Kajari  Larantuka Bantah Sarang Pemerasan – Ormas Flotim  Tetap Lapor Polres

Bachtiar Lamawuran, salah seorang tokoh aliansi massa Flotim secara tegas menunjuk Kajari Larantuka I Putu Gede Astawa ketika menyampaikan dugaan pemerasan aparat Kajari Larantuka, dalam  aksi unjuk rasa damai, Kamis (11/01/2018). BNN/Eman Niron

Larantuka/BaliNewsNetwork.com-Serangan  massa aliansi organisasi massa (ormas)  Flores Timur kepada pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Larantuka terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam modus TP4D yang berujung pada aksi penggarongan pada beberapa kontraktor dan  pemalakan  oleh dua oknum JPU terhadap keluarga terdakwa  serta  ‘menyembunyikan’ kerugian  daerah dalam dua paket proyek pengerjaan jalan di Solor pada Tahun 2016, dibantah oleh Kajari Larantuka I Putu Gede Astawa.

Padahal, dalam aksi unjuk rasa damai, Kamis (11/01/2018) lalu,  para orator dari Forum Solidaritas Anak Daerah (Sadar) Flotim, Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gertak ) Flotim dan Lembaga Bantuan Hukum  (LBH) Pemerhati Hak Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Cabang Flotim yang dimotori oleh Bachtiar Lamawuran, Gerald Bacenty dan Robert Ledor, menuding aparat Kejaksaaan Negara Larantuka diduga sebagai sarang pemerasan terhadap para kontraktor dan keluarga terdakwa kasus judi.

Meski Kajari Larantuka Putu Astawa membantah tudingan tersebut,  gabungan ketiga ormas tersebut tetap melaporkan dugaan pidana tersebut kepada pihak Polres Flotim.

Sebagaimana  disaksikan BaliNewsNetwork.com, Kajari Astawa mengawali klarifikasinya pada point tudingan hilangnya  angka Rp 800.000.000  yang disebutkan sebagai nilai kerugian daerah pada proyek jalan simpang Liwo-Lebao-Lewograran dan paket Podor – Enatukan -Tapowolo pada Tahun Anggaran 2016 silam sehingga tidak terbawa dalam APBD TA 2018.

Terhadap persoalan tersebut, Kajari Astawa menjelaskan, angka kerugian bukan sebagaimana yang disebutkan, namun sebesar  Rp 788.400.589 dan berdasarkan amar putusan Pengadilan Tipikor Kupang, pihak Kejari Larantuka telah menyetornya ke kas negara pada tanggal 8 Mei 2017.

“Kami menyetor kepada kas negara berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Kupang dan telah kami lakukan itu pada tanggal 8 Mei 2017,” terang Astawa.

Walau bertubi-tubi Bachtiar Lamawuran memberondong dengan pertanyaan bahkan hingga menunjuk-nunjuk Putu Astawa, sembari menampilkan sejumlah regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan negara dan sejumlah dana yang telah disetor pihak pelaksana pekerjaan sebelum perkara tersebut masuk dalam persidangan Tipikor, toh Astawa yang dibantu oleh Kasi Intel Salesius Guntur dan Kasi Pidsus Faizal Karim  berhasil membuat terang alur perjalanan uang, yang oleh barisan Gerald Bacenty tidak tercantum dalam APBD 2018 itu.

Bachtiar Lamawuran dkk  bertemu Kajari Larantuka

Demikianpun halnya dengan serangan terkait TP4D yang diserukan massa pendemo sebagai tameng tim Kejaksaan Negeri Larantuka untuk mencari kesalahan para kontraktor, Astawa menjelaskan bahwa TP4D merupakan tim bentukan institusi Kejaksaan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung yang berlaku secara menyeluruh. TP4D merupakan perangkat internal Kejaksaan yang bertujuan untuk melakukan pengawalan pembangunan di daerah, dibentuk berdasarkan Inpres No 1 Tahun 2016.

“Secara teknis, TP4D melakukan pengawalan terhadap paket  kegiatan OPD berdasarkan permintaan dari OPD. Hal itu bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan sebagaimana instruksi presiden. Jadi tidak ada kaitannya dengan UU Nomor 2 Tahun 2007.” tegas Astawa.

Sementara itu terkait tudingan dirinya dan anggota jaksa yang melakukan pemerasan kepada sejumlah kontraktor, Astawa langsung membantah  itu tidak benar. Kajari Astawa bahkan mempersilahkan kontraktor yang mengalami pemerasan sebagaimana yang disebutkan melaporkan ihkwal itu pada cyber pungli Polres Flotim.

”Laporkan saja ke polisi agar bisa dijebak oknum yang melakukan pemerasaan itu.” pinta Astawa.

Terkait aksi pemerasaan oleh kedua oknum JPU kepada keluarga terpidana kasus judi bola guling, Astwa menjelaskan kasus tersebut sedang dalam penanganan pihak Kejati NTT. Pihaknya pun masih menanti hasil pemeriksaan internal tim pengawas Kejati NTT tersebut. Namun bila terbukti melakukan pidana pemerasaan itu, Kajari Astawa secara tegas menandaskan siap diproses hukum.

”Semua kita di hadapan hukum sama. Tidak ada yang kebal hukum. Saya siap mendukung proses hukum itu apabila terbukti,” tandasnya.

Klarifikasi Astawa tersebut  berhasil menurunkan tensi amukan para wakil ketiga Ormas tersebut. Walau demikian Bachtiar Lamawuran masih berusaha memberondong   argumentasi tim Kejari Larantuka dengan tetap melaporkan ihkwal dugaan penyalahgunaan kewenangan dan aksi penggarongan tersebut pada Polres Flotim.

Rombongan massa Sadar, Gertak dan LBH PHD HAM Cabang Flotim pun menyerahkan laporan tersebut pada Polres Flotim, usai berdialog dengan Ketua DPRD Flotim Yosep Sani Bethan. (Emnir)

Editor: Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment