Yayasan Dwijendra Geger – Dua Oknum Dewan Pembina Diduga Lakukan Penyimpangan Dana Yayasan

Ir. I Nyoman Ledang Asmara (baju merah)dan Siti Sapurah serta Benyamin Seran memperlihatkan surat bukti laporan polisi usai melapor di Polda Bali. Senin (26/02/2018).BNN/SID

Denpasar/BaliNewsNetwork.Com-Diduga melakukan penyimpangan dana Yayasan, dua oknum dewan pembina yayasan Dwijendra Pusat Denpasar dilaporkan ke Polda Bali oleh seluruh ketua-ketua Komite Yayasan tersebut mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA dan SMK di Denpasar, Senin (26/2).

Melalui Tim Kuasa Hukum Komite Yayasan Dwijendra Pusat Denpasar yang terdiri dari Hari Purwanto, Siti Sapurah dan Yulius Benyamin Seran, mereka melaporkan kedua oknum dewan pembina yayasan yakni dr. I Ketut Karlota (Ketua Dewan Pembina) dan I Nyoman Setia Negara SH. MH (anggota Dewan Pembina) ke Polda Bali sesuai nomor bukti laporan: LP/73/II/2018/BALI/SPKT.
.
Keduanya diduga secara terang-terangan menggunakan dana yayasan untuk kepentingan pribadinya.

“Modusnya mereka ini menggunakan uang yayasan untuk keperluan pribadinya hampir mencapai Rp1 miliar,” ucap Hari Purwanto, salah seorang kuasa hukum yayasan, di Denpasar, Senin (26/2).

Dipaparkan Siti Sapurah, kuasa hukum yayasan sekaligus perwakilan komite yayasan dugaan penyimpangan tersebut mulai tercium sejak tahun 2017.

“Karlota berjanji akan membayar setelah rumahnya dia laku, dia mengakuinya bahwa dia meminjam uang yayasan dan berjanji akan kembalikan setelah rumahnya terjual,” ungkap wanita yang akrab disapa Ipung ini.

Pasca tercium, pihaknya sudah berupaya memberikan jalan damai agar kedua oknum tersebut mengembalikan uang yayasan namun keduanya hanya memberikan janji-janji.

Diterangkan, Karlota dan Setia Negara sejak 2013 sudah menjadi Dewan Pembina Yyasan Dwijendra.

“Selain untuk beli rumah, dia juga bikin garasi rumah, servis mobil, beli tiket ke Jakarta dan ini laporannya sama sekali gak da hubungannya dengan pendidikan di yayasan,” beber Ipung.

Dari satu miliar ini, ungkapnya, Rp 637 juta dana dipakai oleh Karlota pribadi dan sisanya Setia Negara.

“Kenapa baru dilaporkan sekarang, karena kami sudah kesal dan ini puncaknya. Karena ketua yayasan tidak bisa mengambil jalan damai akhirnya, ketua yayasan mengundang kami. Apa yang bisa kami lakukan ya kami lakukan pelaporan. Sebelumnya ketua yayasan sudah melaporkan ke Polda Bali namun tidak direspon dan kami komite ambil alih karena ini uang ini uang anak-anak kami,” tandas Ipung.

Selain kedua oknum tersebut, katanya ada beberapa pihak yang ikut diseret lantaran turut serta menikmati uang yayasan.

“Paling banyak itu, anak Setia Negara, dia yang ikut menikmati dana yayasan,” imbuhnya.

Yulius Benyamin Seran, kuasa hukum lainnya, menambahkan bahwa kedua oknum tersebut bukan melakukan tindak pidana korupsi melainkan dugaan melakukan tindakan penyimpangan dana yayasan.

“Pasal 1angka 1 UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004 memberikan definisi Yayasan sebagai badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota,” terangnya.

Lanjutnya, mengenai keuangan Yayasan diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.

“Pidana korupsi mengambil uang memperkaya diri sendiri dananya berasal dari pemerintah. Mengambil uang yayasan juga bisa dijerat Tipikor, tapi ini bukan karena uang yang diambil adalah uang pembayaran SPP, yang dilaporkan oleh komite,” ungkapnya.

Sementara Perwakilan Komite I Nyoman Ledang Asmara mengatakan, pihaknya tetap akan melanjutkan proses hukum meskipun pada akhirnya, misal kedua oknum tersebut mengembalikan dana tersebut.

“Tetap kita lanjutkan, karena ini sudah masuk ranah hukum,” tandasnya.

Hari Purwanto menegaskan, pihaknya juga akan melaporkan kedua oknum tersebut secara perdata. (Sid)

Editor: Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment