Jaksa Agung RI dan Singapura Tanda Tangan MoU Pemberantasan Korupsi

Jaksa Agung RI HM Prasetyo dan rekannya dari Singapura saat menandatangani MoU pemberantasan korupsi di Kuta. BNN/SID

Badung/balinewsnetwork.com-Kejaksaan Agung RI dan Kejaksaan Agung Singapura menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk pemberantasan korupsi di masing-masing negara.

MoU dilakukan di Intercontinental Hotel Jimbaran Bali, Selasa (29/8) oleh Jaksa Agung RI HM Prasetyo dan Jaksa Agung Singapura Lucien Wong. MoU tersebut nantinya, menjadi dasar bagi kerja sama kedua negara yakni Kejaksaan Agung RI dan Kejaksaan Agung Singapura untuk melakukan berbagai tindakan dan proses hukum bila ada warga negara dari kedua negara tersebut berhadapan dengan masalah hokum, terutama korupsi.

Menurut Prasetyo, kerja sama tersebut meliputi pelatihan, pertukaran pengalaman, informasi atas hukum, peraturan perundang-undangan, kebijakan-kebijakan yang menyangkut dengan penanganan hukum.

“Indonesia dan Singapura belum memiliki perjanjian ekstradisi. Makanya kerja sama ini merupakan tonggak sejarah antara kedua negara di bidang penanganan hukum,” ujarnya.

Selain itu, penandatanganan MoU tersebut merupakan bukti bahwa antara kedua negara tersebut memiliki ikatan persahabatan yang kuat dan erat. Menurutnya, setelah MoU ini maka akan ada kerja sama untuk menangani berbagai kasus, baik di Indonesia maupun di Singapura.

“Bisa saja kejahatan untuk Singapura tetapi dilakukan di Indonesia atau kejahatan di Indonesia, tetapi dilakukan di Singapura. Dengan MoU ini, maka penindakan bisa dilakukan,” ujarnya.

Bila berhadapan dengan situasi seperti ini maka Singapura bisa memberikan pelaku untuk diproses di Indonesia dan sebaliknya Indonesia bisa menyerahkan pelaku untuk diproses di Singapura.

“Kita memang tidak ada perjanjian ekstradisi karena ekstradisi itu urusan antara kedua negara, tetapi MoU ini adalah kerja sama antara kedua Kejaksaan Agung, sehingga proses hukum bisa dilakukan,” ujarnya.

Pasca penandatanganan MoU ini maka berbagai kejahatan terutama korupsi yang berdomisili di Singapura, atau pelaku yang menyembunyikan hartanya yang ada di Singapura bisa dilakukan proses hukum.

Hal yang sama juga terjadi dengan kejahatan lainnya. Dalam bidang korupsi, akan ada kesepakatan tahun 2018 bahwa negara-negara di dunia wajib membuka seluruh rekening agar jelas semuanya. Perang melawan korupsi menjadi perang bersama negara di dunia karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa.

“Pasca MoU ini siapa yang mau berani simpan harta di Singapura silahkan saja,” ujarnya, menantang. (SID)

Editor: Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment