Kelurahan Tetandara Jadi Pilot Project Kota Tanpa Kumuh di Ende

Drainase di Kota Ende, salah satu indikator kawasan kumuh. BNN/IST

Denpasar/BaliNewsNetwork-Menyambut HUT ke-72 RI, Pemerintah Kabupaten Ende, NTT mulai mencanangkan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Peletakan batu pertama penataan fisik kawasan kumuh ini dilakukan di Kelurahan Tetandara, Kota Ende, Kamis (10/08).

Koordinataor Kota (Korkot) 2 Pulau Flores Marius Aiba menjelaskan, program Kotaku adalah sebuah program nasional dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk peningkatan kawasan permukiman kumuh perkotaan menuju kota bersih.

“Untuk Kabupaten Ende, leading sector Kotaku adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan,” kata Marius Aiba sebagaimana rilis yang diterima Bali News Network dari Asisten Kolaborasi dan Kelembagaan Korkot 2 Pulau Flores Eka Rainy  malam ini.

Salah satu sudut Kelurahan Tetandara, Ende

Menurut Marius Aiba, Kelurahan Tetandara dipilih sebagai lokasi pilot project  pendampingan program Kotaku karena memiliki kawasan kumuh terluas, yakni  14, 11 Ha berdasarkan SK Bupati Ende tahun 2017 tentang kawasan kumuh.

“Untuk mengentaskan kawasan kumuh ini membutuhkan anggaran senilai Rp 500 juta yang bersumber dari BDI yang akan digunakan untuk membangun drainase, paving, dan TPT pendukung jalan,” terang Marius

Lebih jauh Marius Aiba menguraikan, ada beberapa indikator sebuah kawasan dinyatakan sebagai kawasan kumuh. Pertama, banguna  gedung (keteraturan, kelayakan dan kepadatan bangunan). Kedua, jalan lingkungan. Ketiga, drainase. Keempat, sanitasi. Kelima, air minum. Keenam, proteksi kebarakan. Ketujuh, persampahan dan sebuah ruang terbuka publik.

Rakor membahas profil kawasan kumuh di Ende

“Kami dari program Kotaku sudah melakukan pendataan melalui Focus Group Discussion, wawancara, dan transek dengan warga di tingkat RT untuk mengetahui persoalan kumuh di lokasi masing-masing. Dari hasil pendataan, kami sudah dapatkan luasan kumuh dan besok (Kamis/10/08) sudah realiasi dana untuk pengerjaan fisik,” terang Marius.

Program Kotaku adalam sebuah program nasional dari Kementerian PUPR untuk menciptakan kota bersih. Dalam tim Kotaku, ada fasilitator untuk mendampingi masyarakat di tingkat kelurahan, sedangkan di tingkat kabupaten/kota ada koordinator kota (Korkot) dan dibantu oleh Asisten Korkot.

Meski Kotaku adalah program nasional, namun dalam pelaksanaannya di daerah, Pemkab/Pemkot bertindak sebagai nakhoda dan dibiayai secara kolaborasi, baik oleh  pemerintah pusat, pemerintah daerah, Corporate Social Resposibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan  maupun kelompok-kelompok yang peduli dengan masalah perkotaan. (rsn)

 

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment