Jaga Kebhinekaan, Gema Bali Bela Pancasila Gelar Parade Kebangsaan

Gerakan masyarakat pembela Pancasila longmarch di Monumen Bajra Sandi, Renon, Denpasar. BNN/SID

Denpasar/balinewsnetwork-Gerakan Masyarakat (Gema) Bali Pembela Pancasila menggelar parade kebangsaan di depan Monumen Bajra Sandi, Renon, Denpasar, Bali, Selasa (29/8).

Koordinator aksi, Efraim Bomba Reda menjelaskan, parade kebangsaan ini merupakan suatu gerakan untuk menentang kelompok intoleransi dan memperkokoh Pancasila sebagai jati diri bangsa.

Menurutnya, perkembangan kehidupan masyarakat saat ini mengarah pada kehidupan individualistik.

“Masyarakat kurang mempunyai rasa kepedulian terhadap kehidupan bersama terutama rasa cinta pada negara yang sudah jauh terpinggirkan. Bukan hanya itu, tingginya intoleransi berkembang di masyarakat juga sangat mengancam keberagaman di Indonesia,” ujarnya.

Karenanya, Gerakan Masyarakat Bali Pembela Pancasila merasa perlu  mendorong generasi muda untuk melakukan kegiatan untuk memperkokoh kecintaan terhadap tanah air dengan cara menyosialisasikan pentingnya menjaga keutuhan bangsa dan menjaga lambang negara dari pelecehan negara lain.

“Gema Bali Pembela Pancasila, sebagai salah satu upaya untuk membantu kerja pemerintah dengan mewujudkan program-program pemerintah terkait dengan menjaga keutuhan bangsa ini, maka kami melakukan parade kebangsaan dengan longmarch dengan tema Gerakan Masyarakat (Gema) Bali Pembela Pancasila,  Garda Terdepan Menjaga Pancasila ldeologi Bangsa dan Perekat Kebhinekaan, Warisan Luhur Pendiri Bangsa NKRI,” ujar Bomba Reda yang juga menjabat Ketua PMKRI (Perhimpunan mahasiswa Katolik Indonesia) Cabang Denpasar.

Adapun pernyataan sikap yang disampaikan oleh Gerakan Masyarakat Bali Pembela Pancasila pada saat aksi yakni mendukung tegaknya Konsensus Nasional; Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bheneka Tunggal Ika. Menanamkan Nilai-nilai Pancasila dalam Kurikulum Pendidikan. Merefleksikan Nilai-nilai perjuangan pahlawan nasional dan Tokoh-tokoh lokal. Menolak pelemahan KPK dalam bentuk apapun dan mendesak KPK dalam menuntaskan kasus korupsi  dan menuntut ketegasan pemerintah dalam pelecehan lambang negara.

Selain itu, gerakan anti Pancasila yang belakangan muncul dan mencuat juga menjadi salah satu penyebab terjadinya ketegangan-ketegangan di daerah-daerah.

Gerakan-gerakan tersebut, katanya, mencoba untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi agama tertentu. Pancasila dirasa sudah tidak mampu lagi memberikan jaminan dan kesejahteraan masyarakat sehingga mereka merasa penting untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi agama.

Menurutnya, UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)  tidak lagi memadai sebagai sarana mencegah ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, Pemerintah telah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 terkait perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas. Lahirnya Perppu ini adalah jalan konstitusional setelah melihat kerawanan yang terjadi di masyarakat.

“Aturan yang ada kurang, banyak persekusi, dan saling berkonflik antar SARA di masyarakat. Banyak desakan agar pemerintah tidak kalah dan lebih pada kelompok intoleran dan anti pancasila. Maka lahir Perppu ini menjadi jawaban bagi berbagai permasalahan di masyarakat,” ungkapnya. (SID)

Editor: Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment