Tumben…  Ada Kasus Korupsi Dituntut Hukuman Percobaan

Terdakwa I Putu Agung Mashika (berdiri paling kanan)

Denpasar/BaliNewsNetwork-Oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Perhubungan Badung (Dishub) Badung bernama I Putu Agung Mashika yang terjaring OTT (Operasi Tangkap Tangan) benar-benar bernasib mujur.

Bagaimana tidak, dia yang menjadi terdakwa dalam kasus korupsi/gratifikasi hanya dituntut hukuman percobaan. Ini terungkap dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor, Denpasar belum lama ini.

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hari Soetopo dan I Wayan Suardi dalam amar tuntutanya yang dibacakan dihadepan majelis hakim pimpinan I Wayan Sukanila menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi/gratifikasi.

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 12 ayat (1) B Jo Pasal 12A Undang-Undang RI. No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tidak pidana korupsi.

Atas Jaksa Hari Soetopo yang ditemui di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali membenarkan bila terdakwa Mashika dituntut hukuman percobaan. “Hukumanya satu tahun dengan masa percobaan dua tahun,”katanya. Hal senada juga diungkap kuasa hukum terdakwa.

Selain dihukum percobaan, terdakwa juga diwajibkan membayar denda senilai Rp 250 ribu.”Kalau tidak dibayar diganti dengan hukuman 2 bulan penjara, “pungkas Hari Soetopo.

Seperti diberitakan sebelumnya, saksi korban Musodikin saat memberi kesaksian dihadapan majelis hakim pimpinan Wayan Sukanila memaparkan, sejatinya sudah mengetahui bila mengurus kir untuk kendaraan bernomor polisi luar Bali harus ada rekomendasi numpang uji kir dari daerah asal.

Karena kendaraan yang dibawa Musodikin adalah kendaraan dari Jakarta, maka Musodikin seharusnya mengantongi rekomendasi dari Jakarta.

“Saya tahu harus ada rekomendasi, tapi saya haya mau mencoba saja,”kata Musodikin dimuka sidang.

Dikataknya, saat dia tiba dia tiba dikantor Dihub Badung dia langsung dihadang oleh terdakwa.

“Saya langsung dihadang dan ditanyai oleh terdakwa soal rekomendasi,”sebut saksi dimuka sidang. Namun, peryataan saksi yang menyebut dihadang oleh terdakwa dibantah oleh terdakwa.

Terdakwa mengatakan tidak menghadang, tetapi menghampiri saksi. Nah, sebagaimana tertuang dalam dakwaan JPU, terdakwa memang sempat menanyakan kepada saksi Musodikin apakah sudah memiliki rekomendasi dari Jakarta.

Dalam dakwaan disebutkan pula, terdakwa langsung mengambil buku kir yang dibawa oleh saksi dan dibawa ke bagian pendaftaran.

Setelah dari bagian pendaftaran, lalu dilakukan proses administrasi serta disetempel untuk masa uji berlaku selama enam bulan dari tanggal 7 Maret 2017 hingga 7 September 2017.

Dalam dakwaan diungkap pula, untuk mendapatkan stempel masa uji berlaku, terlebih dahulu harus dilakukan proses yang salah satunya adalah pemeriksaan laik jalan/uji kir terhadap kendaraan yang dibawa Musodikin.

Namun hal itu tidak dilakukan oleh terdakwa malah terdakwa menerima uang Rp 250 ribu dari saksi Musodikin yang diserahkan diluar gedung pengujian.(pro)

Editor : Rahman Sabon Nama

Berita terkait :

Apes.. Gara-gara Uang Rp 250 Ribu, Oknum PNS Dishub Badung Jadi Pesakitan di Pengadilan Korupsi

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment