggal praperadilan. Kedua hakim tunggal, masing-masing IGN Putra Atmaja dan Angeliky Day mengakan penetapan kedua tersangka tidak sah.

Dinyatakan tidak sah karena penyidik belum mengantongi nilai pasti kerugian negara dari pihak BPKP. Atas hal itu, hakim pun meminta agar kedua pejabat itu dibebaskan dari tahanan sekaligus mencabut status tersangka. (pro)

Editor : Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment