Kasus Korupsi Rp 250 Ribu, Jaksa Minta Hadirkan Kadishub Badung

Terdakwa didampingi dua kuasa hukumnya, Agus Sujoko dan Pande Sugiarta (bnn/dok)

Denpasar/BaliNewsNetwork-Sidang kasus korupsi senilai Rp 250 ribu dengan terdakwa oknum Pengawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Perhubungan (Dishub) Badung, I Putu Agung Mashika (43) sepertinya bakal makin seru.

Pasalnya, dari tiga orang saksi yang dihadirkan dalam persidang, Rabu (30/8) yang merupakan pejabat di Dishub Badung belum mampu mengungkap siapa orang yang paling bertanggungjawab dalam kasus ini.

Karena itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) I Wayan Suardi memohon kepada majelis hakim pimpinan Wayan Sukanila untuk bisa menghadirkan Kepala Dinas Perhubungan Badung.

“Kami mohon agar majelis kiranya bisa memanggil Kadishub Badung,”kata Jaksa Suardi. Atas hal itu, majelis mempersilahkan jaksa untuk memanggil.”Silahkan suadara jaksa untuk memanggil yang bersangkutan (Kadishub),”kata Hakim Wayan Sukanila.

Seperti diketahui, pada sidang sebelumnya, starf pengujian kendaraan bermotor itu menjadi terdakwa setelah tetangkap tangan menerima uang Rp 250 ribu dari Musodikin untuk mengurus uji KIR kendaraan. Musodikin yang “mengguanakan” jasa terdakwa untuk mengurus KIR sudah dijadikan saksi.

Dihadapan majelis hakim pimpinan Wayan Sukanila, saksi mengaku, sejatinya sudah mengetahui bila mengurus KIR kendaraan bernomor polisi luar Bali wajib mengantongi rekomendasi numpang uji KIR dari daerah asal.

Karena kendaraan yang dibawa Musodikin adalah kendaraan dari Jakarta, maka Musodikin seharusnya mengantongi rekomendasi dari Jakarta. “Saya tahu harus ada rekomendasi, tapi saya haya mau mencoba saja,”kata Musodikin dimuka sidang.

Dikataknya, saat dia tiba dikantor Dihub Badung dia langsung dihadang oleh terdakwa.”Saya langsung dihadang dan ditanyai oleh terdakwa soal rekomendasi,”sebut saksi dimuka sidang. Namun, peryataan saksi yang menyebut dihadang oleh terdakwa dibantah oleh terdakwa.

Terdakwa mengatakan tidak menghadang, tetapi menghampiri saksi. Nah, sebagaimana terungkap dalam dakwaan JPU, terdakwa memang sempat menanyakan kepada saksi Musodikin apakah memiliki rekomendasi dari Jakarta.

Tapi saksi malah menjawab dulu pernah mengurus uji KIR tanpa rekomendasi tapi berhasil. Dalam dakwaan disebutkan pula, mendengar jawaban saksi, terdakwa langsung mengambil buku KIR yang dibawa oleh saksi dan dibawa ke bagian pendaftaran.

Setelah dari bagian pendaftaran dilakukan proses adminitrasi serta disetempel, untuk masa uji berlaku selama enam bulan dari tanggal 7 Maret 2017 hingga 7 September 2017.

Dalam dakwaan diungkap pula, untuk mendapatkan stempel untuk masa uji berlaku, terlebih dahulu harus dilakukan proses yang salah satunya adalah pemeriksaan laik jalan/uji KIR terhadap kendaraan yang dibawa Musodikin.

Namun hal itu tidak dilakukan oleh terdakwa, malah terdakwa menerima uang Rp 250 ribu dari saksi Musodikin yang diserahkan diluar gedung pengujian.

Dalam dakwaan disebut pula, terdakwa menerima uang Rp 250 ribu dari saksi Musodikin untuk tambahan pengasilan.(pro)

Editor : Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment