Bupati Flotim Belum Lupa Janjinya Untuk Warga Lamakera

Bupati Anton Hadjon dan tokoh warga Lamakera yang juga Ketua Komisi VIII DPR RI Dr. Ali Taher Parasong. BNN/Eman Niron/Edit.

Larantuka/BaliNewsNetwork.com-Janji Bupati Flores Timur untuk membawa Kepala Desa Moton Wutun dan Watobuku serta beberapa nelayan  bertemu dengan Menteri  Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti  terkait tabrakan antara aturan dan tradisi masyarakat terkait pelarangan penangkapan ikan pari manta dan ikan paus  belum  juga terpenuhi. Janji yang disampaikan di anjang kampanye Pilkada silam  di Lamakera itu kembali  disampaikannya ketika membawakan sambutan dalam kegiatan kunjungan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Prof. Dr. Yohana Susana Yambise di kampung Peradaban Lamakera,Sabtu (9/12).

Di depan warga Lamakera, Bupati Anton Hadjon menegaskan janji yang belum dipenuhi bukanlah kesengajaan namun  harus diikuti  dengan  persiapan matang agar perjuangan bersama warga kampung  yang terkenal sebagai penangkap ikan pari manta dan ikan paus itu dapat berjalan sukses.

Seraya mengulangi kembali penegasan tokoh masyarakat Lamakera yang saat ini sedang menjabat sebagai Ketua Komisi VIII DPR RI DR.M.Ali Taher Parasong  dalam sambutan pembukaan pada kegiatan Tasyakuran atas penegerian Madrasah Aliyah Negeri 2 dan Madrasah Ibdidaiyah Negeri 3 yang dihadiri oleh Menteri Yohana Susana Yambise, Sekertaris Utama BNPB RI, Ir. Dodyy Ruswadi, MSCE, anggota Badan Pengelolah Keuangan Haji Indonesia Dr. Rahmat Hidayat, Sekertaris Deputi Bidang Tumbuh Kembang Kementerian Sosial Sri Prihatini L.Wijayawanti, tentang kepatuhan warga negara pada hukum, Bupati Anton Hadjon lantas mengingatkan warga Lamakera untuk patuh kepada hukum terutama patuh secara penuh pada peraturan  yang berkaitan dengan wilayah perikanan.

“Tadi dalam sambutannya Pak Haji Ali Taher telah menyampaikan perjuangannya  di siding paripurna DPR RI untuk membebaskan  prahara yang sedang membelenggu warga nelayan di kampung ini yang dari dulu telah terkenal dengan menangkap pari panta dan ikan paus. Bahkan tadi juga kita semua mendengar, Pak Haji Ali Taher bahkan berjuang sampai pada yudivial review  aturan tersebut. Namun beliau tegaskan juga, selagi masih berproses kita semua wajib taat pada peraturan hukum yang berlaku. Dan saya pun belum lupa dengan janji saya itu. Saya akan menempati janji itu setelah semua persiapan beres. Bersama Kepala Desa Moton Wutun dan Watobuku serta beberapa nelayan, kita ke Jakarta dan bertemu dengan Ibu Menteri Susi  untuk membicarakan jepitan regulasi ini,” tandas Bupati Anton Hadjon.

Sebelumnya, dalam sambutan pembukaannya  mewakili warga Lamakera, Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong mengisahkan perjuangannya dalam spirit gelekat lewo (pengabdian pada kampung halaman)  pasca mendampingi Menteri Agama RI yang datang ke Lamakera beberapa bulan yang lalu. Dikatakan, dalam sidang  paripurna DPR belum lama ini dia melakukan interupsi  untuk membebaskan larangan penangkapan pari manta dan ikan paus. Sambil meneteskan air mata mengenang  perjuangan nenek moyang  mewariskan  dan menghidupkan generasi Lamakera hingga suskses sekarang, Ali Taher  mengingatkan warganya untuk patuh pada ketentuan hukum yang berlaku.

“Semuanya masih dalam taraf perjuangan. Selagi belum final, kita harus taat pada peraturan itu. Tidak boleh bom ikan. Ketika negara telah membuat peraturan itu, kita warga negara harus tunduk di bawahnya. Dalam forum paripurna beberapa waktu lalu, saya interupsi dan menyampaikan permintaan untuk dilihat kembali larangan penangkapan ikan pari manta dan paus karena di wilayah kami, Lamakera dan Lamalera, warga kami menempatkan penangkapan pari manta dan imkan paus dalam konsep pariwisata. Kami bahkan siap melakukan yudisial review terhadap peraturan yang mengatur larangan tersebut. Doakan kami selalu,” ucap Ali Taher Parasong sambil terisak mengenang kesusahan warga Lamakera yang hanya mengandalkan laut untuk hidup mereka. (Emnir)

Editor: Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment