Apes…, Gara-gara Uang Rp 250 Ribu, Oknum PNS Dishub Badung Jadi Pesakitan di Pengadilan Korupsi

Empat orang saksi yang dihadirkan JPU dalam sidang, Rabu (30/8)

Denpasar/BaliNewsNetwork-Oknum Pengawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Perhubungan (Dishub) Badung, I Putu Agung Mashika (43) harus menjadi terdakwa di Pengadilan Tipikor Denpasar.

Staf pengujian kendaraan bermotor itu menjadi terdakwa setelah tertangkap tangan menerima uang Rp 250 ribu dari Musodikin untuk mengurus uji KIR kendaraan.

Sidang Rabu (30/8) sudah masuk pada agenda pemeriksaan saksi-saksi. Ada empat orang saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hari Soetopo yang diwakili oleh jaksa I Wayan Suardi.

Dari empat saksi itu salah satunya adalah Musodikin yang tidak lain adalah orang yang “menggunakan” jasa terdakwa mengurus KIR kendaraannya.

Di hadapan majelis hakim pimpinan Wayan Sukanila, saksi mengaku  sejatinya sudah mengetahui  jika mengurus KIR kendaraan bernomor polisi luar Bali wajib mengantongi rekomendasi numpang uji KIR dari daerah asal.

Karena kendaraan yang dibawa Musodikin adalah kendaraan dari Jakarta, maka Musodikin seharusnya mengantongi rekomendasi dari Jakarta.

“Saya tahu harus ada rekomendasi, tapi saya hanya mau mencoba saja,” kata Musodikin di muka sidang.

Dikatakannya, saat dia tiba di kantor Dishub Badung, dia langsung dihadang oleh terdakwa.

“Saya langsung dihadang dan ditanyai oleh terdakwa soal rekomendasi tersebut,” kata saksi di muka sidang.

Namun, peryataan saksi yang menyebut dihadang oleh terdakwa dibantah oleh terdakwa. Terdakwa mengatakan tidak menghadang, tetapi menghampiri saksi.

Nah, sebagaimana terungkap dalam dakwaan JPU, terdakwa memang sempat menanyakan kepada saksi Musodikin apakah memiliki rekomendasi dari Jakarta. Tapi saksi malah menjawab dulu pernah mengurus uji KIR tanpa rekomendasi dan berhasil.

Dalam dakwaan disebutkan pula, mendengar jawaban saksi, terdakwa langsung mengambil buku KIR yang dibawa oleh saksi dan dibawa ke bagian pendaftaran.

Setelah bagian pendaftaran dilakukan proses administrasi serta disetempel, untuk masa uji berlaku selama enam bulan dari tanggal 7 Maret 2017 hingga 7 September 2017.

Dalam dakwaan diungkap pula, untuk mendapatkan stempel  masa uji berlaku, terlebih dahulu harus dilakukan proses yang salah satunya adalah pemeriksaan laik jalan/uji KIR terhadap kendaraan yang dibawa Musodikin.

Namun hal itu tidak dilakukan oleh terdakwa, malah terdakwa menerima uang Rp 250 ribu dari saksi Musodikin yang diserahkan di luar gedung pengujian.

Dalam dakwaan disebut, terdakwa menerima uang Rp 250 ribu dari saksi Musodikin untuk tambahan penghasilan. Atas pebuatan itu, JPU menjerat terdakwa dengan dua pasal berlapis.

Yaitu Pasal 12 huruf b Jo Pasal 12A ayat (2) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 12 huruf e Jo Pasal 12A ayat (2) UU yang sama.(pro)

Editor : Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment