59 Tahun Usia Flotim, Penyerapan Anggaran Masih Rendah

Apel Perayaan HUT Kabupaten Flores Timur ke-59, Rabu (20/12). Foto: bnn/emnir.

Larantuka/BaliNewsNetwork-Kabupaten Flores Timur telah berusia 59 Tahun. HUT Kabupaten Flotim yang dirayakan bersamaan dengan HUT Provinsi NTT pada setiap tanggal 20 Desember setiap tahunnya itu pun memberikan warna tersendiri baik dari kemasan perayaan maupun evaluasi penyelenggaraan pemerintahannya.

Bupati Flores Timur, Antonius Hubertus Gege Hadjon, ST dalam apel memperingati HUT Kabupaten Flotim yang dipadukan dengan HUT Provinsi NTT dan Hari Ibu serta Hari Kesetiakawanan Nasional di lapangan Kantor Bupati Flotim, Rabu (20/12) meluncurkan beberapa pertanyaan retoris untuk menggugah hati para abdi negara, khususnya Aparatur Sipil Negara. Bupati ke-11 dari urutan sejarah kepemimpinan daerah ini pasca Flotim terbentuk sebagai sebuah wilayah pemerintahan sendiri sebagaimana yang ditetapkan dalam UU Nomor 69 Tahun 1958 itu kembali melantangkan semangat reflektif bagi aparatur penyelenggara pemerintahan lingkup Pemda Flotim dalam perayaan HUT Flotim tersebut guna melihat realitas pembangunan yang berdampak langsung bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Flotim.

“Usia 59 merupakan usia yang sangat matang, namun seperti apa kenyataan yang dialami masyarakat sekarang kita sekarang? Apakah telah sejahtera? Apakah Mereka mampu memenuhi segala kebutuhan hidupnya? Apakah mereka sudah mampu hidup layak? Pertanyaan ini perlu kita refleksikan dalam diri kita sebagai aparatur negara yang dipercayakan untuk mengelola pembangunan di daerah ini. Jangan sekali-kali kita bertanya apa yang daerah lakukan untuk kita, tetapi tanyakanlah apa yang yang sudah kita perbuat untuk dipersembahkan kepada Lewotana ini,” tegas Bupati Anton Hadjon.

Sejalan dengan hadirnya bukti-bukti fisik pembangunan dari masa ke masa kepemimpinan politik daerah ini yang membuktikan sedikit kemajuan namun pada aspek pengelolaan keuangan daerah, masih menyimpan kegundahan dalam diri kepemimpinan politik periode 2017-2022 itu. Resmi memegang palu kepemimpinan pada 22 Mei 2017, Bupati Anton Hadjon dan Wakil Bupati Agustinus Payong Boli yang senantiasa menggenjot para pimpinan OPD untuk bergerak cepat membelanjakan keuangan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2017 baik yang bersumber dari DAU, DAK maupun sumber pendapatan resmi lainnya, masih harus mengurut dada ketika menyaksikan realisasi penyerapan APBD di penghujung Tahun 2017 itu.

Evaluasi realisasi APBD 2017 yang dipimpin oleh Wakil Bupati Agus Payong Boli sebelum perayaan HUT Kabupaten Flotim tersebut (Jumat, 15 Desember 2017) menemukan kenyataan penyerapan APBD TA 2017 di masa akhir perjalanan tahun itu lebih rendah dari data penyerapan APBD Tahun Anggaran 2016. Pada pos Belanja Langsung dalam APBD 2017, ke-30 OPD hanya mampu menyerap 60,29 atau Rp 262.241.076.242 dari total dana belanja langsung Rp 468.124.768.200. Pada kolom kesimpulan dari tabel kontrol target dan realisasi belanja langsung tersebut, Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Flotim atas capaian itu lalu memberikan kesimpulan tidak memenuhi capaian atau tidak memenui target penyerapan.

“Dan OPD yang penyerapan Belanja Langsung terburuk adalah Dinas Pertanian, 37,79 persen, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 43,22 persen, Badan Keuangan Daerah, 44,21 persen, serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian 46,66 persen,” ungkap Wabup Agus Boli sembari mencek kehadiran ke-4 pimpinan OPD tersebut.

Penyerahan Kue Ultah Wabup Agus Payong Boli, usai memimpin Rapat Evaluasi APBD TA 2017, kepada Kadis Perindustrian dan Perdagangan FLotim, Jumat (15/12). Foto: bnn/emnir.

Tak jauh berbeda dengan penyerapan anggaran belanja langsung, realisasi anggaran pelaksanaan paket pekerjaan APBD 2017 pun oleh barisan Apolonia Corebima, SE.M.Si menyimpulkan tidak memenuhi target capaian. Total penyerapan dari ke-30 OPD tersebut, hanya mencapai 65,3 persen dengan realisasi terendah oleh Dinas Lingkungan Hidup 10,8 persen, Badan Keuangan Daerah 24,1 persen, Dinas Perdagangan dan Perindustrian 25,4, Dinas Pertanian 25,8 dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 38,8 persen. Untuk belanja fisik (paket pekerjaan) hanya ada 7 OPD yang berhasil menyerap anggaran 100 persen.

Sementara itu pada Dana Alokasi Khusus, ke-10 OPD pengelolah DAK berhasil membuat aman posisi Flotim dari ancaman sanksi DAK. Walau hanya dua OPD dari 10 OPD pengelolah DAK yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Dinas Kelautan dan Perikanan yang berhasil menyerap DAK 100 persen,toh pada posisi 15 Desember 2017, total realisasi fisik pekerjaan DAK telah mencapai 75,6 persen.

“DAK kita aman, dari total DAK Fisik 156.506.039.000. Kita tinggal tunggu transfer tahap terakhir sebesar Rp 86.205.070.301. Seperti yang kita ketahui bersama, ada 3 Paket DAK Pada OPD Perdagangan dan Perindustrian yang tidak dikerjakan, olehnya capaian penyerapannya hanya 25 persen dan menempati urutan terendah dari target capaian. Demikian pun halnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, hanya mampu menyerap 47 persen. Walau demikian DAK Fisik kita aman,” urai Apolonia Corebima usai evaluasi APBD TA 2017 tersebut.

Terhadap kenyataan capaian penyerapan anggaran tersebut, Wakil Bupati Flotim, Agustinus Payong Boli menandaskan dalam forum evaluasi itu, akan segera berkoordinasi dengan Bupati Anton Hadjon untuk memberikan reward dan punishment kepada pimpinan OPD. Seperti apa reward dan punishment itu? Mutasi dan Rotasi pun sudah dalam agenda mereka. Apakah terlaksana di pengujung Desember 2017 ini atau di awal Tahun 2018, Sekda Flotim Anton Tonce Matutina bahkan membeberkan bila rotasi eselon II B akan terjadi pada minggu ke-3 bulan Desember 2017. (Emnir)

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment