Lucu..  Kasus OTT Cuma  Rp 250 Ribu Tapi Sidang Tuntutan Dintunda Sampai Dua Kali

Terdakwa I Putu Agung Mashika  (berdiri paling kanan)

Denpasar/BaliNewsNetwork-Penundaan sidang dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) sudah bukan barang baru terjadi di Bali, khususnya Denpasar.

Namun menjadi lebih lucu jika penundaan pembacaan tuntutan terjadi untuk perkara yang bisa dikatakan ringan.

Nah, penundaan sidang dengan agenda tuntutan kali ini terjadi untuk perkara ecek-ecek yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Denpasar.

Yaitu kasus OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang nilainya hanya Rp 250 ribu yang dilakukan oknum PNS Dinas Perhubungan Badung.

Anehnya lagi penundaan sidang dengan agenda tuntutan jaksa untuk perkara kelas teri dengan terdakwa  I Putu Agung Mashika (43) sudah terjadi dua kali.

Hal ini dibenarkan oleh salah satu kuasa hukum terdakwa Mashika, Pande Sugiartha yang dihubungi, Rabu (28/9).” Sidang dengan agenda tuntutan ditunda, “sebut pria yang akrab disapa Pande.

Namen demikian,  pengacara asal Gianyar ini enggan mengungkap kenapa sidang bisa mengalami penundaan sampai dua kali.”Mungkin sidang berikutnya sudah dibacakan tuntutanya, “kilahnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, I Putu Agung Mashika menjadi terdakwa dalam perkara ini setelah tertangkap tangan menerima uang Rp 250 ribu dari Musodikin untuk melancarkan pengurusan uji KIR kendaraanya.

Dihadapan majelis hakim pimpinan Made Sukerni, Musodikin saat diperiksa mengatakan, saat ingin mengurus uji kelayakan/KIR kendaraanya saat tiba di kantor Dihub Badung langsung dihadang oleh terdakwa.

Saat itu saksi mengatakan langsung dihadang dan ditanyai oleh terdakwa soal rekomendasi surat rekomendasi dari daerah asal.Saat itu dijawab oleh saksi bahwa, dulu pernah mengurus KIR tanpa rekomendasi dan bisa.

Dalam dakwaan disebutkan pula, terdakwa langsung mengambil buku KIR yang dibawa oleh saksi dan dibawa ke bagian pendaftaran.

Setelah dari bagian pendaftaran, lalu dilakukan proses administrasi serta disetempel untuk masa uji berlaku selama enam bulan dari tanggal 7 Maret 2017 hingga 7 September 2017.

Dalam dakwaan diungkap pula, untuk mendapatkan stempel masa uji berlaku, terlebih dahulu harus dilakukan proses yang salah satunya adalah pemeriksaan laik jalan/uji KIR terhadap kendaraan yang dibawa Musodikin.

Namun hal itu tidak dilakukan oleh terdakwa malah terdakwa menerima uang Rp 250 ribu dari saksi Musodikin yang diserahkan diluar gedung pengujian.

Dalam dakwaan disebut pula, terdakwa menerima uang Rp 250 ribu dari saksi Musodikin untuk tambahan penghasilan.(pro)

Editor : Rahman Sabon Nama

Berita terkait :

Kesaksian Kadishub Badung Pojokan Terdakwa Kasus OTT Rp 250 Ribu

Kasus Korupsi Rp 250 Ribu, Jaksa Minta Hadirkan Kadishub Badung
 

 

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment