Dana BOS dan Kesra Guru ‘Terkunci’, DPRD Flotim Pun Resah

Ketua Komisi C DPRD FLotim Ignas Uran, S.Fil sedang menyikapi prahara dana BOS dan Kesra para Guru yang masih ‘terkunci’, dalam rapat gabungan komisi DPRD bersama K3SD Solor Barat dan Solor Selatan.

Larantuka/BaliNewsNetwork.com-Kemelut yang sedang dihadapi oleh para guru tingkat sekolah dasar (SD) se-Flores Timur dalam hal pengelolaan dana BOS dan sistem pertanggungjawabannya yang  semakin memberatkan, serta belum terbayarnya dana tunjangan kesejahteraan bagi para guru terhitung dari Tahun Anggaran 2017 sebagaimana yang dilitanikan ke-19 kepala sekolah tingkat SD  asal Kecamatan Solor Barat dan Solor Timur dalam forum rapat gabungan Komisi DPRD Flotim, Senin (16/4) menambah tingkat keresahan lembaga DPRD Flotim terhadap bayangan disclaimer  dalam  penilaian BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah FLotim 2017.

Ketua DPRD Flores Timur Yosep Sani Betan, ST sebagaimana  dalam pertemuan mendengar aspirasi Komunitas Kerja Kepala Sekolah Dasar (K3SD) asal Solor Barat dan Solor Selatan tersebut berkali-kali memberi penekanan pada ancaman disclaimer yang telah diwanti-wanti oleh BPK Perwakilan NTT atas hasil pra audit terhadap APBD 2017. Oleh karena itu kepada seluruh anggota DPRD Flotim, Nani Betan mengajak untuk secara serius menyikapi persoalan yang sedang mendera para guru ini.

“Tidak saja menjawabi dan menyelesaikan problem yang sedang dihadapi sekolah-sekolah seperti yang diangkat para kepala sekolah yang tergabung dalam K3SD Solor Barat dan Solor Selatan ini namun marilah kita melihat kepentingan daerah yang  lebih besar yakni performance  pengelolaan keuangan daerah Flotim. Untuk diketahui, LHP  BPK Tahun 2016 telah memasukan  dana BOS sebagai akun tambahan  dalam laporan pertanggungjawaban keuangan daerah dan akun BOS berikan kontribusi terbesar dalam catatan pelaporan APBD 2017. Oleh karena itu marilah kita secara bersama-sama dan secara serius memberikan kontribusi solutif pada persoalan dana BOS yang sedang memasung para kepala sekolah ini dan sekaligus daerah FLotim ini,” pinta Ketua DPRD Flotim yang memimpin langsung pertemuan bersama rombongan Elias Ileatan Kolin dan Yosep Lawe Keyn tersebut.

Solusi gerak cepat itu pun dibahas secara alot. Mengikuti pola pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, maka otomatis pihak sekolah pun harus mengikuti irama itu. SIMDA. Mampukah para kepala sekolah menggeluti dunia SIMDA dalam tugas tambahan itu?

Yohanes Brechmans Atagae Kaha (Kepala SDI Kalike) dalam pemaparannya menginformasikan tingkat kesulitan para kepala sekolah mengikuti irama SIMDA yang  barusan berlaku bagi SD di Tahun 2017 ini. Kepala sekolah harus ekstra keras berjuang memahami sistem ini  dengan harus mengabaikan tugas pokok mereka sebagai seorang guru. Belum lagi ketika berkoordinasi dengan pihak Dinas PKO Flotim, mereka senantiasa mendapat  petunjuk yang berbeda-beda.Hal itulah yang menyebabkan laporan pertanggungjawaban dana BOS senantiasa tidak tembus akibat ditolak SIMDA.

Hal senada diuraikan  oleh Galus Gao Huler, Kepala SDK Tanalein. Galus Huler bahkan menolak keras kepala sekolah harus dibebankan dengan  kesibukan adminstratif  yang lebih menyita waktu, tenaga dan biaya ketimbang menjalankan tugas pokok mereka sebagai seorang guru. Oleh karena itu, bersama K3SD Solor Barat dan Solor Selatan, Galus mengusulkan kepada DPRD untuk tidak membebankan kepala sekolah  pada tugas tambahan hanya untuk  urusan  administrasi BOS. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Sudah susah mengelolah sekolah, kesra pun dijadikan Silpa.

Keluh kesah para kepala sekolah  itu pun memantik ide solutif para wakil rakyat. Yosep Sani Betan, Mathias Werong Enay, Mikhael Honi Kolin, Ignas Uran, Safrudin Abbas, Anis Parun, Simon Sadi Open, Thomas Sili Taka, Ignas Tukan secara tegas mendesak Pemerintah Kabupaten FloresTimur melalui Dinas PKO Flotim untuk segera menggelar Bimtek secara menyeluruh. Persoalan tenaga pengelolah dana BOS di luar guru menjadi catatan penting bagi DPRD Flotim.

Demi menyelamatkan Flotim dari disclaimer, Bimtek menyeluruh harus segera dilaksanakan. DPRD Flotim pun siap menggelar rapat bersama Dinas PKO Flotim. Dari persoalan para guru, dana BOS dan kesra yang masih ‘terkunci’ ada persoalan daerah  di dalamnya. Dari nusa Solor, para kepala sekolah telah mengingatkan kalangan wakil rakyat Flores Timur akan sebuah persoalan besar yang dihadapi daerah Flores Timur dalam hal kesehatan pengelolaan keuangan daerah.(Emnir).

Editor :Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment